JANGAN SAMAKAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK PENGUSAHA KECIL

Sertikasi Halal Pekerja sedang menyajikan makanan di restoran siap saji Sushi Bar, Jakarta, Kamis (6/2). Sesuai Intruksi Gub DKI Jakarta Joko Widodo, para pelaku usaha di bidang perhotelan, resto dan katering melengkapi dengan sertifikasi halal.

Sertikasi Halal Pekerja sedang menyajikan makanan di restoran siap saji Sushi Bar, Jakarta, Kamis (6/2). Sesuai Intruksi Gub DKI Jakarta Joko Widodo, para pelaku usaha di bidang perhotelan, resto dan katering melengkapi dengan sertifikasi halal.
Sertikasi Halal
Pekerja sedang menyajikan makanan di restoran siap saji Sushi Bar, Jakarta, Kamis (6/2). Sesuai Intruksi Gub DKI Jakarta Joko Widodo, para pelaku usaha di bidang perhotelan, resto dan katering melengkapi dengan sertifikasi halal.

JIC – Banyak pelaku usaha di Indonesia disebut belum menyertifikasi produknya dengan label halal. Meski demikian, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi mayoritas dari struktur pengusaha nasional disebut tak bisa disamakan dengan pengusaha besar.

Pengamat halal dan mantan Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, mengatakan penentuan kuantitas pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal, tidak bisa disamaratakan. Jika disamakan, ia menilai hasilnya sudah pasti timpang. Mengingat jumlah UMKM yang jauh lebih banyak dari usaha menengah dan besar.

“Tergantung segmentasi, industri kecil dan menengah besar beda, jangan disamaratakan,” kata Anton kepada Republika, Ahad (8/5).

Ia berpendapat, penyamarataan hanya akan menemukan data seakan-akan sertifikasi halal masih sangat sedikit, dibandingkan jumlah produk yang dihasilkan. Padahal, lanjut Anton, industri menengah dan besar  sebagian besar  sudah melakukan sertifikasi halal. Berbeda jauh dengan jumlah industri kecil yang sudah melakukan sertifikasi halal.

Anton menekankan, yang terpenting dari sebuah pelaku usaha seharusnya adalah kehalalan dari produknya saja, bukan kepemilikan sertifikasi halal dari suatu lembaga halal. Ia menyarankan keberadaan sertifikasi, akan lebih baik dihadirkan sebagai pendukung. Menurut dia, sertifikasi harus ifokuskan untuk bimbingan kehalalan dari sebuah produk.

Sebelumnya, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Agama (Kemenag) menemukan pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal masih jauh lebih sedikit, dibandingkan jumlah produk yang dihasilkan. Sayangnya, penelitian itu belum menyebutkan secara rinci, tingkat kuantitas yang rendah itu berasal dari usaha kecil, menengah atau besar. 

Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan produk yang beredar memiliki sertifikasi halal. Namun, Balai Penelitian Pengembangan (Balitbang) Kementerian Agama (Kemenag) menemukan pelaku usaha bersertifikasi masih sedikit dibandingkan jumlah yang ada.

Pengamat Halal Anton Apriyantono menyarankan agar sertifikasi halal diwajibkan untuk usaha menengah dan besar saja. Sementara, usaha kecil akan lebih baik diwajibkan untuk mengikuti atau mendapatkan bimbingan produk halal, bukan sertifikasi halal.

“Yang wajib perusahaan menengah dan besar saja, yang kecil dibimbing,” kata mantan menteri pertanian ini kepada Republika.co.id, Ahad (8/5).

Ia menekankan, yang terpenting adalah para pelaku usaha kecil dapat memahami tata cara dan kewajiban memiliki produk halal, sehingga tidak harus memiliki sebuah sertifikat. Untuk itu, Anton meminta lembaga sertifikasi halal yang ada, dapat memberikan penyuluhan, pendidikan dan pembimbingan bagi pelaku usaha kecil.

Lagi pula, lanjut Anton, saat ini saja pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia diperkirakan sudah berjumlah puluhan juta orang. Dia menjelaskan, sulit mewajibkan puluhan juta orang itu memiliki sertfikasi halal. Jika dipaksakan, tentu sulit mewajibkan pedagang keliling dan warung makan pinggir jalan, untuk memiliki sertifikasi halal.

Meski begitu, ia tidak sepenuhnya menolak rencana kewajiban sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, namun harus ada segmentasi pelaku usaha tertentu. Menurut Anton, peraturan yang ada harus difokuskan lagi siapa-siapa yang wajib memiliki sertifikasi, sehingga tidak menyamaratakan semua pelaku usaha. 

Sumber ; republika.co.id

Jakarta Islamic Centre

Read Previous

MESKI MINORITAS, TAIWAN PERHATIKAN KEBUTUHAN TKI MUSLIM

Read Next

4 PENYEBAB UU JAMINAN PRODUK HALAL SULIT DIJALANKAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 5 =