DINASTI POLITIK: PUTRA DAN MENANTU JOKOWI BERNIAT IKUT PILKADA, ‘GODAAN KEKUASAAN SULIT DITEPIS’ (2)

AFP/GETTY IMAGES
Image captionPresiden Joko Widodo beserta istri dan kedua putranya menghadiri upacara pernikahan putrinya, pada 2017 lalu.

Belajar dari keruntuhan dinasti politik Soeharto

JIC, JAKARTA — Dinasti politik pascaOrde Baru ibarat jamur di musim hujan, tumbuh di berbagai daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Klan Atut Chosiyah di Provinsi Banten pun menjadi barometer bagi dinasti politik di daerah lainnya, kata Wakil Direktur Puskapol UI, Hurriyah.

“Kekuasaan itu sangat menggiurkan, seperti buah manis yang pasti orang akan mengejar itu. Ketika melihat ada contoh yang berhasil di situ, memungkinkan orang untuk meng-capture sumber daya. Nah itu yang akhirnya, mendorong banyak politisi yang mencoba peruntungan,” katanya.

 

Di sisi lain, keruntuhan dinasti politik juga perlu diperhatikan.

Hurriyah melihat dinasti politik pada akhirnya akan runtuh dengan persoalan korupsi. Ini yang terjadi terhadap klan Soeharto di masa Orde Baru.

“Awal mula kehancuran Soeharto dan perubahan Soeharto menjadi otoriter dan koruptif, ini bermula saat dia melibatkan keluarganya di dalam bisnis dan politik,” katanya.

Rentan dengan Korupsi

Pascareformasi, dinasti politik meluas di daerah-daerah ditandai dengan desentralisasi dan ruang kompetisi pilkada yang terbuka lebar, termasuk melibatkan keluarga.

Oleh karena itu, bermunculan klan Atut Chosiyah di Banten, klan Noerdin di Sumatera Selatan, klan Asrun di kota Kendari, klan Zainuddin Abdul Madjid di Nusa Tenggara Barat, klan Cornelis di Kalimantan Barat, klan Kasuba di Maluku Utara, klan Limpo di Sulawesi Selatan dan lain-lain.

Dinasti politik yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni yang menang dalam Pilkada 2016 silam. Anaknya, Andi Faisal Sofyan Hasdam baru saja dilantik sebagai Ketua DPRD Bontang, Kalimantan Timur.

Dengan demikian, kekuasaan eksekutif dan legislatif di Bontang dijalankan ibu dan anak.

Sebelumnya, suami Neni, Sofyan Hasdam, merupakan Wali Kota Bontang dua periode (1999 – 2011).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan, mengungkapkan dinasti politik menjadi perhatian bagi lembaganya. Sebab dari sejumlah perkara korupsi di KPK melibatkan klan-klan politik di daerah.

Awal pekan ini, KPK menangkap Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara karena diduga terlibat suap dalam proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan.

Agung merupakan kepala daerah ke-47 yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Ia juga menjadi kepala daerah ke-119 yang diduga terlibat korupsi.

“Praktik kotor seperti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, sudah dapat bisa dipastikan merusak upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia,” kata Basaria saat menggelar konferensi pers di KPK, Senin (07/10).

Sebelumnya, sejumlah perkara korupsi melibatkan kepala daerah yang menjadi bagian dari dinasti politik.

dinastiHak atas fotoADEK BERRY/AFP/GETTY IMAGES
Image captionMantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang divonis tujuh tahun penjara karena menyuap hakim MK, Akil Mochtar. Keluarga Ratu Atut juga disebut sebagai salah satu dinasti politik yang ada di Indonesia.

Atut Chosiyah yang menempatkan kerabatnya di pemerintahan Banten hingga lembaga legislatif terjerat kasus suap kepala daerah.

Lalu, mantan Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari, terjerat kasus suap terkait dengan izin operasi kebun sawit. Ayahnya, Syaukani Hassan Rais yang sebelumnya Bupati Kutai Kertanegara (2001 – 2005) terlibat sejumlah perkara korupsi dengan uang proyek sebesar Rp93,2 miliar.

Dari Jawa Barat terdapat Wali Kota Cimahi (2012 – 2017), Atty Suhari dengan suaminya, Itoc Tochija ditetapkan sebagai tersangka proyek pembangunan pasar dengan nilai proyek Rp57 miliar. Itoc merupakan Wali Kota Cimahi dua periode sebelum Atty.

Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan telah menjadi penguasa wilayah itu selama dua periode (2003 – 2013). Ia kemudian mendorong putranya, Makmun Ibnu Fuad menjadi bupati untuk periode 2013 – 2018. Setelah itu, Fuad terpilih menjadi Ketua DPRD Bangkalan yang dilantik putranya sendiri.

Pada penghujung 2014, Fuad Amin Imron ditangkap KPK. Selama menjadi bupati dan ketua DPRD Bangkalan diduga menerima suap Rp18,05 miliar terkait dengan jual-beli gas alam.

Di Klaten, Jawa Tengah juga terbentuk dinasti politik yang berakhir dengan penangkapan bupatinya, Sri Hartini.

Sri ditangkap karena dugaan jual-beli jabatan di lingkungan pemerintahan Klaten pada Desember 2016. Ia merupakan isteri dari Haryanto Wibowo (Bupati Klaten 2000 – 2005).

Dinasti politik tidak melanggar secara konstitusi. Tapi Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengingatkan bagi kepala daerah, terutama dalam lingkaran dinasti politik untuk tidak bermain-main dengan jabatannya apalagi uang rakyat.

“Kepala daerah tidak perlu takut, jika tidak melakukan korupsi,” katanya.

 

 

sumber : bbcindonesia.com

Write a Reply or Comment

4 × 1 =