Hasyim Muzadi: MUI Tak Jadi Bikin Fatwa Premium

Rais Syuriah PBNU KH Hasyim Muzadi menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia sudah membatalkan fatwa haram untuk BBM bersubsidi bagi orang kaya. “MUI tak jadi membuat fatwa itu, karena fatwa itu tak proporsional. Domain MUI itu fikih, sedangkan BBM bersubsidi itu kebijakan yang menjadi domain pemerintah,” katanya di Surabaya, Senin.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Rais Syuriah PBNU KH Hasyim Muzadi menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia sudah membatalkan fatwa haram untuk BBM bersubsidi bagi orang kaya.

“MUI tak jadi membuat fatwa itu, karena fatwa itu tak proporsional. Domain MUI itu fikih, sedangkan BBM bersubsidi itu kebijakan yang menjadi domain pemerintah,” katanya di Surabaya, Senin.

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela Rembuk Kebangsaan bertajuk “Membedah Paham Radikal dan Memahami Nilai-Nilai Luhur Pancasila” dalam rangka Rapimwil dan Pelantikan Pengurus Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) se-Jawa Timur.

Menurut mantan Ketua Umum PBNU itu, domain MUI adalah menghukumi sah-tidaknya jual beli BBM. “Kalau secara legal formal sudah terpenuhi, atau kalau yang menjual dan membeli, maka hal itu sah,” katanya.
Untuk BBM bersubsidi, katanya, merupakan kebijakan yang menjadi domain pemerintah, karena itu untung atau rugi dari kebijakan itu menjadi kewenangan pemerintah untuk mengkaji dan bukan lagi harus digeser ke MUI.

“Itu (evaluasi) harus dilakukan pemerintah, termasuk soal orang kaya mengambil hak orang miskin itu merupakan bagian dari policy, karena itu bukan proporsi MUI,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin yang juga menjadi pembicara rembuk kebangsaan itu menegaskan bahwa kontroversi fatwa MUI itu harus diakhiri. “Saya harap kontroversi ini segera selesai, karena keputusan ataupun fatwa haram dari MUI tentang orang kaya yang membeli BBM bersubsidi itu memang tidak ada,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan itu bukan keputusan MUI, tapi pendapat pribadi dari salah seorang ulama, sedangkan di tubuh MUI sendiri belum ada pembahasan tentang persoalan itu, meski mencuat di sela-sela Musyawarah Nasional tentang Pemuliaan Energi dan Sumber Daya Alam.

“Jadi, kontroversi itu tidak perlu dilanjutkan karena hanya pendapat pribadi, bukan fatwa MUI. Itu masalah pemerintah untuk menyelesaikan BBM dan energi murah bagi masyarakat tanpa perlu melibatkan justifikasi ulama,” katanya.

Redaktur: Siwi Tri Puji B

Sumber: Antara/republika

 

Jakarta Islamic Centre

Read Previous

ISRA MI`RAJ MENURUT SAINS

Read Next

Muslim Amerika Gelar Konvensi; Bertekad Satukan Pemikiran dan Perjuangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 9 =