JAKARTA (islamic-center.or.id)–Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyambut baik langkah pemerintah dan DPR RI yang resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (19/11/2026). Regulasi baru ini dinilai menjadi pijakan krusial dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih.
Rais Syuriyah PBNU Prof KH Asrorun Niam Sholeh menegaskan, disahkannya payung hukum tersebut merupakan momentum penting dalam upaya pembenahan sistem bernegara.
“Apresiasi Presiden dan DPR RI atas pengesahan UU Perampasan Aset. Ini momentum untuk perbaikan sistem bernegara. Mewujudkan good governance and clean government,” kata Kiai Asrorun Niam dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026), dikutip dari NU Online.
Ia mendorong agar regulasi yang baru saja diketok palu tersebut segera disosialisasikan secara masif kepada masyarakat maupun para penyelenggara negara. Dengan pemahaman yang menyeluruh, implementasi aturan ini diharapkan mampu menjadi instrumen pencegahan kejahatan finansial secara maksimal.
“Semoga efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana keuangan,” jelasnya.
Pengesahan UU Perampasan Aset dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Proses pengambilan keputusan diawali dengan pembacaan laporan hasil pembahasan oleh Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman.
Usai penyampaian laporan, Ketua DPR RI Puan Maharani langsung meminta persetujuan dari seluruh fraksi dan anggota dewan yang hadir di ruang rapat paripurna.
“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab peserta rapat serentak yang disambut ketukan palu pengesahan.
Adapun UU Perampasan Aset yang baru disahkan ini memuat sepuluh pokok materi pengaturan utama. Pertama, prinsip dan asas hukum yang mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Kedua, ruang lingkup tindak pidana dan aset yang mencakup jenis, nilai, serta kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk kejahatan berbasis teknologi informasi seperti investasi bodong, perdagangan berkedok investasi, hingga saham bodong yang merugikan banyak korban.
Ketiga, ancaman pidana bagi pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya yang tetap dapat dikenai sanksi pidana, termasuk pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana yang mengatur tahapan penanganan mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi putusan.
Kelima, perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap dibebani kewajiban pembuktian dan diberi kesempatan yang memadai. Keenam, pengembalian aset secara optimal kepada korban langsung tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.
Ketujuh, pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel oleh lembaga berwenang, meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Kedelapan, pengawasan independen terhadap pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset.
Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum melalui rancangan mekanisme pengawasan yang ketat. Kesepuluh, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset dengan memanfaatkan teknologi serta sistem informasi.*












