TEPI BARAT (islamic-center.or.id) – Pengadilan militer Israel telah mengesahkan perintah penahanan administratif selama empat bulan terhadap aktivis tanah dan petani Palestina, Ghassan Najjar.
Najjar dihadirkan di Pengadilan Militer Ofer pada Senin (16/11/2026). Ia ditangkap dalam sebuah penggerebekan sebelum subuh di Desa Burin, selatan Nablus, di wilayah pendudukan Tepi Barat pada 27 Oktober lalu, dan sejak saat itu ditahan dalam status penahanan administratif.
Otoritas Israel tidak memberikan alasan penahanan terhadap Najjar, hal yang memang dimungkinkan di bawah aturan penahanan administratif (administrative detention). Pembela hak asasi manusia, petani, dan organisator akar rumput veteran asal Palestina ini memiliki riwayat penangkapan yang panjang, setelah menghabiskan hampir satu dekade di penjara-penjara Israel, sebagian besar di antaranya dijalani di bawah status penahanan administratif. Ia juga telah dikenai larangan bepergian (travel ban) sejak 2011.
Lembaga Kemitraan untuk Pemahaman Timur Tengah (IMEU) menyampaikan kepada Al Jazeera bahwa Najjar ditangkap karena berniat memanen zaitun di tanahnya serta berencana membantu petani Palestina lainnya untuk melakukan hal serupa. Lembaga keamanan internal Israel, Shin Bet, dilaporkan sempat memperingatkan Najjar, pendiri Koperasi Pertanian dan Lahan Burin, bahwa ia akan ditangkap jika tidak menghentikan kegiatannya bersama kelompok akar rumput dan para aktivis Barat.
Panen zaitun di Tepi Barat yang diduduki selama ini menjadi sasaran utama kekerasan dan perusakan (pogrom) oleh para pemukim ilegal Yahudi Israel. Serangan-serangan tersebut melonjak tajam selama musim panen tahun ini dan telah melampaui jumlah kasus pada tahun lalu.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai pihak internasional telah lama mendesak Israel untuk menjamin perlindungan bagi para petani Palestina serta akses yang aman ke tanah mereka.
‘Tidak Berdaya’
Penahanan administratif memungkinkan Israel untuk menahan seseorang tanpa dakwaan atau proses peradilan, demikian catatan kelompok hak asasi manusia Israel, B’Tselem. Lembaga tersebut menambahkan bahwa tidak adanya proses hukum ini membuat para tahanan berada dalam kondisi “tidak berdaya”.
Menyusul keputusan pengadilan yang memperkuat perintah penahanan tersebut, Najjar akan tetap berada di Penjara Ofer hingga setidaknya 26 Februari tahun depan, ungkap saudara perempuannya, Suha Najjar, kepada Al Jazeera. Namun, dalam kurun waktu tersebut, pengadilan militer Israel akan meninjau kembali kasusnya dan memutuskan apakah akan memperpanjang masa penahanannya.
“Ini adalah keputusan yang tidak adil, dan sangat menyedihkan bahwa saudara laki-laki saya harus mengalami ketidakadilan yang begitu besar,” ujar Suha.
“Dia ditempatkan di bawah penahanan administratif selama empat bulan tanpa ada dakwaan apa pun yang diajukan terhadapnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah penahanan ini bisa diperpanjang saat masa empat bulan tersebut berakhir.”
Awal bulan ini, Amnesty International menuntut agar otoritas Israel segera membebaskan Najjar. Kelompok pembela HAM tersebut menuduh Israel menahannya “semata-mata karena aktivisme damainya dalam melindungi musim panen zaitun di Burin”.
“Saya sangat khawatir, terutama karena kami tidak diizinkan untuk mengunjungi atau bahkan melihatnya. Hal ini membuat kecemasan kami sebagai keluarga semakin besar karena kami tidak memiliki cara untuk mengetahui bagaimana keadaannya, baik secara fisik maupun psikologis,” kata Suha.
“Kami menyadari metode kejam yang digunakan oleh penjajah Israel untuk menyiksa para tahanan Palestina, baik secara fisik maupun psikologis, dan ini membuat kami semakin takut akan keselamatan dan kesehatannya.”
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis awal bulan ini, Amnesty International menyerukan kepada negara-negara yang memiliki pengaruh untuk menekan Israel agar membebaskan Najjar.
“Seperti halnya pembela hak asasi manusia Palestina, Ayman Bani Owda, dan banyak warga Palestina lainnya, Ghassan Najjar sedang diincar oleh sistem peradilan diskriminatif yang memainkan peran kunci dalam melegitimasi serta mempertahankan sistem apartheid dan pendudukan ilegal Israel,” tulis pernyataan tersebut.
“Negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel harus menggunakan kekuatan mereka untuk menekan otoritas Israel agar membebaskan semua warga Palestina yang ditahan secara sewenang-wenang, termasuk Ghassan Najjar, dan akhirnya mengakhiri penggunaan penahanan administratif mereka.” []
Sumber: Aljazeera.com












