Jakarta (islamic-center.or.id)–Majelis Arah Indonesia (MAI) menegaskan diri sebagai forum moral dan intelektual yang independen dari kepentingan politik praktis. MAI tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran lembaga negara, partai politik, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga keagamaan.
Hal itu disampaikan Juru Bicara MAI, Ustaz Fahmi Salim, seusai Silaturahim Nasional dan Pleno I MAI yang digelar di Aula Buya Hamka Masjid Agung Al Azhar, Jakarta, Senin (10/8/2026).
“MAI ini filosofinya adalah sebagai forum moral dan intelektual yang independen dari kepentingan politik praktis,” ujar Fahmi kepada awak media.
Menurut dia, MAI dibentuk untuk menghimpun pemikiran ulama, akademisi, profesional, pengusaha, aktivis sosial, dan tokoh masyarakat dalam memberikan pandangan terhadap berbagai persoalan strategis nasional. Karena itu, independensi menjadi prinsip penting agar rekomendasi MAI tidak berubah mengikuti kepentingan politik jangka pendek.
Fahmi menegaskan, kedekatan sebagian anggota presidium dengan pemerintah tidak akan menghilangkan keberanian MAI dalam menyampaikan koreksi. Sebaliknya, sikap kritis terhadap pemerintah juga tidak dimaknai sebagai oposisi yang menolak seluruh kebijakan tanpa penilaian objektif.
“Dalam bahasa yang kami sepakati tadi malam, bahwa kita menyampaikan kritik bukan kritik tanpa pandang bulu. Kritik ini adalah bagaimana upaya presidium Majelis A’la Indonesia untuk menyampaikan aspirasi nurani rakyat,” katanya.
MAI, lanjut Fahmi, akan terus membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan negara, ulama, pengusaha, hingga ilmuwan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong kontribusi bersama dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Selain memberikan pandangan strategis, MAI akan menjalankan sejumlah fungsi, antara lain kajian kebijakan, nasihat moral, mediasi sosial, pendidikan publik, dan advokasi kebijakan. Untuk mendukung fungsi tersebut, MAI akan membentuk tim ahli yang menyusun kajian berkala mengenai ekonomi, pendidikan, kepesantrenan, keluarga, hukum, teknologi, lingkungan, dan hubungan internasional.
Dalam bidang kebijakan, MAI juga akan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden, MPR, DPR, DPD, kementerian, maupun pemerintah daerah. Sementara dalam bidang sosial, majelis diharapkan dapat berperan sebagai mediator ketika terjadi konflik di tengah masyarakat.
Fahmi mengatakan seluruh pandangan MAI akan disusun berdasarkan kejujuran ilmiah, kemaslahatan umum, independensi, keterbukaan, serta tanggung jawab dalam membela kepentingan bangsa dan negara.
“Majelis harus menghindari klaim yang tidak didukung data, politisasi agama, konflik kepentingan, dan penghakiman tanpa proses hukum. Kritik apa pun itu harus disampaikan secara beradab, sedangkan dukungan harus diberikan dengan tetap menjaga independensi,” ujarnya.
Dalam pleno perdana tersebut, sembilan tokoh presidium MAI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi sesuai bidang masing-masing. Tujuh tokoh hadir secara langsung, yakni Ustaz Das’ad Latif, Ustaz Fahmi Salim, Iwel Sastra, KH Nonop Hanafi, Habiburrahman El Shirazy, Slamet Maarif, dan Kiai Toha Yusuf.
Sementara Irfan Syauqi Beik dan Ustaz Abdul Somad berhalangan hadir. Fahmi menjelaskan, Abdul Somad sebelumnya turut menentukan tanggal pertemuan tersebut, tetapi harus kembali ke Medan karena ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Adapun Irfan Syauqi Beik berhalangan karena menjalankan tugas ke luar negeri.
Sejumlah isu strategis menjadi bahan pembahasan. KH Nonop Hanafi menyampaikan rekomendasi terkait kepesantrenan. Slamet Maarif memaparkan rekomendasi mengenai ukhuwah Islamiyah dan koordinasi gerakan keumatan.
Ustaz Abdul Somad memberikan arahan mengenai penguatan arah keagamaan dan kebangsaan dalam pendidikan nasional. Sementara Irfan Syauqi Beik menyampaikan rekomendasi pembangunan nasional berkelanjutan berdasarkan tata kelola ekonomi syariah.
Ustaz Das’ad Latif menyampaikan rekomendasi mengenai reformasi TNI dan Polri. Habiburrahman El Shirazy memberikan rekomendasi di bidang seni dan budaya serta penguatan karakter pemuda, termasuk menghadapi isu LGBTQ+.
Kiai Toha Yusuf menyampaikan rekomendasi mengenai sinergi ulama dan umara dalam menjaga kedaulatan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sementara praktisi media Iwel Sastra memberikan rekomendasi mengenai peran media dalam menjaga akhlak bangsa, memajukan kehidupan beragama, dan memperkuat toleransi antarumat beragama.
Adapun Fahmi Salim menyampaikan rekomendasi mengenai posisi Indonesia dalam geopolitik dunia dan upaya mewujudkan tatanan dunia baru. Rekomendasi tersebut antara lain mencakup reaktualisasi politik luar negeri, kedaulatan geo-ekonomi, hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, kedaulatan digital, optimalisasi diplomasi ekonomi syariah, serta penguasaan teknologi nuklir strategis untuk kemandirian energi dan pertahanan bangsa.
Fahmi mengatakan rekomendasi lengkap dari pleno perdana tersebut akan disusun kembali dan disebarluaskan kepada publik melalui berbagai saluran media.
Sebelumnya, Fahmi juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Pesantren Islam Al Azhar dan Takmir Masjid Agung Al Azhar yang telah memfasilitasi pelaksanaan konsolidasi dan pleno perdana MAI.*
