Warning: getimagesize(): Peer certificate CN=`jogjahost.co.id' did not match expected CN=`www.suaramedia.com' in /home/islamicc/public_html/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Warning: getimagesize(): Failed to enable crypto in /home/islamicc/public_html/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Warning: getimagesize(http://www.suaramedia.com/images/stories/2011/1berita/3_nasional/menag_km.jpg): failed to open stream: operation failed in /home/islamicc/public_html/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Solusi Jalan Hukum Ahmadiyah Dikumandangkan

Menanggapi pro-kontra Peraturan Pemerintah Daerah dan penerbitan pelarangan Ahmadiyah, Mahkamah Konstitusi (MK) mengusulkan dua cara yang bisa ditempuh melalui jalan hukum.

YOGYAKARTA (Berita SuaraMedia) – Menanggapi pro-kontra Peraturan Pemerintah Daerah dan penerbitan pelarangan Ahmadiyah, Mahkamah Konstitusi (MK) mengusulkan dua cara yang bisa ditempuh melalui jalan hukum.

Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali, meminta pers dan pengamat agar tidak melihat kasus Ahmadiyah pada ujungnya, yakni ketika terjadi tindakan anarkis.

Pertama, dalam waktu 60 hari sejak dikeluarkan, Presiden bisa batalkan Perda tersebut. Kalau sudah dikaji dan hasilnya tidak benar, atau Presiden menyatakan kalau Perda itu sah.

Kedua, diuji kepada Mahkamah Agung (MA) melalui uji materi. “Itu menurut hukum,” kata Ketua Mahfud MD Mahkamah Konstitusi, Minggu 27/03 di Yogyakarta.

Dari perspektif Konstitusi, kata Mahfud, setiap warga Negara berhak memeluk agama, menjalankan Agama, dan keyakinannya. Itu, Mahfud menjelaskan, adalah hak asasi.

Di lain sisi, menurut Konstitusi dan Konvensi Internasional negara tidak hanya boleh mengatur, tetapi juga wajib mengatur kehidupan beragama. Hal itu, kata Mahfud, agar tidak terjadi gejolak antara satu kelompok dengan kelompok lain.

“Jadi salah bila ada orang yang mengatakan tidak boleh ada SKB, tidak boleh ada UU, justru harus ada,” jelasnya.

Beberapa saat lalu, beberapa pemerintah daerah menerbitkan larangan pelarangan Ahmadiyah. Beberapa pemda yang melarang kegiatan Ahmadiyah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kota Samarinda, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali, meminta pers dan pengamat agar tidak melihat kasus Ahmadiyah pada ujungnya, yakni ketika terjadi tindakan anarkis.

“Sejak dilahirkan di India pada 1889 dan masuk di Indonesia pada 1925, kehadiran Ahmadiyah terus menjadi masalah sampai saat ini. Jadi, saya meminta kepada teman-teman pers dan pengamat agar tidak melihat kasus Ahmadiyah itu di ujung, yakni hanya saat terjadi anarkis,” ungkap Suryadharma Ali kepada wartawan, usai membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Provinsi Kalimantan Timur, di Hotel Mesra, Samarinda.

Menag menilai, hal yang harus menjadi perhatian bersama adalah sikap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang mengaku beragama Islam, tetapi tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir.

“Inti persoalan yang harus menjadi perhatian bersama, yakni selain tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, mereka juga mengubah 839 ayat suci Al Quran kemudian dihimpun menjadi kitab Tadzkirah,” katanya.

Ia menimpali, “Mereka mengaku Islam, tetapi Islamnya eksulisif karena tempat ibadahnya tidak boleh digunakan oleh umat Islam yang lain, dan di luar dari Ahmadiyah mereka sebut sebagai kafir dan najis. Ini yang membuat hubungan di tengah masyarakat terjadi gesekan karena tidak bisa diterima oleh umat Islam” katanya..

Sikap tegas pemerintah terkait Ahmadiyah, kata Menteri Agama, itu telah tertuang dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri.

“Sikap tegas pemeritah sudah tertuang pada SKB tiga menteri itu,” ujar  Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)..

Suryadharma Ali juga menyesalkan ketidakhadiran pihak Ahmadiyah pada dialog nasional yang sedianya akan dihadiri berbagi elemen dan pandangan diantaranya, JAI, Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Maarif Institute, Wahid Institute serta Setara Institute.

“Saya sangat menyesalkan dengan ketidakhadiran mereka (Ahmadiyah), namun masih ada kesempatan yakni pada 28 hingga 29 Maret 2011 mendatang. Jadi, sangat disayangkan jika JAI tidak memanfaatkan kesempatan ini sebab dialog ini akan melibatkan seluruh pandangan,” demikian Suryadharma Ali. (fn/vs/ant) www.suaramedia.com

Jakarta Islamic Centre

Read Previous

Hasil Survei: 69 Persen Warga AS Setuju Pendirian Masjid di Lingkungan Mereka

Read Next

Lembaga Amil Zakat Dinilai Masih Abaikan Hak Mualaf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × two =