“Kita tidak melihat ada pelanggaran hukum apapun juga, itu sekedar dia berpendapat, mengemukakan pendapat. Ya diam saja,” Dini di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (4/12).
Dini mengatakan Rocky memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat yang ditujukan kepada Jokowi. Rocky boleh saja menilai ada kekurangan dari Jokowi. Begitu pun masyarakat umum.
Meski begitu, dia mengingatkan kritik dalam demokrasi harus bersifat konstruktif dan mengutamakan kepentingan negara.
“Pada akhirnya publik akan bisa menilai dan melihat mana sih orang yang betul-betul nasionalis dan bekerja memikirkan negara ini kita bisa lihat langkah-langkahnya. Mana orang yang hanya cari panggung misalnya cuma memikirkan dirinya dan kelompoknya sendiri,” ujarnya.
Mengenai pernyataan Rocky, Dini meminta semua pihak pihak meninggalkan hal-hal yang tidak memiliki substansi. Termasuk pernyataan Rocky yang menyebut Jokowi hanya tahu, tetapi tidak memahami Pancasila.
Menurut Dini, Jokowi meminta semua pihak untuk mengeluarkan narasi positif karena Pilpres 2019 sudah usai. Tentu dalam rangka kemajuan Indonesia dan bisa dirasakan masyarakat umum.
Diketahui, pada Pilpres 2019, Rocky dekat dengan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, penantang Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dia juga kerap melontarkan kritik pedas selama masa kampanye ihwal kepemimpinan Jokowi.
“Kalau dari Pak Jokowi jelas kita ingin ini sudah selesai masalah kampanye (Pilpres 2019), kita cuma waktu lima tahun, terbatas. Dia mau kita sebenarnya lebih ke arah Indonesia maju, narasinya harus positif,” kata Dini.
Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi sebatas hapal Pancasila, namun tidak memahami nilai-nilai yang terkandungnya. Dia mengatakan itu dalam acara ILC TvOne, Selasa (4/12).
“Jadi sekali lagi, polisi Pancasila atau Presiden enggak ngerti Pancasila, dia hapal tapi enggak paham. Kalau dia paham dia enggak berutang, kalau dia paham dia enggak naikin BPJS, kalau dia paham dia enggak melanggar UU Lingkungan,” kata Rocky.
Politikus PDIP Junimart Girsang mengaku berencana melaporkan Rocky Gerung ke Kepolisian. Meski begitu, dai belum bisa memastikan kapan melaporkan peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi tersebut.
“Ini masih koordinasi komunikasi dengan DPP PDIP,” kata dia.
(jps/bmw)
