“Dan targetnya jelas, yakni Jokowi tidak boleh jadi presiden dan tidak boleh dilantik”

Kupang, JIC – Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang, MSi mengatakan, isu gerakan mahasiswa saat ini mulai bergeser dari masalah revisi sejumlah UU ke persoalan legitimasi kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Dilihat dari isu awal soal penolakan terhadap pengesahan revisi delapan UU, mulai bergeser ke persoalan legitimasi kekuasaan Pemerintahan Jokowi,” kata Ahmad Atang kepada ANTARA di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis.

Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan demo mahasiswa yang masih terus berlanjut dengan melakukan pembakaran padahal tuntutan mahasiswa terhadap revisi UU sudah dipenuhi serta kemungkinan ada target untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden.

Kondisi ini bisa dilihat dari tensi gerakan mahasiswa yang semakin meningkat, baik jumlah partisipan, model gerakan dan wilayah yang tidak saja terjadi di sebagian kota-kota besar, namun belakangan ini mulai merata hampir di seluruh wilayah Tanah Air.

“Situasi ini jelas menunjukkan bahwa para bandit politik sudah menguasai dan berhasil melakukan penetrasi isu dengan memboncengi aksi mahasiswa,” katanya.

ia mengatakan, tuntutan mahasiswa terkait penundaan pengesahan UU telah dikabulkan oleh pemerintah dan DPR sehingga secara faktual semestinya tidak perlu lagi ada aksi demonstrasi lanjutan.

Namun pada kenyataan, demonstrasi tidak surut. Justru memperluas pelibatan partisipan, bahkan aksi mahasiswa sudah menjurus ke anarkisme.

“Kalau dilihat dari pola gerakan, jelas mahasiswa secara tidak sadar telah dimanfaatkan oleh kekuatan di belakang layar, yang telah memobilisasi sumber daya untuk memperpanjang aksi mahasiswa,” katanya.

“Dan targetnya jelas, yakni Jokowi tidak boleh jadi presiden dan tidak boleh dilantik,” katanya.

“Maka ini merupakan momentum terakhir untuk mengerahkan people power melalui tangan mahasiswa,” katanya.

Jika aksi ini gagal menurunkan Jokowi, maka sampai kapanpun kelompok ini akan tersingkir selamanya.

“Karena itu, upaya untuk memperpanjang aksi dan melibatkan lebih banyak massa dengan tuntutan yang lebih mengerucut ke delegitimasi kekuasaan Jokowi, dengan harapan agar kasus 1998 terulang kembali,” kata pengajar ilmu komunikasi politik pada sejumlah perguruan tinggi di NTT itu.