“Hati umat Muslim di seluruh dunia berduka akibat pembantaian umat Muslim di India. Pemerintah India harus melawan kelompok ekstremis Hindu dan para pendukungnya dan menghentikan pembantaian terhadap umat Muslim supaya India tidak dikucilkan dari dunia Islam,” cuit Khamenei melalui akun Twitter, seperti dikutip pada Jumat (6/3).
The hearts of Muslims all over the world are grieving over the massacre of Muslims in India. The govt of India should confront extremist Hindus & their parties & stop the massacre of Muslims in order to prevent India’s isolation from the world of Islam.#IndianMuslimslnDanger
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Iran, Muhammad Javad Zarif, menyatakan mengecam aksi kekerasan terhadap umat Muslim di India.
“Iran mengecam gelombang kekerasan yang terorganisir terhadap Muslim di India. Selama berabad-abad, Iran adalah sahabat India. Kami mendesak pemerintah India untuk memastikan kesejahteraan seluruh warga India dan tidak membiarkan aksi preman. Langkah untuk maju adalah dengan cara dialog perdamaian dan penegakan hukum,” cuit Zarif.
Iran condemns the wave of organized violence against Indian Muslims.
For centuries, Iran has been a friend of India. We urge Indian authorities to ensure the wellbeing of ALL Indians & not let senseless thuggery prevail.
Path forward lies in peaceful dialogue and rule of law.
Bentrokan antara umat Muslim dan Hindu di New Delhi dipicu aksi protes terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan. Kedua belah pihak saling serang menggunakan batu dan benda lain, serta merusak bangunan dan kendaraan.
Insiden ini menjadi kerusuhan paling parah dalam beberapa dekade terakhir. Ribuan polisi anti huru-hara dan paramiliter berpatroli di sekeliling kota.
UU kontroversial yang mengundang pro kontra itu mengizinkan India untuk memberi status kewarganegaraan terhadap imigran yang menerima persekusi di negara asal seperti Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan.
Beleid itu disahkan oleh pemerintahan Narendra Modi yang beraliran sayap kanan. Partai pengusung, Bhratiya Janata (BJP) dituduh bersikap diskriminatif terhadap umat Muslim.
UU itu hanya berlaku bagi imigran pemeluk agama Hindu, Kristen, dan agama minoritas lainnya selain Islam.
Para kritikus menilai undang-undang ini dimanfaatkan oleh rezim Nahrendra Modi untuk mendorong India yang sekuler menjadi negara Hindu. (ayp/ayp)
