SAMPAI KAPAN KITA SADAR SEDANG DIADU DOMBA

pelabuhan Manokwari                                                                   Foto: Foto: Humas Ditjen Hubla

Banyak pihak yang sampai sekarang sedang diadu domba.

Oleh: Karta Raharja Ucu, Wartawan Republika

JIC, JAKARTA — Sejak pistol penanda kompetisi pilpres 2014 diledakkkan ke udara, saya sudah mencium aroma jika bangsa ini akan kembali dihadapkan dengan situasi yang kemungkinan sulit dihindari: ancaman perpecahan. Benar saja, perang proxy, tarung ideologi, hingga taklik buta kepada junjungan membuat rakyat Indonesia seperti berada di dua warna yang berbeda; merah dan putih.

Siapa yang bisa menyangka pertarungan antara Prabowo-Jokowi di pilpres 2014 membuat kedengkian begitu anyir tercium. Kita jadi saling curiga, tak ada lagi kehangatan antartetangga, terpisahnya teman tongkrongan, bahkan keributan di rumah tangga dan sesama sanak family hanya berbeda angka. Seperti yang mungkin diprediksi banyak pihak, kompetisi berlanjut di Pilgub DKI 2017. Anies Baswedan-Sandiaga Uno mewakili kubu Prabowo, dan Ahok-Djarot representasi Jokowi.

Meski kompetisi pilpres dan pilgub selesai, tak membuat iklim silaturahim membaik. Jagat media sosial pun menjadi gelanggang saling serang, sampai saling membunuh karakter.

Kita mungkin saat ini sudah terbiasa dengan cap “penistaan agama”, “kriminalisasi ulama”, “kaum intoleran”, “anti-Pancasila”, “pendukung khilafah”, “PKI bgaya baru”, “Bela NKRI”, “wahabi”, “antek HTI”, dan tentu saja “Cebong-Kampret”.

Tapi sadarkah kita jika ada sebuah tangan yang memiliki kekuatan dan kepentingan besar tentunya, yang menciptakan itu semua agar Indonesia tetap menjadi sasaran empuk: dikeruk sumber daya alamnya, dikerangkeng dengan utang, sampai dikoyak keharmonisan semasa anak bangsa.

Semua kericuhan yang terjadi hingga hari ini tersambung dalam garis waktu yang sistematis. Pertarungan di pilpres 2014 disebut sebagai pertarungan kaum patriot dengan antek PKI. Patriot siapa lagi jika bukan Prabowo, sementara tudingan antek PKI disematkan kepada Jokowi; meski berkali-kali Jokowi membantah memiliki hubungan partai terlarang tersebut, tetap saja stigma yang sudah tercipta melekat hingga hari ini.

Aroma kemarahan kembali terpatik setelah Ahok yang saat itu masih menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi presiden ketujuh RI, melontarkan kalimat yang dinilai sebagai penistaan agama. Ahok mengomentari soal Surah Al-Maidah ayat 51 soal keharusan umat Islam yang memilih pemimpin seiman. Singkatnya setelah berbulan-bulan umat Islam yang marah karena merasa kitab suci dan agamanya dinistakan melakukan aksi damai, Ahok diputus bersalah dan harus menjalani hukuman kurungan penjara selama dua tahun.

Setelah kasus Ahok ternyata bara perang masih menyala. Sejumlah ulama diperiksa, dijadikan tersangka, hingga disel karena sejumlah kasus yang munculnya masih kontroversial. Paling fenomenal tentu kasus Habib Rizieq Shihab yang memaksa dia hijrah ke Arab Saudi. Kasus yang menimpa ulama-ulama atau umat Islam dengan proses yang cepat di Kepolisian pun menimbulkan gejolak baru. Sebab, sejumlah kasus yang sama tapi menimpa kubu seberang seolah dipetieskan.

Menjelang pilpres 2019, isu khilafah pun diciptakan. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pun dipilih — atau mungkin sengaja diciptakan, menjadi musuh bersama. Pemerintah membubarkan HTI setelah mencabut SK badan hukum. Alasannya; HTI ingin mendirikan negara khilafah menggantikan Pancasila. Dan perang ideologi di Indonesia kembali dimulai.

HTI yang menggunakan bendera Ar-rayah sebagai lambang mereka juga dilarang. Padahal bendera itu adalah bendera Rasulullah dan bertuliskan kalimat tauhid, lafaz yang menjadi pemisah antara umat Islam dengan umat agama lain dalam hal keesaan Tuhan. Bendera hitam itu pun dijadikan kambing hitam; siapa yang mengibarkan benera Ar-rayah artinya anti-NKRI, antek Khilafah, dan harus dihukum karena melanggar hukum. Sedangkan orang yang kedapatan mengibarkan bendera palu-arit sebagai lambang PKI yang dilarang pemerintah sejak puluhan tahun lalu, diberikan perlakukan “lebih lembut”.

Tapi apakah umat Islam Indonesia saat ini tersakiti? Tidak juga menurut saya. Setidaknya saat ini pemerintah tidak –atau mungkin belum– melarang umat Islam untuk shalat berjamaah, membaca Alquran, dan kita tetap tenang menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Sampai di sini pasti ada yang kesal membaca tulisan saya. Sabar, tahan dulu emosi Anda.

Saya juga tidak menapik jika umat Islam sekarang meski masih bisa beribadah, tapi mulai terusik menjalankan ajaran agamanya; contohnya menggelar pengajian atau tabligh akbar. Mirisnya, kasus pelarangan atau pembubaran pengajian sejumlah ustaz yang dianggap berada di kubu Prabowo-Sandi-Anies, dilakukan oleh kaum Muslimin lainnya. Ingat, dalam linimasa sejarah, selalu ada pengkhianat bangsa dan agama. Mulai dari zaman Portugis, Belanda, Inggris, sampai Jepang, yang rela menjadi centeng dan menindas saudara sebangsa dan seagama sendiri demi kepingan hepeng.

Meski umat Islam di Indonesia memiliki saham terbesar dalam meraih yang katanya kemerdekaan, tapi kita juga tidak boleh menyingkirkan peran saudara-saudara umat agama lain yang juga ikut berjuang membuat tanah Nusantara tidak lagi dijajah. Setidaknya tidak dijajah lagi secara fisik, meski di hampir seluruh bidang lainnya Indonesia masih bisa dikatakan terjajah oleh imperalisme.

 

 

 

Sumber : Republika.co.id

 

Write a Reply or Comment

three × four =