MAHFUD MD KRITIK ‘DAGANG KEBIJAKAN’ DI KALANGAN PEJABAT

Mantan Ketua MK Mahfud MD menilai persoalan pelik dari para pembuat kebijakan adalah praktik kolusi yang berujung dagang kebijakan. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

JIC, Jakarta,  — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berpesan agar generasi penerus bangsa, yang dia sebut sebagai kaum milenial bisa memimpin negara dengan baik tanpa praktik kolusi.

Dia pun berharap di masa depan tidak ada lagi yang melakukan praktik-praktik korupsi, salah satunya yang berkaitan dengan dagang kebijakan. Menurut Mahfud, masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah para pemangku kebijakannya yang amoral dan mementingkan hasrat pribadi.

“Persoalannya kita itu mempunyai problem moral sekarang, kesetiaan kepada Republik itu kadang kala kalah dengan ketamakan pribadi, salah satunya dengan dagang kebijakan,” kata Mahfud, saat membuka diskusi Indonesia Emas 2045, di Universitas Al Azhar, Jakarta Selatan, Rabu (7/11).

Salah satu yang dinilai ‘dagang kebijakan’, Mahfud mencontohkan perihal perbedaan kebijakan investasi Indonesia dan Malaysia meski sama-sama mengadopsi perjanjian internasional WTO 1984.

Perjanjian WTO 1984 sendiri berisi soal kesamaan setiap warga negara di mana setiap lalu lintas perdagangan terbuka tanpa diskriminasi. Dalam hal ini setiap negara berhak membuka keran investasi untuk negara lain.

“Saya beri contoh… Kalau saudara pergi jalan di Jakarta ini, coba lihat ada Petronas Shell di pinggir jalan. Tapi, saudara jangan pikir kalau jalan ke Malaysia ada Pertamina di pinggir jalan,” kata pria yang pernah merasakan jabatan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif tersebut.

“Yang terjadi adalah kalau orang Malaysia mau investasi di Indonesia syaratnya ringan sekali. Tapi, ketika misal saudara mau investasi di Malaysia bikin pom bensin, [pembangunan] satu pom harus bangun kilang yang produktif 10 tahun dulu. Tapi, di sini enggak,” lanjutnya.

Malaysia sendiri dikatakan Mahfud memang masih menggunakan perjanjian WTO 1984 terkait investasi, namun di sisi lain negara jiran itu juga menggunakan asas perlindungan kepentingan bangsa.

Sementara Indonesia berpegang teguh dengan perjanjian WTO 1984 apa adanya, tanpa pembatasan.

“Kenapa Malaysia nggak buka pintu. Karena Malaysia ada UU agreement yang sama, tetapi pakai asas lain, asas perlindungan kepentingan bangsa. Nah, Indonesia tampaknya nggak pakai asas perlindungan kepentingan bangsa seperti Malaysia pakai sehingga orang Indonesia (investasi) ke sana susah orang Malaysia masuk sini mudah,” kata Mahfud.

Atas dasar ini, Menteri Pertahanan pun kemudian menyebut para pembuat kebijakan di Indonesia bukan bodoh karena tak mampu membuat kebijakan tandingan setara dengan yang dilakukan Malaysia. Hal ini terjadi lantaran mental bobrok para birokrat yang rela memperdagangkan kebijakan untuk kepentingannya masing-masing.

“Ini apakah yang nyusun UU ini orang pintar atau bodoh. Nah, mau dibilang bodoh juga nggak mungkin orang Indonesia. Dugaan yang paling rasional ya kolusi. Kebijakan-kebijakan kita itu banyak dibeli. Mental kita yang bobrok, birokrasi kita itu menjual kebijakan-kebijakan itu,” kata Mahfud.

 

Mahfud MD Kritik 'Dagang Kebijakan' di Kalangan PejabatWapres Jusuf Kalla dikenal dengan semboyan ‘Lebih Cepat, Lebih Baik’. (REUTERS/Piroschka van de Wouw)


Pandangan Wapres JK soal Masih Maraknya Kasus Korupsi

Di tempat terpisah, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai masih maraknya kasus korupsi yang melibatkan para penyelenggara negara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lepas dari perbedaan sikap antara pengusaha dengan pihak birokrat.

Menurut JK, pengusaha ingin hasil yang cepat sementara pihak birokrat harus menjalankan sesuai prosedur sehingga perizinan kerap berjalan lambat.

“Saya tentu memahami perbedaan kenapa terjadi banyak kasus di KPK karena beda sikap pengusaha dan birokrasi. Antara yang ingin cepat dan lambat terjadilah negosiasi hingga timbul masalah,” ujar JK saat memberi sambutan di acara pembukaan International Public Service Forum, di Jakarta Convention Center, Rabu (7/11).

Menurut JK, perlu reformasi sistem kerja birokrasi yang selama ini dikenal lambat agar menjadi lebih cepat. Dengan upaya tersebut, JK meyakini, pengusaha tidak akan berupaya ‘membeli’ kecepatan dengan cara curang.

“Kenapa pengusaha bayar? Karena ingin cepat, daripada tiga bulan lebih baik satu minggu dan perlu sesuatu untuk melayani cepat itu,” kata pria yang juga dikenal sebagai pengusaha sukses asal Sulawesi Selatan tersebut.

JK pun menegaskan pentingnya inovasi dalam pelayanan birokrasi saat ini. Ia juga mengingatkan agar inovasi itu diiringi dengan pelayanan yang bersih kepada masyarakat.

“Maka inovasi itu perlu jadi pelajaran bagi yang lain dan kemudian dapat dikembangkan lagi dengan baik,” ucapnya.

Dalam sejumlah kasus korupsi di KPK, kerap kali pihak penyuap berasal dari kalangan pengusaha. Sementara penerima suap adalah birokrat yang umumnya berasal dari pegawai pemprov atau setingkat kepala dinas.

 

 

sumber : cnnindonesia.com

Write a Reply or Comment

16 + seven =