Cirebon, — Jakarta Islamic Centre (JIC) turut berperan aktif dalam kegiatan Diklat dan Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Forum Silaturahmi Masjid Serantau (FORSIMAS) bekerja sama dengan At-Taqwa Centre, Pesantren Bina Mulia, dan PD DMI Kota Cirebon. Acara yang mengangkat tema “Tata Kelola dan Kemandirian Ekonomi Masjid Era Global” ini berlangsung selama dua hari, Jumat–Sabtu, 7–8 November 2028 di Grand Tryas Hotel, Kota Cirebon.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pengurus masjid, pengurus DMI, serta perwakilan lembaga Islam dari beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Australia Barat. Tujuannya adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah antarnegara serta meningkatkan kapasitas pengelolaan masjid agar mampu mandiri secara ekonomi dan berdaya saing di era global.
Salah satu narasumber utama dalam kegiatan tersebut adalah Dr. KH. Didi Supandi, Lc., M.A., Wakil Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ) Jakarta Islamic Centre, sekaligus Ketua Dewan Pembina FORSIMAS Indonesia. Dalam paparannya, Kiai Didi menyampaikan materi bertajuk “Empat Pondasi Utama Pembangunan dan Tata Kelola Masjid Menuju Kemandirian Ekonomi.”
Beliau menjelaskan, pembangunan ekonomi masjid yang berkelanjutan harus berlandaskan pada empat pondasi pokok: Al-Insān (Manusia), Al-Ardh (Tanah/Sumber Daya), Al-Waqt (Waktu), dan Al-Fikr (Ide).
“Manusia adalah agen moral dan pelaku utama dalam membangun sistem ekonomi masjid. Tanpa pengurus yang profesional dan amanah, sumber daya sebesar apa pun tidak akan memberi manfaat,” ujar Kiai Didi dalam penyampaian materinya.
Pada pondasi pertama, Al-Insān, beliau menekankan pentingnya pengurus masjid yang memiliki ethical consciousness (kesadaran etis) dan competence (kompetensi profesional). Pengelolaan dana masjid, infak, dan wakaf harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi ibadah. Masjid diharapkan memiliki kepemimpinan visioner yang mampu mengembangkan model bisnis sosial seperti koperasi syariah, minimarket halal, lembaga pelatihan kerja, atau unit usaha jamaah.
Pondasi kedua, Al-Ardh, dimaknai sebagai simbol sumber daya dan wakaf produktif. Kiai Didi mencontohkan bahwa tanah dan aset wakaf masjid dapat dikelola menjadi sumber ekonomi berkelanjutan seperti urban farming, sewa gedung, atau usaha berbasis syariah. Fasilitas masjid juga dapat dikelola secara efisien untuk menopang kegiatan dakwah dan sosial tanpa bergantung sepenuhnya pada donasi.
Pondasi ketiga, Al-Waqt (Waktu), menekankan pentingnya kesinambungan dan perencanaan strategis. Kiai Didi menyebut bahwa pembangunan ekonomi masjid harus memiliki roadmap jangka panjang lima hingga sepuluh tahun ke depan, disertai sistem dokumentasi dan regenerasi agar pengetahuan pengurus tidak hilang begitu saja.
Sementara pondasi keempat, Al-Fikr (Ide), menurut beliau merupakan visi spiritual dan moral yang menjadi arah seluruh aktivitas ekonomi masjid.
“Ekonomi masjid bukan semata mencari uang, tetapi menghidupkan fungsi rahmah. Semua kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk memuliakan manusia, membantu dhuafa, dan memperkuat solidaritas sosial,” jelas Kiai Didi.
Selain Kiai Didi, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber internasional dan nasional, di antaranya:
- Ust. Alep Mydie (Ketua FORSIMAS Australia)
- Dr. H. M. Nawar bin Arifi (Ketua FORSIMAS Malaysia)
- Datuk Amri Alaman (Presiden Himpunan Masjid Negeri Sabah, Malaysia)
- Dr. H. Basri A. Bakar, M.Si. (Sekjen FORSIMAS Pusat)
- Dr. H. Ahmad Yani, M.Ag. (Ketua FORSIMAS Indonesia)
- Raden Mukhsin Budiono (Sekretaris FORSIMAS Indonesia)
Melalui kegiatan ini, Jakarta Islamic Centre menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan kapasitas manajemen masjid agar mampu bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat.
“Masjid harus menjadi institusi yang mandiri, berdaya guna, dan menebar rahmah bagi umat. Kemandirian ekonomi bukan berarti terlepas dari jamaah, tetapi justru menjadi sumber kekuatan umat untuk berkhidmat secara lebih luas,” pungkas Dr. KH. Didi Supandi, Lc., M.A.
