PINJAMAN ONLINE DAN PENYEBARAN DATA NASABAH: AKSI ‘RENTENIR DIGITAL’ (2)

 

JIC, JAKARTA- Sejak 2016, LBH Jakarta telah menerima pengaduan dari 283 orang terkait pinjaman online.

Di media sosial, setidaknya ada dua utas yang sempat viral sejak Juli 2018 lalu soal ‘bahaya’ fintech dari akun @RonsImawan yang sudah disebar lebih dari 700 kali dan dari akun @PioKharisma yang pernah disebar hampir 1.000 kali.

Beberapa pengguna media sosial lain mengatakan agar sebisa mungkin terhindar dari aplikasi pinjaman online dengan jangan sampai berutang.

Lainnya, menyayangkan istilah ‘fintech’ yang penggunaannya kemudian malah terbatas hanya pada aplikasi peminjaman uang secara online.

Akun Media Konsumen juga pernah menyebar cuitan soal keluhan dari konsumen Indonesia tentang aplikasi “fintech” dan bertanya dengan menyebut akun @GooglePlay soal seberapa serius mereka melihat isu perlindungan privasi data pengguna.

Sementara itu, menurut Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Fernandus Setu, pihaknya memang mendapat laporan dari masyarakat, baik melalui email pengaduan konten, akun Instagram serta Twitter mereka.

Tetapi untuk penindakan lewat bentuk pemblokiran, mereka harus menunggu permintaan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai instansi pengawas dan pengatur, karena aplikasi pinjaman online yang masuk dalam kategori fintech adalah “ranah kolaborasi” antara dua institusi tersebut.

Sebelumnya, atas permintaan OJK, pada September 2018, Kemenkominfo pernah melakukan pemblokiran sekitar 200 aplikasi fintech yang terbukti sebagai praktik bentuk penipuan.

Meski kini mereka mengakui menerima banyak keluhan masyarakat soal aplikasi pinjaman online, Kemenkominfo belum bisa melakukan tindakan apa-apa karena belum ada permintaan dari OJK.

 

Menurut Fernandus, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik memang mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengelola data pribadi para pelanggan dan penggunanya dengan baik, mulai dari perolehan, proses, penyimpanan bahkan sampai penghapusan.

“Kita harus mendapat approve atau consent atau persetujuan si pemilik data pribadi,” kata Fernandus.

Dalam praktik aplikasi pinjaman online, memang proses pengambilan data pribadi sudah masuk dalam syarat dan ketentuan di awal penggunaan aplikasi, yang kemudian seringnya tanpa disadari oleh pengguna, telah mereka setujui.

Untuk soal ini, Fernandus menyatakan, ketika pengguna sudah menyetujui atau menerima syarat dan ketentuan aplikasi, “berdasarkan peraturan menteri berarti mereka sudah consent (setuju).”

Meski begitu, untuk praktik penyebaran data pribadi dalam penagihan pinjaman online, Fernandus mengatakan, “Sudah berlebihan. Menurut saya sudah melampaui apa yang kita maksud sebagai consent, sebagai persetujuan tadi. Belum saya lihat secara serius, tapi pandangan umumnya, ini terlalu berlebihan, kalau seandainya benar ya, dan berpotensi melanggar ketentuan perlindungan data pribadi.”

sumber : bbcindonesia.com

Write a Reply or Comment

four × three =