DARI FILANTROPI KE BISNIS SOSIAL

Salah satu jenis bisnis yang belum tergarap secara maksimal di Indonesia adalah social business atau bisnis sosial. Bisnis sosial berbeda dengan filantropi. Di filantropi, tidak ada mekanisme bisnis yang berjalan, sedangkan di bisnis sosial, layaknya lembaga bisnis, seluruh biaya yang dikeluarkan harus diperhitungkan dan didanai dari mekanisme bisnis yang berjalan; walaupun bidang garapannya sama-sama dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, seperti mengurangi kemiskinan, menyediakan makanan bergizi bagi kaum miskin, asuransi kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Salah satu jenis bisnis yang belum tergarap secara maksimal di Indonesia adalah social business atau bisnis sosial. Bisnis sosial berbeda dengan filantropi. Di filantropi, tidak ada mekanisme bisnis yang berjalan, sedangkan di bisnis sosial, layaknya lembaga bisnis, seluruh biaya yang dikeluarkan harus diperhitungkan dan didanai dari mekanisme bisnis yang berjalan; walaupun bidang garapannya sama-sama dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, seperti mengurangi kemiskinan, menyediakan makanan bergizi bagi kaum miskin, asuransi kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Perbedaan lainnya dengan filantropi adalah bisnis sosial bisa bergerak di segala bidang, misalnya dari properti sampai finansial, namun dimiliki oleh sesama anggota. Namun, bisnis sosial juga berbeda dengan bisnis murni. Perbedaannya, bisnis sosial digerakkan oleh cause-driven, sedangkan bisnis murni digerakkan oleh profit-driven. Dompet Dhuafa Republika dan Rumah Zakat Indonesia adalah dua contoh lembaga sosial di Indonesia yang telah sukses mengembangkan bisnis sosialnya.

Di Jakarta, banyak yayasan dan lembaga sosial yang aktivitasnya telah beralih dari filantropi ke bisnis sosial. Hal ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal, yaitu: pertama, pembiayaan hibah yang selama ini diterima dari pemprov. DKI Jakarta, sumbangan dari BUMD dan perusahaan-perusahaan swasta melalui program CSR atau sumbangan-sumbangan pribadi semakin menurun jumlah dan atau belum dapat menutupi biaya operasional yang setiap tahun meningkat; kedua, adanya kesadaran dari para pengurus untuk mengembangkan lembaga sosialnya menjadi lembaga yang kredibel dan profesional yang dapat berjalan sampai dapat meraih tujuan-tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan; dan ketiga, tingginya ekspektasi masyarakat sebagai stake holders dari lembaga sosial untuk mendapatkan layanan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Jakarta Islamic Centre (JIC) sebagai lembaga non struktural milik pemprov. DKI Jakarta yang masuk dalam kategori lembaga sosial penerima dana hibah dalam master plan-nya memang dirancang dan ditetapkan untuk menjadi lembaga bisnis sosial. Master plan tersebut terdiri atas tiga komplek, yaitu: pertama, masjid yang pengelolaannya didanai penuh dan tidak ditujukan untuk mendapat keuntungan; kedua, gedung sosial budaya dan diklat yang pengelolaanya didanai untuk mendapatkan keuntungan minimal berupa balik biaya operasional atau break event point (BEP); dan ketiga, komplek bisnis yang terdiri atas tiga unit bisnis, yaitu hotel, convention hall, dan perkantoran yang beroperasi sesuai syariat Islam dan berorientasi keuntungan (profit oriented). Hal ini dikarenakan visi besar JIC, yaitu menjadi pusat peradaban Islam yang aktivitas-aktivitasnya dalam pencapaian visi tersebut bukan saja membutuhkan konsep yang besar, integral dan matang; bukan saja membutuhkan SDM yang tinggi kualitasnya dengan jumlah yang juga besar; tetapi juga membutuhkan dana besar yang dapat dikelola untuk membiayai seluruh aktivitas-aktivitasnya yang harus berjalan secara berkesinambungan.

Untuk master plan ketiga, yaitu komplek bisnis, tahun ini sudah dimulai pembangunan gedung-gedungnya. Kompleks bisnis JIC menempati areal seluas 7.500m2 di sayap kiri komplek masjid dengan luas bangunan kantor 5.653 m2, convention hall 4.582 m2, dan hotel 11.217 m2. Perkantoran dikonsepkan bukan saja sebagai tempat mengantor, tetapi juga sebagai kiblat ekonomi umat Islam yang dapat memberikan pelayanan bisnis dan perdagangan syari`ah yang terintegrasi bagi jama`ah dan mitra JIC. Dan sebagai kanor perwakilan mitra kerjasama dan mitra jaringan kerja JIC. Convention Hall dikonsepsikan untuk mempertemukan berbagai kalangan dalam pengelolaan event bernafaskan keislaman, pusat promosi produk-produk unggulan daerah, menyediakan layanan fasilitas integrated system inside JIC maupun outside services, menyediakan ruangan dengan setting moduler (modul stages) dan peralatan mobile, dan menyediakan layanan one stop shoping bagi perayaan dan entertainment. Hotel dikonsepsikan sebagai layanan terintegrasi wisata ruhani, layanan akomodasi penginapan bagi umat Islam (khususnya yang sedang berkegiatan di JIC), layanan akomodasi pelaku bisnis, layanan akomodasi wisatawan nusantara dan mancanegara, dan layanan akomodasi tamu-tamu JIC.

Untuk menyambut beroperasinya master plan kedua (gedung sosial budaya dan diklat) dan master plan ketiga (komplek bisnis) yang menjadikan JIC sebagai lembaga sosial bisnis Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo telah mengukuhkan kepengurusan Badan Pengelola JIC yang baru pada Kamis, 24 Februari 2011 dengan kelengkapan bidang bisnis.


Adapun susunan kepengurusannya sebagai berikut: Kepala, Drs. H. Muhayat; Kepala Sekretariat, Drs. H. M. Sukanta AS, M.Si; Kepala Bidang Takmir Masjid, Dr. KH. M. Hamdan Rasyid, MA; Kepala Bidang Diklat, KH. Wahfiudin Sakam, SE, MBA; Kepala Bidang Sosial Budaya, H. Haerullah, M.Si; Kepala Bidang Infokom, Drs. H. Syafruddin Majid; dan Kepala Bidang Bisnis, Drs. H.M. Natsir, MM.

Semoga dengan kepengurusan baru ini, JIC dapat menjadi bagian dari lembaga sosial bisnis Islami yang terkemuka dan dapat menyejahterakan umat. Amin. ***

Oleh: Rakhmad Zailani Kiki

Staf Seksi Pengkajian Bidang Diklat JIC

Jakarta Islamic Centre

Read Previous

Tsunami Menghantam Jepang

Read Next

Menag Luncurkan Gerakan Masyarakat Maghrib Ngaji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − two =