China Dukung Kemerdekaan Palestina

Pemerintah China melansir komunike bersama Mesir mendukung kemerdekaan Palestina. Secara tidak langsung, Negeri Tirai Bambu ini juga mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara yang masih berada dalam penjajahan Israel itu.

Kantor berita Xinhua melaporkan, Kamis (30/8), dukungan itu terungkap dari salinan komunike yang dibawa delegasi Presiden Mesir Muhammad Mursi selepas kunjungan tiga hari ke China kemarin. Pemimpin dari Ikhwanul Muslimin itu juga sempat bertemu Presiden Hu Jintao di ibu kota Beijing.

Pemerintah China melansir komunike bersama Mesir mendukung kemerdekaan Palestina. Secara tidak langsung, Negeri Tirai Bambu ini juga mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara yang masih berada dalam penjajahan Israel itu.

Kantor berita Xinhua melaporkan, Kamis (30/8), dukungan itu terungkap dari salinan komunike yang dibawa delegasi Presiden Mesir Muhammad Mursi selepas kunjungan tiga hari ke China kemarin. Pemimpin dari Ikhwanul Muslimin itu juga sempat bertemu Presiden Hu Jintao di ibu kota Beijing.

Berdasarkan kesepakatan antara kedua negara, Palestina harus mendapatkan kedaulatan berdasarkan batas-batas wilayah pada 1967 sesuai keputusan rapat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bila merujuk beleid itu, berarti Israel harus melepaskan Yerusalem dan Dataran Tinggi Golan yang mereka caplok seusai Perang Enam Hari melawan koalisi negara Arab.

China dan Mesir juga membangun komitmen bersama agar kedaulatan utuh bisa didapatkan Negara Palestina di sidang umum PBB. “Kemerdekaan itu juga mengembalikan Palestina kepada keanggotaan PBB dan organisasi-organisasi internal lainnya,” seperti tertulis di komunike itu.

Palestina selama ini hanya berstatus sebagai pemantau di PBB. Dua bulan lalu, Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, mengancam akan membawa permohonan peningkatan status keanggotaan delegasi negaranya di forum internasional terbesar sejagat itu.

Amerika Serikat meminta negara yang dijajah Israel itu menangguhkan permohonan keanggotaan penuh ke Majelis Umum sampai pemilihan presiden usai. Alasannya, Negeri Paman Sam itu belum bisa fokus memantau perkembangan konflik Israel dan Palestina dalam masa kampanye menjelang pemilihan presiden saat ini.

Pihak Palestina menolak usulan Amerika. “Selain surat itu, kami juga tidak segan mempercepat proses permohonan peningkatan status keanggotaan PBB tanpa harus menunggu pemilihan presiden Amerika Serikat,” ujar Abbas.

Bila permintaan itu dipenuhi Majelis Umum PBB, otomatis negara mayoritas muslim itu menjadi bangsa berdaulat yang bakal memicu sengketa wilayah baru dengan Israel. Dari negara pemilik hak veto, baru China dan kabarnya Rusia mendukung kemerdekaan rakyat Palestina.

Rep/Red: Shabra Syatila
Sumber: merdeka

Write a Reply or Comment

fourteen − 12 =