DEBAT PILPRES 2019: DARI UNICORN SAMPAI ‘PERANG’ TAGAR, APA SAJA YANG DIBAHAS WARGANET?

JIC, JAKARTA–Dalam debat kedua, topik yang dibahas adalah soal infrastruktur, lingkungan, sumber daya alam, energi dan pangan.

Masing-masing kandidat capres dalam debat kali ini tidak didampingi oleh kandidat wakil presiden mereka.

Dari aksi saling berbalas tagar sampai cek fakta atas pernyataan masing-masing kandidat, berikut lima hal yang dibahas warganet dari debat tersebut.

‘Perang’ tagar antara dua kubu pendukung

Di media sosial, ada dua tagar yang ramai digunakan oleh masing-masing pendukung capres, yaitu #debatpintarjokowi dan #PrabowoMenangDebat.

Dalam catatan Spredfast, saat berita ini diturunkan pada Minggu (17/02) malam, tagar #debatpintarjokowi sudah digunakan dalam hampir 107.000 cuitan sejak tagar tersebut mulai muncul pada Jumat (15/2).

Sementara itu, tagar #PrabowoMenangDebat yang muncul sejak Sabtu (16/2) dipakai di sekitar 101.000 lebih cuitan.

Namun, pengamat politik dari Indikator, Burhanudin Muhtadi menyebut bahwa aksi saling balas tagar yang terjadi di media sosial tak terjangkau oleh sebagian besar pemilih Indonesia.

Saat debat dimulai, pengamat terorisme Sidney Jones berkomentar bahwa Prabowo “seperti Hugo Chavez” sementara Jokowi “terlihat sangat santai dan percaya diri”.

Keriuhan antara pendukung dua capres tersebut pun tidak hanya terjadi di media sosial menggunakan tagar, namun juga lewat yel-yel yang terdengar di lokasi.

Sanksi perusak lingkungan dan konflik agraria

Saat ditanya soal langkah strategis untuk mengatasi akar masalah lingkungan, kandidat capres Prabowo Subianto mengatakan bahwa dia akan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan lingkungan dan tidak mau membayar pajak untuk membersihkan limbah.

Selain itu, dia mengatakan, “Saya akan pisahkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Yang satu harus mengawasi yang lain, tidak menjadi satu. Izin-izin akan kita perketat, tidak ada jalan untuk AMDAL yang sangat cepat.”

Namun Presiden Jokowi mengklaim bahwa dalam tiga tahun terakhir, pemerintahannya bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut karena penegakan hukum yang tegas.

“Sudah ada 11 perusahaan yang harus membayar sanksi sebesar Rp18,3 triliun, penegakan hukum kita tegas terhadap pelanggar-pelanggar perusak lingkungan,” katanya.

Namun klaim soal sanksi ini dipertanyakan oleh organisasi lingkungan Greenpeace dan warganet.

Lompati Twitter pesan oleh @GreenpeaceID

Lihat gambar di Twitter

Greenpeace Indonesia@GreenpeaceID

.@jokowi sebut telah memenangkan gugatan perdata terhadap 11 perusahaan yg harus membayar ganti rugi akibat kerusakan lingkungan dan kebakaran total lebih 18 T. Namun belum ada perusahaan yang membayar ganti rugi pada negara sepeser pun. #DebatPilpres2019

4.734

21.12 – 17 Feb 2019

6.248 orang memperbincangkan tentang ini

Info dan privasi Iklan Twitter

Hentikan Twitter pesan oleh @GreenpeaceID

Selain itu, pernyataan Presiden Jokowi soal tidak adanya konflik lahan dan agraria dalam pembangunan infrastruktur pun mendapat pertanyaan dari sebagian warganet selain juga oleh LSM hak asasi manusia, KontraS.