BLAK-BLAKAN KH M. CHOLIL NAFIS, PH.D : CERITA DI BALIK KONTROVERSI SERTIFIKASI DAI KEMENAG – MUI

Ketua Komisi Dakwah MUI KH M. Cholil Nafis, PhD (Foto: istimewa)
Jakarta, JIC — Program sertifikasi (standardisasi) para dai/penceramah di tanah air sudah dijalankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak September 2019 atas permintaan Kementerian Agama. Hal itu bermula dari kisruh registrasi 200 penceramah oleh Kemenag pada 2018. Hingga saat ini MUI sudah melahirkan tiga angkatan program ulama atau dai bersertifikat.”Ketika terjadi kisruh 200 nama dai/penceramah oleh Kemenag, lalu MUI yang diminta menyelesaikannya. Jadi, standardisasai dai itu kesepakatannya diserahkan kepada MUI. (Kesepakatan) itu belum dicabut dan kami (sudah dan akan terus) melaksanakan itu,” kata Ketua Komisi Dakwah MUI KH M. Cholil Nafis, PhD kepada detik.com, Kamis (10/9/2020).

Pelantikan angkatan pertama program tersebut, ia melanjutkan, dilakukan oleh Ketua Umum MUI KH Maruf Amin yang juga wakil presiden terpilih sebelum dilantik pada Oktober 2019. “Pak Jusuf Kalla sebagai wapres hadir waktu itu,” imbuhnya.

Karena belum dicabut, MUI bersama Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid dan Dirjen Bimas Islam Kemenag sepakat untuk melanjutkannya. Hanya saja target standardisasi untuk semua provinsi dan kabupaten/kota belum terlaksana karena keburu ada pandemi COVID-19.

Selain itu, kata Cholil Nafis, ada nota kesepahaman (MoU) antara MUI dengan Kemenag dan Komisi Penyiaran Indoensia terkait pembinaan para dai yang biasa berceramah di televisi. Di situ segmentasi atau pembagian tugas dan kewajibannya diatur jelas bahwa MUI mengurusi syariat, KPI penyiarannya, dan Kemenag mendukung sosialisasi dan membuat regulasi.

Sebagai solusi, MUI mempersilahkan Kementerian Agama melakukan sertifikasi kepada para penyuluh agama dan penghulu yang jumlahnya puluhan ribu orang di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Sebab mereka merupakan pegawai yang mendapat gaji dari pemerintah.

“Wajib mereka mengikuti sertifikasi. Jangan sampai ada penyuluh agama bertentangan dengan NKRI,” kata Cholil Nafis. Di Malaysia, ia melanjutkan, tidak ada penceramah boleh berceramah tanpa ada sertifikat dari pemerintah. Tapi selain memberikan sertifikat, para penceramah atau dai di sana juga mendapatkan gaji tetap setiap bulannya.

Selengkapnya, saksikan Blak-blakan Ketua Komisi Dakwah MUI KH M. Cholil Nafis, PhD “Sertifikasi Dai MUI vs Kemenag” di detik.com, Jumat (11/9/2020).

Sumber : detikNews.com

Jakarta Islamic Centre

Read Previous

PERKARA YANG MEMBUAT PENDIRI NAHDLATUL ULAMA MENANGIS

Read Next

KERAP BAKAR ALQURAN, INI PROFIL KELOMPOK STRAM KURS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + 11 =