Home News Update Islam Jakarta KEMENAG SUSUN NASKAH AKADEMIK RUU PENCEGAHAN PENYEBARAN LGBTQ

KEMENAG SUSUN NASKAH AKADEMIK RUU PENCEGAHAN PENYEBARAN LGBTQ

0
3
Foto: Kemenag

JAKARTA (islamic-center.or.id)–Kementerian Agama (Kemenag) mulai menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencegahan Penyebaran Budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ). Langkah ini dilakukan dengan menggandeng para pemuka agama, akademisi, praktisi hukum, serta Komisi VIII DPR RI.

Penyusunan naskah akademik yang dikawal langsung oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

Ketua Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran LGBTQ, Iswandi Syahputra, menjelaskan bahwa regulasi tersebut secara eksplisit menempatkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai bagian dari ancaman nonmiliter.

“Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyebaran budaya LGBTQ merupakan salah satu ancaman pertahanan negara non-militer,” tutur Iswandi yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Merespons Perpres tersebut, Kemenag menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1115 tentang Tim Kerja Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ. Pada tahap awal, tim kerja merumuskan dua pendekatan utama, yakni langkah preventif di bagian hulu melalui insersi kurikulum pencegahan pada mata pelajaran keagamaan, serta langkah di bagian hilir.

“Dan di bagian hilir, kita menyusun semacam pedoman bagi penyuluh-penyuluh keagamaan kita di daerah yang berisi atau bermuatan tentang pencegahan penyebaran budaya LGBTQ,” ungkap Iswandi.

Ruang lingkup tim kerja kemudian diperluas untuk menyusun naskah akademik RUU menindaklanjuti usulan Ketua Komisi VIII DPR RI. Menurut Iswandi, langkah legislasi ini mendesak karena kampanye kelompok pendukung LGBTQ dinilai telah merambah ruang moral publik secara terbuka, termasuk melalui aksi deklarasi dan tindakan tidak senonoh.

“Ini bukan lagi urusan privat, ini bukan lagi9 urusan orientasi seksual yang sifatnya privat, tapi sudah masuk ke ruang moral publik. Oleh karena itu kita tidak bisa diam, kita harus mengambil inisiatif,” tegas Iswandi dalam kegiatan yang dihadiri jajaran pejabat eselon I dan II Kemenag Pusat tersebut.

Forum penyusunan ini dibagi menjadi dua sesi utama. Sesi pertama memetakan perspektif agama dan ormas keagamaan bertajuk ‘Peran Agama dan Ormas Keagamaan dalam Pencegahan Budaya LGBTQ’, yang menghadirkan Rais Syuriyah PBNU KH Cholil Nafis, Anggota PP Muhammadiyah Ihsan Tanjung, Waketum MUI KH Anwar Abbas, serta Rohaniawan Senior Sangha Theravada Indonesia (STI) Bhikkhu Partono Nyanasuryanadi.

Sementara itu, sesi kedua memotret peta jalan sekaligus memulai perancangan (drafting) naskah akademik bersama Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag RI, dosen ilmu hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), serta peneliti dan praktisi hukum.

Bukan Pelanggaran HAM

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penyusunan regulasi ini bertujuan melindungi bangsa serta menjaga keyakinan umat beragama. Ia menampik anggapan bahwa langkah tersebut mencederai hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang selaras dengan kodrat penciptaan manusia dan lembaga perkawinan, sehingga penyebaran perilaku menyimpang justru bertentangan dengan substansi HAM serta hukum positif di Indonesia.

“Karena itu dari awal saya memberikan underline bahwa pembahasan ini justru ingin memuliakan manusia seperti manusia yang seutuhnya tidak ada sedikitpun anasir pelanggaran terhadap hak asasi manusia menyebarkan budaya LGBT,” ungkap Romo.

Selain isu LGBTQ, Wamenag juga mengingatkan adanya tiga ancaman global lain yang didukung pendanaan besar dan berpotensi melemahkan ketahanan bangsa, yakni terorisme, peredaran narkotika, serta penguasaan ruang digital.

Nantinya, naskah akademik yang rampung disusun akan menjadi masukan (feeding) bagi anggota Komisi VIII DPR RI untuk diajukan sebagai RUU usul inisiatif sesuai Undang-Undang MD3. Pemerintah dan DPR selanjutnya akan berkolaborasi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) guna mempercepat terwujudnya regulasi tersebut.

Dukungan Komisi VIII DPR RI

Dukungan parlemen disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Lale Syifaun Nufus, yang hadir mewakili Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid. Ia menilai penguatan regulasi sangat krusial untuk membentengi generasi muda dari perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan norma masyarakat.

“Dalam kerangka kebijakan pertahanan negara, kita mengenal adanya bentuk ancaman nonmiliter yaitu ancaman yang menyasar dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keselamatan umum,” ungkap Lale Syifaun Nufus.

Ia memperingatkan bahwa derasnya invasi nilai budaya asing melalui penyebaran LGBTQ berpotensi mengikis norma kesusilaan dan merusak kelembagaan keluarga sebagai fondasi utama bangsa.

“Pembiaran terhadap penyebaran LGBTQ atau normalisasi terhadap kampanye masif LGBTQ akan berdampak pada pergeseran nilai-nilai moral di masyarakat dan struktur ketahanan keluarga. Sebagai bangsa yang berdaulat secara ideologi dan berlandaskan nilai-nilai yang religius, kita tentu tidak bisa menutup mata terhadap berbagai pergeseran moral yang terjadi di tengah arus globalisasi dan digitalisasi,” imbuhnya.

Guna memastikan upaya pencegahan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, Lale memaparkan tiga langkah mitigasi utama yang perlu ditempuh. Pertama, penguatan ketahanan ideologi dan keluarga dengan melibatkan lembaga pendidikan serta tokoh masyarakat. Kedua, menerapkan pendekatan humanis namun tegas melalui jalur edukasi, literasi sosial, dan kolaborasi lintas sektor tanpa mengabaikan penghormatan terhadap harkat martabat manusia secara proporsional. Ketiga, membangun kesadaran kolektif bahwa ketahanan nasional bermula dari ketahanan moral dan mental masyarakat.*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × one =