COVID-19 INDONESIA TEMBUS SATU JUTA: PASIEN DITOLAK RUMAH SAKIT, KASUS HARIAN MULAI RUTIN DI ATAS 10.000, DAN KUBURAN PENUH (2)

JIC, — Imbas dari kasus Covid-19 yang semakin banyak, membuat pasien Covid-19 kesulitan mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan.

Nur Fauziah, seorang ibu rumah tangga barusia 43 tahun dinyatakan positif Covid-19 pada awal Januari, setelah terinfeksi virus corona dari suaminya.

Kepada BBC Indonesia ia menuturkan harus menunggu berjam-jam di ambulans sebab banyak rumah sakit yang menolak merawatnya karena kapasitas penuh.

Padahal pada saat itu, ia dalam kondisi sesak napas dengan saturasi oksigen 82%. Adapun tingkat saturasi normal di dalam darah orang yang sehat sekitar 95-100%.

“Malam itu saya mulai kolaps jam 7, sampai ambulans datang jam 10, itu pun belum ada kepastian saya dapat rumah sakit atau nggak. Tapi karena kondisi saya sudah kayak gitu, akhirnya kita nekat. Lama juga, dari jam 8.00 – 10.30 kita nelponin rumah sakit,” tutur Nur.

Ia akhirnya mendapat perawatan di RSUD Jatipadang, Jakarta Selatan, setelah petugas ambulans bersitegang dengan pihak rumah sakit sebab kondisinya kian memburuk.

“Kita udah lagi sekarat ditolak, sempet diomongin yang kenceng-kencengan antara mereka kan itu rasanya sedih banget,” aku Nur.

Ia dinyatakan sembuh setelah dirawat selama 12 hari di rumah sakit tersebut

Sementara itu, ibunda Bunga Pertiwi dinyatakan sembuh setelah 10 hari dirawat di RSUD Pasar Minggu. Padahal hasil tes terakhir menunjukkan bahwa ibunya masih positif.

Oleh dokter yang merawatnya, sang ibu disarankan untuk isolasi mandiri selama 10 hari ke depan. Kendati begitu, ia mengaku khawatir akan potensi penularan karena sang ibu tinggal satu rumah dengannya.

“Kekhwatiran ada karena kita nggak pernah tahu sebenarnya virusnya ini bisa menularkan atau nggak walaupun sudah dirawat di rumah sakit selama 10 hari,” ungkap Bunga.

Lahan baru untuk pemakaman khusus Covid-19 disiapkan

Mereka yang tak tertolong, menambah daftar panjang korban meninggal akibat virus corona yang kini melampaui 28.000 orang.

Pemerintah terpaksa menambah lahan pemakaman khusus Covid-19 sebab tempat pemakaman umum yang dialokasikan menjadi kuburan Covid-19 tak bisa lagi menampungnya, seperti yang terjadi di ibu kota Jakarta.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Ivan Murcahyo mengatakan tiga TPU itu adalah TPU Tegal Alur Jakarta Barat, TPU Pondok Ranggon Jakarta Timur dan TPU Srengseng Sawah Jakarta Selatan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, sejumlah lokasi TPU di Jakarta masih memiliki lahan kosong yang dapat digunakan untuk mengubur jenazah pasien Covid-19.

Daerah pemakaman yang masih punya lahan, antara lain TPU Joglo, Bambu Apus, Duku, Semper, Tegal Alur, dan Rorotan.

Peringatan bagi sistem kesehatan

Sebelumnya, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menyebut saat ini rumah sakit di Pulau Jawa dan Bali dalam kondisi nyaris kolaps, ditandai dengan banyak kasus pasien Covid-19 dengan kondisi sakit sedang dan berat meninggal di ruang instalansi gawat darurat (IGD). Mereka tak bisa dirawat dengan pelayanan yang optimal di kamar ICU.

Juru Bicara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Halik Malik menegaskan angka satu juta kasus Covid-19 menjadi peringatan bagi sistem kesehatan nasional bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi, terutama dalam hal pencegahan Covid-19 di masyarakat.

Dengan peningkatan kasus yang terjadi dan kapasitas pelayanan kesehatan Indonesia yang terbatas, Hermawan Saputra yang juga Dewan Pakar di Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengatakan tanda-tanda kelebihan kapasitas pada fasilitas kesehatan telah terjadi sejak Desember.

“Sekarang kita lihat bagaimana di Jawa-Bali itu over capacity, bahkan stagnan di atas 75% occupancy rate untuk tiap harinya,” kata dia.

“Namun menjadi tidak wajar ketika kita melihat ancaman kenaikan [kasus] ini akan terus terjadi, di kala kita belum memiliki solusi yang firm terkait penanganan dan pengendalian Covid-19,” jelas Hermawan.

PPKM setengah-setengah

Hermawan menganggap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah saat ini “setengah-setengah” karena penerapannya tidak merata di seluruh Indonesia.

“Oleh karena itu ke depan kalau mau memutus mata rantai, harus ada keberanian pemerintah untuk memberlakukan PSBB secara nasional dengan rentang waktu tiga minggu sampai satu bulan,” kata Hermawan.

Ia mengakui penerapan PSBB secara nasional berdampak pada ekonomi, tapi menurutnya “hal itu akan lebih baik ketimbang kita terkatung-katung tanpa ada solusi yang signifikan”.

“Dengan PSBB nasional jelas akan memutus mata rantai Covid-19, paling tidak kita melewati puncak kasus, sehingga kasus terkontrol,” tegasnya.

Akan tetapi, desakan untuk mengubah kebijakan tak digubris pemerintah.

Merespons kasus Covid-19 yang telah melampaui satu juta kasus, pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan “duka mendalam atas angka ini” dan akan “terus bekerja sangat keras” untuk mengurangi laju penularan virus corona.

“Angka satu juta ini memberikan satu indikasi, bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersama-sama dengan pemerintah, bekerja bersama-sama untuk mengatasi pandemi ini dengan lebih keras lagi,” kata Budi Gunadi dalam konferensi pers yang digelar Selasa (26/01) sore.

Dua hal untuk mengurangi laju penularan virus corona, menurut Budi Gunadi Sadikin, adalah dengan disiplin penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat dan memperbanyak pengetesan, pelacakan dan isolasi mandiri.

Sejauh ini, penerapan PPKM disebut terbukti tidak efektif menekan penularan virus corona. Sebab, selama penerapannya selama dua pekan terakhir tak signifikan mengurangi virus corona.

Puncak pandemi diperkirakan Juli

Dengan kondisi jumlah kasus yang terus bertambah, Kepala Pusat Permodelan Matematika dan Simulasi ITB, Nuning Nuraini, memperkirakan Indonesia akan terus mengalami tren peningkatan kasus Covid-19 dengan puncaknya terjadi pada bulan Juli, yang akan memperberat beban fasilitas kesehatan dan tenaga medis.

Sebelumnya, ia memperkirakan puncak pandemi akan terjadi pada akhir tahun lalu.

“Geser dan makin tinggi, karena input datanya semakin tinggi dan dinamis. Data ini belum sampai steady state karena herd immunity belum tercapai, peluang orang yang terkena penyakit masih banyak, jadi bakal naik terus,” terang Nuning.

“Sampai enam bulan ke depan suasananya akan seperti ini karena kita tahu jumlah vaksinasi juga akan terbatas, jadi nggak akan memberikan dampak dari sisi penyebaran di populasi,” imbuhnya.

Sementara Dicky Budiman memperkirakan hingga tahun depan, Indonesia masih harus menghadapi apa yang disebutnya sebagai “perang panjang” melawan pandemi Covid-19.