USAI LEBARAN 2019 JAKARTA AKAN ‘DISERBU 71.000 PENDATANG BARU’: APA KEBIJAKAN YANG AKAN DILAKUKAN GUBERNUR ANIES?

JIC, JAKARTA— Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengestimasi 71.000 pendatang baru akan menyerbu setelah Idul Fitri 2019.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyambut mereka, namun pengamat tata kota menilai harus ada pengendalian karena Jakarta sudah mengalami “overkapasitas”.

Anies menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan operasi yustisi atau razia dokumen administrasi bagi warga yang datang ke Jakarta usai Idul Fitri.

“Setiap warga negara Indonesia berhak untuk bekerja di mana saja karena memang Indonesia memiliki kesetaraan itu, termasuk juga Jakarta,” ujar Anies.

Ia mengatakan yang akan dilakukan adalah program bina layanan kependudukan atau pendataan pendatang baru.

Ia mengimbau pendatang baru untuk membawa dokumen yang diperlukan, seperti surat pindah dan melapor ke otoritas setempat ketika tiba di Jakarta.

Pemerintah DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta setelah masa Idul Fitri akan mencapai 71.000 atau meningkat sebanyak 2.000 orang dibandingkan tahun lalu.

Potensi bencana lingkungan dan sosial

Sebelumnya, operasi yustisi kerap dilakukan gubernur DKI, hingga terakhir pada masa mantan gubernur Fauzi Bowo untuk menekan laju urbanisasi.

Saat itu, jika pendatang kedapatan tidak memiliki berkas kependudukan yang jelas, ia harus mengikuti persidangan tindak pidana ringan dan dikenai denda.

Namun, di era mantan gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP), kebijakan itu tidak lagi berlaku.

PendudukHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionAnies mengestimasi jumlah pendatang baru di Jakarta akan mencapai 71.000 atau meningkat sebanyak 2.000 orang dibandingkan tahun lalu.

Hanya saja, di era pemerintahan BTP, ia memperingatkan pendatang baru untuk tidak bermukim di kawasan kumuh atau membuat bangunan liar.

Jika mereka melakukan itu, BTP saat itu mengancam akan membongkar bangunan tersebut dan mengusir orang yang bersangkutan untuk pulang ke tempat asal mereka.

Sementara, Anies mengimbau warga untuk tidak membeda-bedakan pendatang yang kaya atau miskin demi kesetaraan.

Saat ini, menurut data Badan Pusat Statistik, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi terpadat di Indonesia. Pada tahun 2018, jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 10,4 juta jiwa.

Tingkat kepadatan di DKI Jakarta mencapai 15.804 orang/km2.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan daya tampung Jakarta sudah terlampaui, maka pengendalian harus dilakukan.

“Kota yang sudah mengalami ‘overkapasitas’ sangat rawan dengan bencana lingkungan dan sosial,” kata Yayat.

Jumlah pendudukHak atas fotoBADAN PUSAT STATISTIK DKI JAKARTA
Image captionPenduduk DKI Jakarta mencapai 10,46 juta jiwa pada tahun 2018.

Pengamat tata kota lain, Nirwono Joga, dari organisasi Kemitraan Habitat, menyebut hal serupa.

Ia mengatakan Jakarta kini tengah mengalami keterbatasan lahan, maka itu pendatang baru yang tidak memiliki keahlian berpotensi menciptakan masalah seperti menjamurnya hunian kumuh.

Ketidakmampuan warga yang tidak memiliki kemampuan khusus untuk mencari pekerjaan, kata Nirwono, juga bisa menyebabkan mereka menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau terlibat pada tindakan kriminal.

Kepala Dinas Sosial Jakarta, Irmansyah, menyebut tahun lalu, dinasnya menjaring sekitar 6.400 PMKS seperti gelandangan dan pengemis di ibu kota.

Tingkat kemiskinan di JakartaHak atas fotoBADAN PUSAT STATISTIK DKI JAKARTA
Image captionMenurut data BPS, di antara 28 penduduk, satu orang dapat dikategorikan sebagai miskin.

Sebagian besar dari jumlah tersebut berasal dari daerah luar Jakarta, khususnya Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Sekitar 500 orang, kata Irmansyah, dijaring pada masa Ramadan.

Nirwono mengimbau Anies bersikap tegas menghadapi hal itu.

“Jakarta harus berani mengatakan pembatasan para pendatang supaya tidak terjadi over urbanisasi,” kata Nirwono.

“(Gubernur) harus tegas dari awal, [Jakarta memang] terbuka, tapi dengan syarat-syarat,” katanya.

kemiskinanHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionPengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan daya tampung Jakarta sudah terlampaui, maka pengendalian harus dilakukan.

Ia menyebut, syarat yang harus disosialisasikan Anies antara lain warga harus memiliki keterampilan, yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah atau sertifikat, dan mereka harus sudah memiliki tujuan yang jelas berada di ibu kota.

Selain itu, mereka harus memiliki alamat yang jelas dan tabungan yang cukup dalam beberapa bulan mendatang.

Apa yang akan dilakukan pemerintah?

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Dhany Sukma, mengatakan, perpindahan penduduk adalah hal yang lumrah dan kebijakan pembatasan tidak tepat untuk diterapkan.

“Dari sisi di alam demokrasi dan pemenuhan hak-hak sekarang, sudah tidak pas. Kita bisa bayangkan kalau setiap daerah melakukan itu, kita seperti tinggal di negara yang ada barrier-nya.” kata Dhany.

Yang paling penting, kata Dhany, orang-orang itu memiliki alamat tinggal yang jelas, di mana mereka bisa bernaung sambil mencari pekerjaan.

Ia mengatakan pihaknya akan melaksanakan bina layanan kependudukan pada tanggal 14 hingga 25 Juni dengan melakukan pendataan di RT dan RW di Jakarta.

Dhany mengatakan dinas akan mengeluarkan surat keterangan domisili sementara untuk pendatang yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta.

Sementara, kata Dhany, warga yang tidak memiliki identitas apapun, atau masuk golongan rentan, akan ditangani oleh Dinas Sosial.

kumuhHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionTahun lalu sekita 6.400 orang PMKS terjaring di Jakarta, sebagian besar berasal dari luar kota Jakarta.

Kepala Dinas Sosial Irmansyah menyebut Jakarta telah bekerjasama dengan beberapa daerah-daerah di Pulau Jawa, juga NTT, NTB, dan Bali untuk melakukan sosialisasi ke warga perihal perpindahan ke Jakarta.

“Kalau ke Jakarta-nya belum ada jelas pekerjaannya, hanya pengen ke Jakarta saja untuk mencari kerja, barangkali diimbau untuk mereka mempertimbangkan hal itu,” ujarnya.

“Kasihan kalau mereka kesana-kemari pekerjaannya belum dapat. Pekerjaan juga kita tahu, tidak terlalu mudah ya (didapat),” ujarnya.

Harus kerja sama dengan daerah lain

Yayat Supriatna menambahkan pemerintah provinsi DKI Jakarta harus bekerja sama dengan daerah-daerah asal pendatang untuk mengatasi masalah urbanisasi.

“Yang paling penting adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan baru di daerah (luar Jakarta) dengan kerja sama antara daerah,” kata Yayat.

Sebagai contoh, kata Yayat, Jakarta dapat meningkatkan investasi di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang juga daerah asal pendatang baru, untuk pengembangan peternakan sapi.

Selain mengatasi masalah urbanisasi karena membuka lapangan pekerjaan di daerah, kata Yayat, upaya itu juga bisa memperlancar suplai daging sapi ke Jakarta.

Jakarta, kata Yayat, juga bisa meningkatkan kerjasama agrobisnis dengan daerah-daerah di Jawa Barat.

“Jadi yang dikirim ke Jakarta itu barang-barangnya, bukan orangnya,” kata Yayat.

sumber : bbcindonesia.com

Write a Reply or Comment

eleven + seventeen =