Manipulator Agama

JAKARTA, JIC — Nah, kembali lagi ke pernyataan Presiden Jokowi soal upaya memberantas radikalisme atau bahasa lain beliau manipulator agama.

Agama mana yang dimaksud? Kalau menyebut manipulator agama, seharusnya berlaku universal. Tidak seharusnya diidentikkan dengan umat Islam saja.

Jokowi meminta menteri-menteri terkait untuk mencegah penyebaran paham radikal yang menyalahgunakan agama.

“Saya serahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah ini,” kata Presiden merujuk kepada Mahfud MD.

Namun, Mahfud MD malah menyoroti ceramah agama di masjid pemerintah yang notabene merupakan sarana ibadah umat Islam.

Ia meminta agar masjid mensyiarkan dan membangun kedamaian serta kesejukan.

“Pesan saya ke masjid agar masjid-masjid pemerintah itu dikelola secara baik sebagai pembawa pesan agama. Apa pesan agama paling pokok? Membangun kedamaian di hati, membangun persaudaraan sesama umat manusia,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.

Mahfud mengatakan masjid itu bukan tempat untuk membangun pertentangan dan permusuhan. Akan tetapi, masjid dan pengajian di kantor-kantor itu untuk membangun persaudaraan dan kesejukan.

Mahfud mungkin lupa, manipulator agama marak beraksi ketika momen-momen politik seperti pemilihan umum akan berlangsung.

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, pada tahun politik, potensi kerukunan antarumat itu bisa makin terganggu dan berat.

Din menyebutkan ada faktor nonagama yang kerap memicu rusaknya kerukunan beragama di tengah masyarakat, di samping faktor ekonomi dan kesenjangan sosial, yaitu faktor politik.

“Ada politik yang bersifat sektarian maka kerukunan sejati itu sulit terwujud,” kata Din pada tanggal 31 Oktober 2017.

Maka, kata Din lagi, semua pihak harus segera tarik umat masing-masing pada kesadaran kolektif bahwa beda agama, suku, ada perbedaan di antara anak bangsa ini tetapi banyak persamaan di antara mereka.

Mahfud mungkin tak bermaksud menyinggung umat Islam. Namun, karena beliau adalah tokoh Islam, mayoritas penduduk Indonesia juga umat Islam, Mahfud tidak salah bila menyoroti ceramah agama di masjid.

Namun, warganet di Twitter sempat kesal dengan pernyataannya itu hingga Mahfud pun sempat menjadi trending topic di Twitter. Pasalnya, banyak yang tidak suka dengan “kecentilan” Mahfud menyentil perilaku umat Islam saja. Padahal, di luar sana yang radikal bukan cuma umat Islam.

Kendati demikian, manipulator agama harus diberantas agar agama tidak menjadi sesuatu yang tercela. Akan tetapi, sentilan Mahfud agaknya kurang tepat karena bisa menjadikan justifikasi radikal bagi umat tertentu di tengah masyarakat.

Menghormati HAM

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) Taufan Damanik mengatakan bahwa negara seharusnya berfungsi menghormati dan melindungi hak warga negaranya.

Damanik mengatakan bahwa pelaksana negara jangan salah kaprah. Mereka, kata Damanik, kadang suka salah kaprah. Pelaksana negara itu belum apa-apa pikirannya sudah melarang-larang, membatas-batasi, dan mengurang-ngurangi.

“Tugasmu itu yang pertama untuk menghormati. Saya sebagai warga negara punya hak untuk berekspresi. Negara hormati dulu,” kata Damanik di dalam Seminar Nasional di Universitas Atma Jaya Jakarta, Sabtu (2-11-2019).

Menurut Damanik, karena terlalu khawatir kebebasan berekspresi melanggar kebebasan orang lain, terkadang membuat aparatur negara langsung melarang-larang.

“Jadi, aneh ini mindset atau mentalitas dari pelaksana negara. Makanya, dalam beberapa waktu terakhir, catatan nasional maupun internasional, ruang demokrasi kita itu menyempit,” kata Damanik.

Ia menyayangkan sikap sebagian pelaksana negara yang masih melarang-larang seperti salah satunya melarang celana cingkrang dan cadar. Padahal, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, hal itu tidak tepat.

“Soalnya membayangkan orang harus seperti yang kita mau. Itu yang salah,” katanya menegaskan.

Memang sebetulnya, kata Damanik, kemerdekaan berekspresi itu bukanlah kemerdekaan yang absolut atau tidak bisa dibatasi.

Oleh karena itu, pertama bisa ditunda, bisa dikurangi, bisa dibatasi. Yang pakai melarang-larang itu, inilah dia logikanya. Akan tetapi, prosedur dan mekanisme atau prasyarat untuk melakukan itu ada.

“Jadi, bukan semena-mena, ketika saya jadi menteri, terus saya melarang-larang orang pakai celana cingkrang, apaan urusan, lo?” kata Damanik.

Prasyarat untuk membatasi kebebasan berekspresi, kata Damanik, pertama apabila mengganggu moral nasional. Misalnya, ketika tiba-tiba ada orang telanjang di muka umum, itu bisa dilawan karena terpaksa ‘kan. Atas nama moral bangsa.

Prasyarat kedua, kata Damanik, apabila mengancam keselamatan nasional. Apabila kedua prasyarat itu dipegang teguh, akan aman saja demokrasi di negara Indonesia.

Adanya provokasi, menghasut, ajakan-ajakan membenci suku dan agama tertentu, ini adalah awal mula adanya radikalisasi dan intoleransi menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti ketika ditemui pada kegiatan bertajuk “Merajut Kebangsaan Melalui Keterbukaan Informasi” di pintu Silang Monas Barat Daya depan bundaran patung kuda Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, Minggu (3-11-2019).

“Tidak mau menghargai orang lain, tidak mau menghormati dan saling menghormati, yang ada adalah bahwa saya paling benar, saya yang harus diikuti oleh semuanya. Itu adalah bibit-bibit dari radikalisasi,” ujar Niken.

Oleh karena itu, semua pihak harus menyadari kalau Indonesia itu ialah negara Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki banyak suku, agama, ras, dan golongan namun tetap dapat hidup bersama. Oleh karena itu, semua anak bangsa ini perlu bergandeng tangan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh Abdu Faisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019