JIC, Jakarta — Pertumbuhan keuangan syariah nasional yang semakin membaik menjadi kabar yang menggembirakan. Namun, sektor keuangan berbasis sistem Islam ini tidak melulu tentang perbankan. Ada banyak sektor keuangan syariah lain yang perlu dikembangkan agar perbankan syariah tidak dominan.
Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Rapat Badan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (31/10/2017). Menurutnya, saat ini perbankan syariah masih mendominasi sektor keuangan syariah sekitar 90 persen.
“Saya pikir Islam capital market harus menjadi perhatian. Terutama pasar modal kaitannya dengan sukuk dengan skema pembiayaan-pembiayaan syariah yang menggunakan pasar modal sebagai medianya,” ujar Bambang.
Lebih lanjut, Bambang menuturkan edukasi yang lebih masif terkait sektor pasar modal syariah perlu dilakukan sejumlah kalangan. Ia mencontohkan salah satu caranya dengan menyelenggarakan seminar internasional mengenai Islamic capital market.
“Dengan begitu, nantinya peserta dari dalam negeri mengetahui sejauh mana perkembangan pasar modal syariah di negara tetangga, seperti Malaysia dan Dubai. Dengan melihat seperti itu diharapkan ada terobosan dari bursa dan pelaku atau potensial investor,” paparnya.
Sementara itu, Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Rifki Ismail, menyatakan posisi Indonesia dalam ekonomi syariah cukup startegis di dunia. Tapi sayangnya baru sebagai pasar bukan pelaku utama. “Sebenarnya potensi Indonesia ada di sisi lain selain perbankan, ada travel, farmasi, dan lain-lain. Kami di KNKS ini menjadi target utama selain perbankan,” katanya.
Menurut Rifki, jika melihat negara tetangga, mereka sudah punya visi ke depan. Salah satunya Dubai yang visinya menjadi negara capital ekonomi Islamic. Lalu Korea dan Jepang juga sudah punya target visi dan misi ke depan. Kedua negara tersebut gencar mempromosikan wisata halal.
“Kita harus persiapkan. Strategi perkembangan ekonomi syariah, kami sudah merancang masterplan aksi, 2015 kita sudah dapat Perpres KNKS. Progres terakhir kami sudah punya blue print pengembangan ekonomi syariah,” terang Rifki.
Ia menjelaskan dalam master plan tersebut, ada tiga pilar yang sudah dicanangkan. Ketiganya yakni pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan, riset assement dan edukasi. “Tahun 2024 diharapkan kita sudah mempunyai pertumbuhan share syariah 30-40 persen per tahun,” tutupnya.
Sebelumnya, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia. Untuk mewujudkan keinginan, pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
Badan nonstruktural ini ini dibentuk untuk memenuhi tingginya minat mengembangkan ekonomi syariah terutama di sektor keuangan serta banyaknya bentuk program syariah. “Muslim di Indonesia ini kan dominan, ini menambah ketertarikan untuk mengembangkan dan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah,” katanya.
Sumber ; gomuslim.co.id
