Jakarta (islamic-center.or.id)–Komisi Nasional (Komnas) Haji mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai intens memperhatikan sektor haji serta mendorong berbagai terobosan dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul arahan Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah Kabinet Merah Putih pada 8 April 2026. Dalam forum itu, Prabowo menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari penurunan ongkos haji 2026, pemangkasan waktu antrean, pembangunan Kampung Haji, hingga rencana pembangunan terminal khusus jemaah haji Indonesia di Arab Saudi serta efisiensi penerbangan.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, mengatakan ongkos penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M berhasil ditekan rata-rata Rp2 juta per jemaah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi di tengah tekanan harga energi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
“Presiden juga menegaskan komitmennya untuk tidak membebani biaya tambahan kepada jemaah,” kata Mustolih dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 April 2026.
Selain itu, pemerintah juga memangkas masa tunggu antrean haji menjadi sekitar 26 tahun dan berupaya terus memperpendeknya.
Terkait infrastruktur, Prabowo disebut telah mengomunikasikan langsung rencana pembangunan terminal khusus haji dengan otoritas Arab Saudi. Keberadaan terminal tersebut diharapkan mempercepat mobilitas jemaah Indonesia yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang setiap tahun.
Selama ini, jemaah haji Indonesia mendarat di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, dan Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz, Madinah, yang berjarak cukup jauh dari Makkah.
Di sektor transportasi, Presiden juga menginstruksikan maskapai Garuda Indonesia dan Saudia untuk menjajaki kerja sama atau joint venture guna meningkatkan efisiensi penerbangan haji.
Menurut Mustolih, selama ini terjadi inefisiensi karena pesawat kerap terbang tanpa penumpang pada salah satu fase perjalanan, baik saat keberangkatan maupun pemulangan, namun tetap menanggung biaya operasional penuh.
“Padahal, komponen penerbangan merupakan penyumbang biaya terbesar dalam penyelenggaraan haji. Langkah Presiden ini dinilai tepat untuk menekan biaya sekaligus memecah kebuntuan yang terjadi selama puluhan tahun,” ujarnya.
Komnas Haji juga menilai keseriusan pemerintah terlihat dari kebijakan sebelumnya, seperti pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang terpisah dari Kementerian Agama serta pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi yang tengah berjalan.
Mustolih menegaskan, berbagai langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem penyelenggaraan haji yang lebih efisien dan berkelanjutan.*
