Jakarta (islamic-center.or.id) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid, menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan lima lainnya yang terluka dalam misi penjaga perdamaian di Lebanon.
Para prajurit tersebut tengah menjalankan tugas sebagai pasukan perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), namun menjadi korban serangan militer Israel.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (1/4/2026), Hidayat mengusulkan agar pemerintah memberikan penghargaan kepada para korban dengan gelar Pahlawan Perdamaian, serta memastikan dukungan bagi keluarga yang ditinggalkan.
“Kami sangat berduka atas gugur dan terlukanya prajurit TNI yang menjalankan amanat konstitusi dalam menjaga perdamaian dunia. Semoga mereka diterima sebagai syuhada dan negara memberikan penghargaan yang layak,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa HNW itu mendorong pemerintah untuk mengevaluasi keberlanjutan penugasan pasukan TNI di Lebanon Selatan. Menurutnya, kondisi keamanan yang semakin memburuk membuat posisi pasukan perdamaian tidak lagi terlindungi secara memadai.
Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penarikan pasukan TNI dari wilayah tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan konstitusi.
Selain itu, HNW meminta pemerintah Indonesia untuk mendesak PBB agar tidak hanya berhenti pada kecaman. Ia mendorong agar segera digelar sidang darurat Dewan Keamanan PBB guna membahas pelanggaran hukum internasional oleh Israel.
Ia juga menilai bahwa tindakan Israel yang menyerang pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip perdamaian dunia.
“PBB harus konsisten dan berani menjatuhkan sanksi tegas kepada Israel, termasuk opsi pembekuan keanggotaannya di PBB,” tegasnya.
HNW turut mengingatkan Amerika Serikat agar tidak kembali menggunakan hak veto yang berpotensi menggagalkan keputusan mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB.
Lebih lanjut, HNW menyoroti keberadaan Board of Peace (BoP) yang digagas oleh Presiden AS, Donald Trump. Ia menilai keikutsertaan Israel dalam forum tersebut bertentangan dengan realitas di lapangan.
“Dengan tindakan Israel yang terus melanggar prinsip perdamaian, keberadaan Dewan Perdamaian menjadi kehilangan legitimasi moral,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali keanggotaannya dalam forum tersebut, termasuk mengevaluasi rencana pengiriman pasukan ke wilayah konflik seperti Gaza.
HNW mendorong pemerintah Indonesia untuk aktif berkolaborasi dengan negara-negara lain, termasuk Perancis, dalam melobi anggota Dewan Keamanan PBB agar segera membahas insiden tersebut dalam forum resmi.
Menurutnya, langkah ini penting untuk menegakkan hukum internasional sekaligus melindungi pasukan penjaga perdamaian dari berbagai negara.
“Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat diterima oleh akal sehat dan menunjukkan sikap anti-perdamaian. Dunia internasional harus bertindak tegas,” pungkasnya. []
