THAILAND SELATAN: SIAPA HAJI SULONG, PEMIMPIN MUSLIM THAILAND SELATAN YANG DIHILANGKAN PAKSA 66 TAHUN LALU? (2)

Tuduhan pengkhianatan

JIC, — Menanggapi proposal tersebut, Pemerintah Thawal memutuskan pada bulan Juli di tahun yang sama untuk menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri menentukan model administrasi lokal yang sesuai untuk provinsi.

Sebenarnya, aksi tersebut tidak merespons secara komprehensif semua poin dalam proposal yang pada intinya bertujuan untuk mendistribusikan kekuasaan administratif serta mempromosikan hak budaya etnis Muslim Melayu.

Mengklarifikasi penerimaan negara Thailand atas proposal tersebut pada saat itu, Den Tomina mengatakan mereka hanya “menyetujui beberapa konsesi kecil”, yaitu mengizinkan kelas Jawi di sekolah dasar umum setempat dan meningkatkan jumlah pejabat Muslim.

Haji Sulong

Keterangan gambar : Surat dari Haji Sulong, tertanggal 25 Agustus 1950 saat menjalani hukuman di Penjara Pusat Bang Kwang (1948-1952) atas tuduhan makar, adalah satu dari lebih dari 20 surat yang dikirimkan kepada keluarganya.

Menurut artikel Satha-Anand, setelah diketahui bahwa lamaran tersebut tidak diterima dengan tulus oleh negara, Haji Sulong memutuskan untuk membentuk kelompok kerja lokal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa Muslim Melayu akan memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri mengarah pada pembentukan Negara Melayu sesuai dengan tradisi Melayu di bawah naungan negara Thailand.

Kudeta pada 8 November 1947 menempatkan warga sipil Khuang Apbaiwong sebagai perdana menteri dan menteri dalam negeri baru. Dia bersumpah akan mengeluarkan kebijakan yang keras untuk membebaskan negara dari “dalang separatis”.

Akibatnya, Haji Sulong dan rekan-rekannya ditangkap pada Januari 1948, dengan tuduhan “mengatur dan bersekongkol untuk mengubah tradisi penguasa yang mapan”.

Menurut catatan Yayasan Haji Sulong, dia dijatuhi hukuman penjara empat tahun delapan bulan di Penjara Pusat Bang Kwang karena tidak menghormati pemerintah. Sementara, tuduhan pengkhianatan dibatalkan.

Penghilangan paksa

Haji Sulong dibebaskan pada tanggal 15 Juni 1952. Sejak saat itu, ia berada di bawah pengawasan ketat negara yang berujung pada penghilangan paksa dua tahun kemudian.

Den menceritakan hari ketika dia bertemu ayahnya untuk terakhir kalinya 66 tahun yang lalu pada 13 Agustus 1954 ketika dia kembali dari Negara Bagian Kelantan, Malaysia, guna mengenyam pendidikan.

“Saat itu sekolah libur dan saya baru saja kembali untuk berkumpul dengan keluarga. Polisi memintanya untuk bertemu mereka di Songkhla, jadi dia membawa serta kakak laki-laki tertua saya sebagai penerjemah karena dia tidak bisa berbicara bahasa Thai sepatah kata pun. Dia turun lalu pergi dengan taksi. Saya tidak sadar ini akan menjadi yang terakhir kali saya melihatnya. “

Pagi itu, Haji Sulong; putranya, Ahmad; dan dua rekannya berangkat menemui Polisi Cabang Khusus Songkhla di distrik Muang.

Den melanjutkan, “Mereka turun dari taksi di distrik Kokpho dan mereka melanjutkan dengan kereta api ke distrik Hatyai di mana mereka disambut oleh polisi yang menunggu. Selama penahanan, mereka diizinkan untuk menjalankan salat lima waktu. Tak lama kemudian mereka dibawa ke Songkhla dan secara sepintas ditanyai untuk memberikan catatan resmi. Setelah urusan selesai, algojo mereka menunggu mereka di luar.”

Keluarganya dengan panik mencari mereka dan mencari petunjuk. Berbagai pihak ditanyai, mulai dari Polisi Cabang Khusus, Gubernur Pattani, hingga menteri dalam negeri melalui sebuah surat. Tanggapan resmi mengatakan Haji Sulong dan ketiga pria itu telah meninggalkan Thailand.

Istri Haji Sulong dan putranya, Den, memutuskan untuk pergi ke Bangkok dan meminta untuk bertemu dengan Perdana Menteri Marshall Plaek Phibunsongkhram di kediamannya di Chidlom. Mereka malah diterima oleh istrinya, Dame La-iad. Dia memberi mereka jawaban yang membuat Den sadar bahwa tidak ada harapan untuk menemukan ayahnya hidup-hidup.

“Tepat saat kami melihat Dame La-iad, semuanya telah berakhir. Dia berkata kepada kami, ‘Jangan repot-repot mencarinya. Dia mati’. Itu tahun 1957 sebelum perubahan politik akan melanda Thailand sekali lagi.”

Kebenaran mengenai identitas orang-orang yang berada di balik pembunuhan Haji Sulong menjadi lebih jelas menyusul kudeta yang menggulingkan Phibunsongkhram pada tahun yang sama. Rezim baru yang dipimpin oleh Panglima Tertinggi Sarit Thanarat membuka penyelidikan resmi untuk mengungkap kebenaran.

Kebenaran yang diungkapkan panitia investigasi menemukan bahwa Haji Sulong, putranya, dan dua rekannya dibunuh pada hari yang sama saat mereka bertemu dengan polisi.

Menurut temuan tersebut, “Mereka dicekik, tubuh mereka dibelah dan diikat ke tiang semen, dan kemudian dibuang di Danau Songkhla.”

Catatan dalam arsip Haji Sulong Foundation juga mengindikasikan bahwa mantan Wakil Komandan Biro Kepolisian Cabang Khusus, Kolonel Puth Buranasompob, yang dekat dengan Kapolres Jenderal Phao Siyanond, mengungkapkan dalam bukunya, An Iron Man of Asia bahwa ada perintah untuk membunuh Haji Sulong.

‘Pemerintah Thailand tidak pernah tidak tahu’

Setelah lebih dari enam dekade setelah kepergiannya, pemerintah Thailand tetap waspada terhadap anak-anak dari keluarga Tomina. Siklus ketidakpercayaan terus berjalan.

Pada tahun 1957, putra keduanya, Amin, terpilih menjadi anggota Parlemen, tetapi kemudian ditangkap atas tuduhan menghasut kerusuhan, meskipun pengadilan kemudian membatalkan tuduhan tersebut.

Setelah protes besar-besaran di Masjid Pusat Pattani pada tahun 1975 sebagai respons atas pembunuhan warga sipil Muslim dan pembuangan jenazah mereka di atas jembatan Kortor, Amin kembali diinterogasi. Karena dia tidak lanjut aktif dalam konstituensi politiknya, dia mengambil suaka politik pada tahun 1982.

Ketika ditanya apa yang tidak dipelajari Thailand sejak masa Haji Sulong memimpin gerakan di Pattani, Den dengan tegas menjawab, “Saya pikir pemerintah Thailand tidak pernah tidak tahu [apa yang terjadi], persepsi mereka dibutakan oleh bias.”

Den, putra kedua Haji Sulong, yang telah menjabat sebagai anggota parlemen selama delapan periode, senator, dan menteri kabinet berkata, “Pemerintah Thailand tahu [apa yang terjadi]. Pimpinan negara tahu segalanya, tetapi mereka tidak mengambil tindakan.”

Dia mengutip penyesuaian protokol negara agar sesuai dengan praktik keagamaan Muslim yang disusun oleh SBPAC (Pusat Administrasi Propinsi Perbatasan Selatan) sebagai tanggapan atas rekomendasi Syaikhul Islam (Chularajmontree) selama pemerintahan Prem Tinsulanonda yang, katanya, akhirnya tidak menghasilkan apa-apa.

Separatisme di provinsi-provinsi Thailand bagian selatan

Proposal berisi tujuh poin oleh Haji Sulong, serta keberadaan keluarga Tomina di tengah kegiatan-kegiatan politik di wilayah selatan, membuat para anggota keluarga Haji Sulong menampung banyak pertanyaan mengenai situasi terkait kondisi setempat, solusi-solusi yang memungkinkan, dan arah proses perdamaian yang berjalan selama bertahun-tahun.

Den Tomina, yang terus mengikuti proses perdamaian dari jauh mengatakan, “Muslim lokal dengan cermat memantau proses tersebut.”

Dia mengatakan semua fakta dan detail di meja perundingan harus dibuka untuk umum, sehingga mereka tahu proses tawar-menawar dan hasil pembicaraan.

Haji Sulong

Dia menyebut pembicaraan pada 2013 di mana usulan lima butir BRN (Barisan Revolusi Nasional) dikenal luas di ranah publik. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa “perantara” merupakan syarat esensial dalam mempercepat perundingan perdamaian.

Politisi Oktogenarian ini berpendapat bahwa proposisi tertinggi yang dapat muncul sebagai solusi yang memungkinkan adalah mengizinkan otonomi di provinsi-provinsi selatan yang merupakan skenario yang diperbolehkan dalam kerangka Konstitusi Thailand sebagaimana diucapkan secara konsisten oleh pemerintah Thailand.

“Ada pertanyaan-pertanyaan soal bagaimana kita akan menyelesaikan masalah dan saya hanya mengatakan semuanya ada di dalam dokumen-dokumen yang ada. Apalagi, ada banyak proposal yang disahkan oleh panitia-panitia DPR, tapi belum ada yang terungkap.”

“Jadi saya katakan di mana tidak ada kemauan, tidak ada jalan keluar. Otonomi akan mengakhiri teka-teki ini. Tidak bisa ada pemisahan, yang saya tidak setuju. Memisahkan [dari Thailand] dengan sendirinya tidak akan tahan lama.

‘Pemikiran Haji Sulong jauh melampaui zamannya’

“Dok, mari kita mengubur yang telah berlalu dan mulai lagi dari awal.”

Seorang pejabat pemerintah pernah berkata demikian kepada Dokter Petchdao Tomina, cucu dari Haji Sulong, yang juga adalah anggota parlemen dari partai partil Bhumjaithai. Sikap itu dilontarkan saat gelombang kekerasan kembali muncul di kawasan Thailand selatan pada tahun 2014.

“Jika ini adalah keluarga Anda sendiri dan jika orang-orang di keluarga Anda menjadi korban penghilangan paksa, bagaimana perasaan Anda?” balasnya.

Percakapan ini, yang merupakan upaya terselubung untuk menghilangkan ingatan pahit dari keluarga Tomina, mengingatkan kembali bahwa rasa sakit yang disebabkan oleh penculikan Haji Sulong tetap hidup dalam memori dan merupakan bahan bakar yang rawan tersulut api di ujung selatan Thailand.

Jika dilihat dari sudut pandang pemerintah Thailand, Haji Sulong adalah seorang pemimpin pemberontak. Sementara, dia dilihat oleh sesama Muslim Melayu di daerah itu sebagai pemimpin spiritual yang berkomitmen untuk solusi-solusi damai.

Nasib Haji Sulong yang mendukung cara-cara damai tapi justru menjadi korban penghilangan paksa, membangkitkan sinisme di kalangan muda Muslim setempat. Akankah mereka tetap setia pada cara damai atau beralih ke kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan?

“Keluarga kami berkomitmen pada cara damai,” kata Dokter Petchdao Tomina.

Menurutnya usulan otonomi jika dilihat dari perspektif politik dan administrasi saat ini, ketujuh poin yang disusun Haji Sulong tersebut pada dasarnya mengarah pada distribusi kekuasaan administratif, legislatif, dan yudikatif.

“Orang-orang dari generasi itu tidak bisa memahami cara berpikir Haji Sulong yang maju. Jauh melampaui zamannya, sayangnya dia dicap sebagai dalang gerakan separatis dan kami sebagai anak pemberontak.”

Anggota parlemen ini menunjukkan bahwa tujuh poin dan lima poin, yang disusun oleh Haji Sulong dan BRN, saling terkait dalam beberapa hal.

Dia mendesak negara untuk membawa ini ke meja negosiasi dan mereka harus mengatakan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak.

“Kami ingin kedua belah pihak, negara, dan para pembangkang untuk secara serius menjaga kepentingan generasi muda – anak-anak dan pemuda, yang layak ditempatkan sebagai pertimbangan utama saat para negosiator bekerja untuk memajukan pembicaraan, dan kesejahteraan mereka harus diperhatikan dalam proses negosiasi.”

 

Jakarta Islamic Centre

Read Previous

THAILAND SELATAN: SIAPA HAJI SULONG, PEMIMPIN MUSLIM THAILAND SELATAN YANG DIHILANGKAN PAKSA 66 TAHUN LALU?

Read Next

VIRAL KTP WARGA MOJOKERTO DITEMUKAN DI SARANG ISIS YAMAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 7 =