PERDA SYARIAH DI INDONESIA: ANTARA KEARIFAN LOKAL, POLITIK ELEKTORAL DAN ANCAMAN TERHADAP KEBHINEKAAN (3)

Sejumlah santri berjalan-jalan di kawasan Alun-alun Cianjur, kota yang memang dijuluki Kota Santri

Perda syariah, “pengkhianatan terhadap konstitusi”

JIC, JAKARTA — Peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, Syafuan Rozi, dalam penelitiannya tentang perda syariah di Cianjur, menilai perda yang diberlakukan di sana, khususnya Perda Gerbang Marhamah, hanya bersifat simbolik. Perda itu hanya mencantumkan tujuan yang ingin dicapai, tanpa indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan pengimplementasiannya.

Syafuan RoziHak atas fotoBBC INDONESIA/RIVAN DWIASTONO
Image captionPeneliti politik LIPI, Syafuan Rozi, menilai perda keagamaan cenderung bersifat eksklusif

Lebih dari itu, ia menilai proses pembuatan perda keagamaan pun bersifat elitis dan oleh karenanya cenderung tidak inklusif.

“Bagaimana mungkin di negara kesatuan ada kebijakan, yang istilahnya, tidak bersifat umum? Kalaupun partikular, harusnya dijelaskan siapa yang dituju dan siapa yang tidak, bagaimana dampaknya dengan yang nonmuslim,” ungkap Syafuan saat ditemui di kantor LIPI, Jakarta.

Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang demokrasi dan HAM, Setara Institute, memiliki kekhawatiran yang sama dengan Syafuan.

Direktur Riset Setara, Halili, membaca perda keagamaan sebagai diskriminasi dalam bentuk favoritisme. Meski implikasinya tidak langsung terasa, menurutnya, perda tersebut menyimpan potensi diskriminasi di kemudian hari.

“Ini menjadi pintu masuk untuk kelompok-kelompok intoleran mengkapitalisasi perda itu sebagai instrumen bagi dia untuk dua hal: satu, mengganggu minoritas; yang kedua, mengkonsolidasi jaringan kelompok intoleran itu,” beber Halili.

HaliliHak atas fotoBBC INDONESIA/RIVAN DWIASTONO
Image captionDirektur Riset Setara Institute, Halili, dengan tegas mengatakan bahwa perda syariah yang diskriminatif sama saja dengan bentuk “pengkhianatan terhadap konstitusi”

Halili juga mengatakan, pembuatan perda keagamaan sama dengan “pengkhianatan terhadap konstitusi”.

“Jelas kok bahwa semua orang itu dijamin (hak-haknya),” tuturnya kemudian mengutip presiden pertama, Sukarno, “Indonesia ini adalah negara satu untuk semua, semua untuk satu. Maka ketika Indonesia merdeka, ya dia harus menghimpun semuanya, baik yang banyak maupun yang sedikit.”

Di sisi lain, Kemendagri, sebagai kementerian yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, berpandangan bahwa masyarakat perlu mengedepankan toleransi saat berkenaan dengan perda-perda keagamaan yang, menurutnya, diangkat dari kearifan lokal.

“Kita kan tinggal di negara yang harus mengedepankan toleransi. Ada masyarakat yang mayoritas Islam ingin mengedepankan sebuah kearifan lokal, tentunya masyarakat nonIslam juga harus memberikan toleransi untuk hal seperti itu, sepanjang itu tidak mengganggu kebebasan yang bersangkutan untuk beragama, beribadah, tidak mengganggu agama-agama lain,” jelas Akmal Malik, Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.

Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut wewenang Kemendagri untuk menarik peraturan daerah yang bertentangan dengan konstitusi, Akmal mengaku kementeriannya akan terus mengawasi dan mengevaluasi peraturan-peraturan yang diproduksi di daerah.

“Kami punya upaya preventif, namanya kami fasilitasi. Setiap perda provinsi datau perkada (peraturan kepala daerah) itu wajib kami difasilitasi dulu, wajib disampaikan kepada kemendagri,” ujarnya.

“(Jika ada yang bertentangan) misalnya kami koreksi untuk diperbaiki. Kalau tidak, kita akan berikan nomor register (perda).”

Qanun Jinayat di AcehHak atas fotoANTARA FOTO / IRWANSYAH PUTRA/FOC
Image captionTerpidana pelanggar hukum syariat Islam menangis saat dilakukan eksekusi hukuman cambuk di halaman Masjid Baitushalihin Ulee Kareng, Banda Aceh, Kamis (1/8/2019)

Bagaimanapun, perda syariah adalah produk politik yang dilahirkan oleh para politisi yang duduk baik di kursi legislatif maupun eksekutif.

Bagi Halili, partai politik lah yang harus dikritik paling keras dalam memunculkan perda-perda keagamaan. Pasalnya, janji-janji kebijakan bernuansa syariah hanya menjadi modal untuk politik elektoral.

“Apakah parpol menunjukkan daya dukung yang serius bagi pemajuan toleransi dan non-diskriminasi di Indonesia? Jawaban saya tidak,” ungkap Halili tegas.

“Karena setiap regulasi pada akhirnya ditempatkan dalam kerangka politik elektoral. Jadi, mereka berhitung tentang ‘kalau saya mengeluarkan perda ini, apa insentif elektoral yang saya berikan?'”

Hal itu tidak dibantah politisi PBB di Cianjur, Muhammad Toha, maupun politisi Golkar, Muhammad Isnaeni, yang menganggap bahwa kampanye kebijakan syariah sah-sah saja dilakukan oleh peserta pemilu yang sedang berkontestasi.

“Saya tidak bisa menutup mata bahwa ketika seseorang ingin menggunakan isu itu (kebijakan syariah), ya mungkin-mungkin saja, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Artinya jangan terlalu–ketika mengusung agama dan lainnya kemudian menjadi permasalahan, kemudian juga menjadi konflik antaragama,” tutur Isnaeni.

Warga CianjurHak atas fotoBBC INDONESIA/RIVAN DWIASTONO
Image captionLebih dari 97% populasi Cianjur adalah pemeluk agama Islam

Gagasan yang sama seperti yang diutarakan Halili dari Setara Institute diungkapkan dengan lebih santai oleh Noorhaidi Hasan, pengamat Islam dan politik dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

“Nuansa politiknya sangat menonjol. Walaupun ada lah persinggungannya dengan kemunculan Islamisme di ruang publik Indonesia,” imbuhnya.

“Tetapi sejauh yang saya amati, saya ke daerah-daerah, dan percaya bahwa ini lebih merupakan bagian dari permainan politik yang berkembang pascakejatuhan Suharto itu, dalam konteks politik elektoral, otonomi, regionalisasi, dan lain-lain.”

Menurut Noorhaidi, masyarakat di Indonesia sendiri secara kultural lebih menyukai kebijakan yang bersifat “eklektik, yang biasa-biasa aja” daripada kebijakan yang terlalu ketat. Ia berpendapat bahwa peraturan seperti itu tidak akan laku di tanah air.

“Nggak ada yang serius kok di daerah-daerah itu. Itu (perda syariah) diberlakukan hanya untuk dilupakan,” pungkasnya.

Laporan ini merupakan seri kedua liputan khusus menguatnya konservatisme Islam dalam 74 tahun kemerdekaan Indonesia.

 

 

sumber : bbcindonesia.com

Jakarta Islamic Centre

Read Previous

PERDA SYARIAH DI INDONESIA: ANTARA KEARIFAN LOKAL, POLITIK ELEKTORAL DAN ANCAMAN TERHADAP KEBHINEKAAN (2)

Read Next

MISRAEL BLOKIR KUNJUNGAN ILHAN OMAR DAN RASHIDA TLAIB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − six =