Tanggapan eks-HTI hingga KAMMI
JIC, JAKARTA—Mantan juru bicara HTI, Ismail Yusanto, menyangkal adanya keterlibatan eks-HTI dalam gerakan Islam eksklusif yang dianggap tumbuh subur di lingkungan kampus saat ini, termasuk dalam aktivitas Gema Pembebasan (GP).
“Gema Pembebasan kan bukan urusan HTI. Kan itu namanya saja sudah beda, masa tanya ke saya?” tukas Ismail saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Meski demikian, Ismail tidak menampik bahwa para mantan anggota HTI masih terus beraktivitas. Menurutnya, kini dakwah yang dilakukan eks-anggota HTI tidak lagi berurusan dengan bekas ormas tersebut.
“Mereka punya kewajiban berdakwah yang mereka lakukan. Bagaimana caranya, itu sudah urusan mereka,” imbuhnya.
Hak atas fotoTUBAGUS ADITYA IRAWAN/PACIFIC PRESS/LIGHTROCKET VISofia, bukan nama sebenarnya, adalah salah satu mantan anggota unit kegiatan mahasiswa ITB yang digawangi HTI, HATI (Harmoni Amal Titian Ilmu). Menurutnya, konsep khilafah yang dipermasalahkan berbagai pihak hingga akhirnya menjadi salah satu penyebab dibubarkannya HTI memiliki pengertian yang berbeda saat ia mengikuti kajiannya.
“Satu kepala untuk seluruh umat Islam di dunia,” ungkap Sofia mengejawantahkan konsep khilafah yang dipahaminya.
“Kayak Katolik, kan dia berpegang (pada) apa kata paus, (lalu) diikuti. Kalau menurut saya yang orang awam, gitu sih, di Islam perlu ada khilafah.
“Tapi bukan untuk mengganti sistem pemerintahan di Indonesia,” paparnya.
Sementara itu, KAMMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia UGM menyangkal tuduhan bahwa organisasi kemahasiswaan tersebut turut menyebarkan gerakan Islam transnasional.
“Yang selalu dituduhkan ke KAMMI selalu seperti ini dan selalu saya katakan itu tidak benar,” tutur ketua KAMMI UGM, Abdurrahman Hanif, melalui pesan singkat kepada BBC News Indonesia.
KAMMI justru menilai penelitian LPPM UNUSIA lebih mengandalkan asumsi serta pendapat subjektif semata, “anti-kebhinekaan itu tidak jelas apa saja parameter dan indikatornya.”
Hanif menyebutkan bahwa organisasi yang dipimpinnya terdaftar di Kemenpora dan memiliki hubungan baik dengan pihak kampus. Ia juga menjelaskan bahwa KAMMI memiliki platform “Jayakan Indonesia 2045” sebagai bentuk kecintaan terhadap NKRI.
Meski salah satu visi KAMMI adalah “mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami”, Hanif mengaku bahwa frasa itu kerap gagal dipahami berbagai pihak.
“KAMMI berusaha untuk menjadikan Islam menjadi sebuah karakter dan nilai yang luhur, melekat pada kepribadian masyarakat dan bangsa. Jadi, tidak ada maksud KAMMI berdiri untuk mengubah Pancasila ataupun konstitusi negara,” jelasnya.
Di sisi lain, mantan ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UGM yang kini aktif di Pengurus Besar HMI, Raihan Ariatama, mengakui sempat adanya aliran gerakan Islam eksklusif yang cukup masif dulu. Namun menurutnya, gerakan tersebut kini melemah di UGM, setelah diberlakukannya surat keputusan rektor terkait penghapusan AAI (Asistensi Agama Islam) tahun 2014 silam, yang ia klaim menjadi wadah penyebaran gerakan tersebut.
“Waktu itu kita (HMI, red.) disuruh untuk mengelola masjid dan segala macam,” tutur Raihan, “(tapi) karena kita jumlahnya sedikit, kita enggak sanggup.”
Raihan mengaku bahwa strategi HMI UGM untuk menghalau pergerakan Islam eksklusif memang tidak dilakukan melalui kegiatan-kegiatan di masjid-masjid sekitar kampus. Para anggota mencoba untuk memangkas pengaruh Islam eksklusif melalui kontestasi politik tingkat kampus, yang menurut hasil penelitian LPPM UNUSIA didominasi oleh kelompok tarbiyah dan hizbut tahrir.
“Tiap tahun kan ada pemilihan presiden mahasiswa, senat mahasiswa, kita berlomba di sana untuk menguasai struktur BEM, UKM-nya,” ungkapnya.
“Kita ingin mengurangi dominasi mereka karena mereka terlalu eksklusif, yang kedua memang kita harus membuka juga Islam yang inklusif,” pungkasnya.
sumber : bbcindonesia.com
