JIC– Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta dan Rabithah Ma’ahid Islamiyyah (RMI) atau Asosiasi Pesantren NU DKI Jakarta menyelenggarakan seminar Pseudo Pesantren yang bertajuk “Definisi, Otentifiksi dan Validasi Pesantren” pada hari Rabu, (3/7) di Aula Kantor PWNU DKI Jakarta.
Acara ini dibuka oleh Ketua PWNU Jakarta KH. Samsul Ma’arif M.A dengan pengantar KH Taufik Damas, Lc., dan narasumber Dr. KH Basnang Said, S.Ag, M.Ag (Kasubrektorat Pendidikan Pesantren Kemenag RI), KH Abdul Ghaffar Rozin, M.Ed (Ketua Majelis Masyayikh), Dr KH Fuad Thohari (PWNU DKI Jakarta), KH Jamaluddin F Hasyim, S.H.I, M.H, dan KH Rakhmad Zailani Kiki (Ketua PW RMI-NU DKI Jakarta).
Istilah pseudo pesantren dicetuskan untuk mengisi kekosangan istilah yang selama ini membuat nama pesantren menjadi tercermar dan untuk mencegah terjadinya asosiasi negatif dari arti pesantren.
“Pesantren yang merupakan tempat pembinaan moral, benteng moral dan sebagai tempat pembinaan paham Islam yang moderat, toleran, berpegang teguh kepada Pancasila dan bagian dari penjaga keutuhan NKRI malah menjadi bergeser ke makna negatif, yaitu sebagai tempat melakukan tindakan asusila, kekerasan seksual dan tindakan melawan hukum lainnya; juga menjadi tempat untuk mengajarkan paham keislaman yang sesat, intoleran, tempat kaderisasi teroris yang anti Pancasila serta anti NKRI!” Ujar Ketua PW RMI-NU Jakarta yang sekaligus penanggung jawab acara, KH Rakhmad Zailani Kiki yang akrab disapa Ustadz Kiki dalam siaran persnya.
Sedangkan KH. Taufik Damas, Lc. dalam pengantar seminar mengatakan bahwa bagi NU yang mewadahi Pondok Pesantren yang ada di Indonesia maka permasalahan yang mencoreng dunia pendidikan islam, dalam hal ini pesantren, perlu disikapi dengan arif dan bijaksana. Menurut KH Taufik Damas perlu dibuatnya standarisasi pesantren agar pesantren tersebut dapat melahirkan santri yang muttafaqqih fiddin.
“Perlu dirumuskan mana pesantren yang dijamin keasliannya dan mana pesantren yang pseudo!” Tegasnya.
Sedangkan dalam sambutannya, Ketua PWNU DKI Jakarta, Dr. KH Samsul Ma’arif, MA, menyatakan bahwa terminologi pseudo pesantren yang dimunculkan oleh Ketua PW RMI-NU DKI Jakarta, KH Rakhmad Zailani Kiki perlu diperbicangkan di kalangan Nahdliyin karena NU adalah basisnya pesantren dan lahirnya tokoh NU tidak lepas dari pesantren.
“Seperti ungkapan KH. Mustofa Bisri ‘NU adalah pesantren besar dan pesantren adalah NU ‘kecil’ maka bahasan pesantren harus terus didiskusikan untuk perkembangannya, apalagi adanya kasus-kasus yang mencemari nama pesantren,” ungkap KH Samsul Ma`arif.
Dalam penyampaian materinya, Dr. KH Basnang Said, S.Ag, M.Ag sebagai Kepala Subdirektorat Pendidikan Pesantren Kementerian Agama RI menyampaikan materi berjudul NU dan Jejaring Pesantren.
Sementara itu, KH Abdul Ghaffar Rozin, M.Ed atau akrab disapa Gus Rozin, Ketua Majelis Masyayikh, yang menyampaikan materinya secara daring melalui Zoom Meetings menyatakan bahwa maraknya pseudo pesantren beringingan dengan penetapan UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Sebelum adanya UU Pesantren, jumlah pesantren di Indonesia sekitar 28 ribuan, namun setelah ada UU Pesantren jumlah pesantren naik menjadi 37 ribuan. Kenaikan ini disinyalir karena adanya pesantren-pesantren yang didirikan hanya untuk mendapatkan fasilitas dari negara untuk pesantren sebagai konsekuensi dari pelaksanaan UU Pesantren tersebut sehingga pesantren-pesantren ini sebenarnya tidak memenuhi syarat dan rawan terjadi penyimpangan.
“Maka, pseudo pesantren harus dilawan!” Ujar Gus Rozin.
Menurut Gus Rozin, cara melawan pseudo pesantren adalah dengan berpikir melompati kekhasan pesantren, melakukan kampanye publik dan countering terhadap stigma pesantren, melawan dengan melukis prestasi dan memberikan bukti harapan publik terhadap pesantren dapat terpenuhi, meningkatan mutu pesantren, dan menguatkan jaringan untuk konsolidasi pesantren-pesantren asli.
