PROSTITUSI OLEH PRIA ATAU WANITA?

JIC, JAKARTA- Belakangan kita dikejutkan dengan prostitusi online dengan tarif Rp 80 juta. Tarif dengan angka ini menunjukkan prostitusi dengan kelas bisnis atau eksekutif. Artinya, pelanggan kelas bisnis atau eksekutif ini berasal dari kalangan terbatas seperti pejabat, kalangan di dunia hiburan atau pengusaha dengan pelbagai jenisnya.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. KBBI menyebut pelacuran sebagai kata yang semakna dengan kata prostitusi.
Prostitusi dalam bahasa agama Islam adalah zina. Prostitusi adalah salah satu bentuk praktik perzinaan. Artinya, prostitusi sudah pasti zina. Tetapi zina belum tentu prostitusi.
Ada praktik lain zina yang bukan prostitusi karena prostitusi lebih didasarkan pada motif ekonomi atau komersil. Sementara perzinaan bisa saja terjadi karena bukan motif komersil.
Sebagaimana keterangan KBBI, prostitusi berhubungan erat dengan praktik ekonomi. Praktik prostitusi merupakan transaksi ekonomi dengan kontrak sewa atau akad ijarah. KBBI menyebut sewa sebagai pemakaian sesuatu dengan membayar sejumlah uang.
Apakah praktik prostitusi dapat disamakan begitu saja dengan akad sewa atau ijarah? Untuk mengujinya, kita akan melihat definisi ijarah dalam kitab-kitab fiqih. Dalam kitab fiqih, ijarah adalah akad atas manfaat sesuatu yang dituju dan jelas, serta dapat diserahkan dan bersifat mubah dengan imbalan tertentu.
Dengan definisi demikian, komersialisasi alat kelamin tidak bisa disebut sebagai ijarah atau sewa sebagaimana keterangan KH Afifuddin Muhajir berikut ini.
وبقابل للبذل والإباحة منفعة البضع فالعقد عليها لا يسمى إجارة
Artinya, “Di luar pengertian ‘dapat diserahkan dan mubah’ adalah pemanfaatan alat kelamin. Akad atas pemanfaatan ini tidak dapat disebut ijarah atau sewa,” (Lihat KH Afifuddin Muhajir, Fathul Mujibil Qarib, [Situbondo, Al-Maktabah Al-Asadiyyah: 2014 M/1434], cetakan pertama, halaman 123).
Dengan definisi tersebut, prostitusi dengan tarif berapa pun dan transaksi dan pemasaran via dalam jaringan maupun luar jaringan tidak dapat disebut sebagai akad ijarah atau sewa. Tetapi, praktik prostitusi dapat disebut sebagai transaksi ekonomi dalam akad sewa versi KBBI.
Prostitusi dan transaksi lain dari sewa yang tidak memenuhi kriteria dalam definisi ijarah tidak dapat disebut sebagai akad ijarah yang sah sehingga pelaku yang terlibat transaksi sewa tersebut haram untuk membayar atau menerima uang sewa tersebut sebagaimana keharaman serah-terima upah praktik sewa pada hal yang haram lainnya.
… ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل
Artinya, “… Pembayaran upah atas menerima imbalan ini haram dilakukan. Penerimaan upah ini juga haram dilakukan karena dapat dilihat dari sisi memakan harta orang lain secara batil,” (Lihat Abu Bakar Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 2001 M/1422 H] halaman 400).
Keterangan terakhir ini jelas menempatkan pemakai dan penyedia jasa prostitusi pada posisi yang setara. Sedangkan prostitusi yang juga disebut pelacuran lebih dominan menyudutkan penyedia jasanya, yaitu perempuan, karena masyarakat lebih mengasosiasikan kata pelacur pada pihak perempuan.
Adapun pihak laki-laki hidung belang yang menjadi konsumen atas jasa prostitusi tersebut bebas melenggang di tengah masyarakat tanpa label pelacur dan tanpa penyebaran foto atas kasus prostitusi. Wallahu a‘lam. (Alhafiz K)

sumber : nu.or.id

Write a Reply or Comment

13 − six =