SAMPAI KAPAN KITA SADAR SEDANG DIADU DOMBA (2)

pelabuhan Manokwari                                                                 Foto: Foto: Humas Ditjen Hubla

 

JIC, JAKARTA — Setelah hampir berhasil memutilasi persaudaraan di tubuh umat Islam dengan pembubaran pengajian, kriminalisasi ulama dan tebang pilih kasus, “orang di balik layar” terus mengayunkan kasus baru agar membuat Indonesia tetap terayun di ombak ketidakharmonisan.

Sasaran selanjutnya adalah UAS alias Ustaz Abdul Somad. Ulama asal Asahan, Sumatra Utara itu memiliki potensi kembali menyatukan umat Islam. Posisi UAS yang memiliki banyak jamaah tentu saja membahayakan. Apalagi setelah UAS pada pilpres 2019 secara terang-terangan memberikan dukungan kepada Prabowo.

UAS dilaporkan ke polisi. Dia dilaporkan karena isi ceramahnya dinilai menghina lambang salib. UAS melawan? ternyata tidak. Sikapnya tetap tenang, bahkan saat diwawancara Republika, UAS cukup menjelaskan jika video yang viral adalah ceramahnya tentang penjelasan soal patung yang dilarang dalam agama Islam. Harap dicatat, UAS menjelaskan fiqih sebagai seorang ulama kepada jamaahnya, umat Islam dan dalam mimbar khusus. Lantas apa bedanya UAS dengan Ahok yang dipenjara karena dianggap menghina agama lain.

Cendikiawan dan Guru Besar Universitas Paramadina, Prof DR Abdul Hadi WM saat dihubungi Republika menjelaskan kasus Ahok berbeda konteks dengan kasus yang menimpa UAS. Sebab Ahok adalah pejabat publik dan dia bicara di  ruang publik terbuka. Parahnya Ahok bukan ustaz atau pendeta, tapi gubernur. Karena itu, Abdul Hadi yakin ada indikasi adu domba di balik pelaporan UAS.

Agar ombak terus menghantam dan menggulung kapal bernama Indonesia, muncul tragedi baru: penahanan 42 orang di asrama mahasiswa Papua di Jawa Timur. Tudingannya tak main-main merusak bendera Merah-Putih, meski bukti-buktinya tidak jelas.

Mereka dikepung sebelum digelandang ke kantor polisi. Meski tidak ada yang ditahan, insiden itu sudah cukup membuat masyarakat di Papua terusik. Apalagi ada laporan dalam pengepungan di mana polisi menggunakan gas air mata dan kekuatan personel penuh, seorang pengepung bertindak rasis dengan mengatakan kalimat tak pantas dan rasis: “anjing! babi! monyet! keluar lu kalau berani! hadapi kami di depan!”

Sebagai umat Islam, saya sangat marah dengan kabar itu. Dalam Surah Al-Hujaraat Allah menegaskan; “Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar (yang buruk)” (QS. Al-Hujuraat [49]: 11).

Buntut dari pengepungan dan tindakan rasisme itu bisa ditebak. Tak sampai 24 jam bara kemarahan karena merasa harga dirinya dilecehkan menyengat rakyat tanah Papua. Kericuhan pecah di Manokwari, Ibu Kota Papua Barat, sebagai imbas dari penangkapan puluhan mahasiswa di Jawa Timur. Kota Sorong dan Jayapura pun dilaporkan ikut menjadi ladang warganya melampiaskan kemarahan.

Di video-video yang beredar di medsos, kericuhan berlangsung menakutkan. Gedung DPRD Papua dibakar sebagai perwujudan kemarahan warga. Jalan-jalan utama diblokir, dan Bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) terlihat dikibarkan para pendemo yang turun ke jalan.

Untuk Anda yang rajin membaca berita tentu akan peka jika rentetan peristiwa untuk membuat bara amarah tetap terjaga, sudah terjadi sejak lama. Lantas siapakah “orang di balik layar” yang menuliskan skenario itu semua? Siapa pelaku yang ingin mengadu domba?

Profesor Abdul Hadi punya dugaan kuat semua itu dilakukan kelompok atheis dan kaum liberalis. “Mereka bicara HAM, kebebasan, dan demokrasi menurut ukurannya sendiri yang kebolak-balik. Dan saya merasa kepentingan modal di belakang keriuhan ini semua. Saya merasa itu.”

Warga Papua yang belajar di Pulau Jawa bukan satu atau dua tahun belakangan saja. Sudah sejak lama warga Papua dikirim ke Pulau Jawa untuk menjadi mahasiswa dan menyerap ilmu di Kota Pendidikan tersebut, sehingga ketika lulus mampu mengamalkan ilmunya untuk membangun di tanah leluhur. Dan tentu saja sejumlah persoalan pun pernah terjadi antara mahasiswa Papua dengan warga lokal atau pemerintahannya. Tapi layaknya saudara, tentu tidak selamanya rukun. Terkadang ada pertengkaran kecil yang seharusnya terselesaikan tanpa menimbulkan dendam.

Saya jadi teringat percakapan antara Gubernur Irian Jaya Isaac Hindom (periode 1982–1988) dengan Gubernur Jawa Tengah Muhammad Ismail (periode 1983-993) yang pernah saya baca di blog Andreas Harsono sekitar tiga tahun lalu. Sang penulis artikel, Eri Sutrisno merawikan, waktu Izaac Hindom jadi gubernur Irian Jaya, suatu ketika beliau dapat telepon dari Ismail yang mengeluh karena ada beberapa mahasiswa asal Irian Jaya yang berkelahi.

Hindom, sesudah mendengar dengan seksama keluhan koleganya, menjawab, “Mohon maaf Bapa Gubernur, belakangan ini saya sibuk sekali, sehingga tidak sempat mengurus anak-anak saya itu.”

Gubernur Ismail dengan takzim bertanya, “Sibuk apakah Pak Gub?”

Hindom menjawab, “Saya sibuk mengurus anak-anak Bapak, belasan ribu jumlahnya. Mereka datang sebagai transmigran. Harus disiapkan tanah, penginapan sementara, makanan, air bersih, sekolah, tenaga perawat ….”

Gubernur Jawa Tengah terdiam.

Bapak Hindom menyambung, “Jadi, tolonglah Bapak Gubernur mengurus anak-anak saya seperti saya dengan penuh kasih mengurus anak-anak Bapak yang pindah ke banyak tempat di Irian ini.”

Dan persoalan itu pun selesai. Tak ada dendam di antara dua pemimpin daerah tersebut. Sekarang setelah Anda membaca panjang lebar pendapat saya di atas, apakah Anda rela menjadi bagian dari kelompok yang memang ingin membuat Indonesia bergejolak, lalu pecah terpisah tak lagi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia? Tak perlu dijawab, cukup direnungkan. Tabik.

Sumber : republika.co.id

Write a Reply or Comment

three + 14 =