JIC, Jakarta — Dua Tahun Kerja Nyata Pemerintah dalam bidang reformasi birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Agama (Kemenag) naik dari sebelumnya hanya 54,83 dengan skor CC menjadi 62,28 dengan skor B.
“Alhamdulillah, indeks reformasi birokrasi Kementerian Agama naik dari sebelumnya hanya 54,83 dengan skor CC menjadi 62,28 dengan skor B,” terang Menag Lukman Hakim Saifuddin saat Pers Briefing 2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Komplek Istana Negara, Senin ( 24/10).
Disampaikan Menag, peningkatan indeks ini tidak terlepas dari proses reformasi birokrasi yang dilakukan di Kementerian Agama. Sejak 2015 lalu, Menag memaparkan bahwa, sedikitnya ada 6 target yang telah diimplementasikan, yaitu: pembinaan mental aparatur Kemenag melalui penanaman 5 nilai budaya kerja (integritas, profesionalitas, inovatif, tanggung jawabdan keteladanan).
Selanjutnya, ujar Menag, penataan organisasi dan tata kerja, deregulasi dan penerbitan regulasi baru, penetapan zona integritas dan penegakan hukum menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani (ZI WBK WBBM), penggunaan sistem informasi dan administrasi berbasis IT untuk mewujudkan akuntabilitas publik, serta tata kelola birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik.
“Saat ini Kementerian Agama memiliki 210 satuan kerja yang menjadi proyek percontohan ZI WBK WBBM. Revaluasi aset milik negara terus dilakukan sehingga Kemenag berhasil meraih peringkat kedua pelaksanaan sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) oleh Kementerian Keuangan,” jelas Menag yang didampingi Kepala Pusat Informasi dan Humas Mastuki.
Dalam forum diskusi dengan para menteri yang hadir dalam pers briefing mengenai Revolusi Mental, Menag memaknai Revolusi Mental sebagai perubahan yang dimulai dari Aparat Sipil Negara (ASN) Kemenag. Melalui motto Bersih Melayani ASN Kemenag diharapkan dapat profesional dalam bekerja.
Per September 2016, PNBP Nikah Capai 500 Milyar
Di tahun percepatan pembangunan era Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil presiden Jusuf Kalla, Kementerian Agama terus mempercepat kinerja birokrasi. Untuk pelayana nikah, Menag mencatat, hingga bulan September 2016, setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah mencapai tidak kurang dari Rp500 miliar.
“Sementara di tahun 2015 ada Rp733 miliar masuk ke kas Negara,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dalam Pers Briefing 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Senin (24/10).
Dikatakan Menag, dalam kerangka mewujudkan penerapan Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan publik, Kemenag terus berkomitmen meminimalisasi peluang gratifikasi di Kantor Urusan Agama( KUA) dengan pemenuhan standar layanan minimal untuk pelayanan yang transparan dan akuntabel.
“Sampai tahun 2016, sedikitnya sudah ada 2.525 KUA yang sudah memenuhi standar layanan,” kata Menag.
Ke depan, tambah Menag, angka ini diharapkan akan terus bertambah hingga stigma gratifikasi hilang dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenag dari layanan pencatatan nikah terus meningkat.
PNBP tersebut berkat kerjasama dengan KPK dan instansi lain. Menurutnya, sekarang proses nikah di KUA gratis, sementara kalau di luar Kantor KUA itu biayanya Rp600.000 dan langsung ditransfer ke kas Negara.
Bagi Menag, peningkatan kualitas pelayanan pencatatan perkawinan penting karena pelayanan pernikahan merupakan kebutuhan dasar bagi warga negara yang dapat memberikan kepastian hukum.
Kemenag Berikan Akses Seluas-luasnya Terhadap Layanan Kitab Suci
Dalam konteks peningkatan kualitas kehidupan keagamaan, Kemenag memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap layanan kitab suci. Tidak kurang 1,2 juta eksemplar Al Quran, 16.624 Alkitab, dan 7.500 Injil telah diadakan untuk didistribusikan selama 2015 dan 2016.
“Bahkan, untuk lebih memudahkan akses masyarakat, Kemenag sudah merilis Al Quran digital yang bisa diakses secara gratis melalui ponsel,” ujar Menag dalam Pers Briefing 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Senin (24/10).
Ditandaskan Menag, hal tidak kalah penting dari pelaksanaan tugas Kementerian Agama adalah meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. Dikatakannya, sejumlah dialog lintas iman terus dilakukan untuk mewujudkan Indonesia damai dan toleran.
Kemenag mencatat, indeks kerukunan umat beragama tahun 2015 masuk ke dalam kategori baik dari skala 100, rata-rata indeks kerukunan adalah 75,36%. Terkait Pilkada 2017, Kemenag bersama tokoh agama berkomitmen penuh mengawal pilkada langsung 2017 di seluruh Indonesia, agar tetap terjaga kerukunan antarumat beragama.
Dua tahun Kerja nyata dan selanjutnya, Kementerian Agama akan terus melakukan kerja nyata dan kerja keras melayani umat dan rakyat Indonesia.
Kemenag Catat Rata-Rata Indeks Kerukunan 75,36 Persen
Dalam kurun dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, indeks kerukunan umat beragama tahun 2015 masuk ke dalam kategori TINGGI dari skala 100, dan rata-rata indeks kerukunan adalah 75,36 persen.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam Pers Briefing 2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Senin (24/10) memaparkan, meningkatnya kehidupan harmonis umat beragama berjalan seiring dengan menurunnya konflik sosial bernuansa keagamaan, pemberdayaan forum-forum kerukunan, berkembangnya kerja sama lintas agama
Dikatakan Menag, sejumlah dialog lintas iman terus dilakukan untuk mewujudkan Indonesia damai dan toleran.Dalam 2 tahun terakhir, Kementerian Agama telah menggelar 12 pertemuan dialog kerukunandi berbagai daerah dan dihadiri 2.837 tokoh masyarakat dan pemuda lintas agama. Langkah-langkah itu dilengkapi dengan sejumlah penelitian sebagai bahan penyusunan kebijakan terkait peningkatan kualitas kerukunan umat beragama.
Dalam konteks peningkatan kualitas kehidupan keagamaan, Kemenag memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap layanan kitab suci. Tidak kurang 1,2 juta eksemplar Al Quran, 16.624 Alkitab, dan 7.500 Injil telah diadakan untuk didistribusikan selama 2015 dan 2016.
“Bahkan, untuk lebih memudahkan akses masyarakat, Kemenag sudah merilis Al Quran digital yang bisa diakses secara gratis melalui ponsel,” ujar Menag.
Sukses Haji
Dua tahun kerja nyata pemerintah dalam penyelenggaraan haji menjadi salah satu capaian yang disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam Persbriefing 2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Senin (24/10).
Dalam paparannya, Menag menyampaikan, dalam kurun dua tahun terakhir, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) turun hingga USD 502, dari USD3.219 menjadi USD2.717 pada tahun 2015. Penurunan kembali terjadi pada BPIH 2016 hingga ongkos haji menjadi hanya USD2.585.
“Meski BPIH turun, namun pelayanan kepada jemaah haji Indonesia justru meningkat. Hal ini menjadi komitmen pemerintah bersama DPR untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia yang berhaji,” kata Menag.
Menag mengatakan, peningkatan layanan dirasakan oleh jamaah hampir pada semua aspek. Pemondokan jemaah haji Indonesia setara hotel bintang tiga dan empat. Layanan katering juga diberikan kepada jemaah haji selama di Makkah, layanan yang tidak didapatkan jemaah haji sebelumnya. Bahkan pada tahun ini jemaah mendapat 24 kali layanan katering selama di Makkah, meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya 15 kali.
“Pada tahun ini, bahkan untuk pertama kalinya seluruh layanan transportasi darat antar kota perhajian menggunakan bus yang telah diupgrade. Rute Jeddah Makkah yang pada tahun lalu belum diupgrade, tahun ini sudah,” ujarnya.
Tambahan layanan juga diberlakukan di Armina, berupa penggunaan karpet dan es batu di masing-masing tenda, serta melakukan repeat order (kontrak ulang) kepada perusahaan yang mempunyai kinerja baik tahun lalu.
“Dengan pelayanan seperti itu, jemaah rata-rata merasa puas atas layanan pemerintah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya survei kepuasan BPS dari 81,00 di 2014 menjadi 82,69 di 2015. Saya harap tahun ini survei BPS meningkat,” tambah Menag.
“Bahkan untuk meningkatkan layanan kepada jemaah haji, para petugas haji dengan kesadarannya sendiri memilih untuk tidak berhaji,”lanjutnya
Dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah umrah, Kemenag juga telah meluncurkan lima pasti umrah (pasti travel, jadwal, penerbangan, hotel, dan layanan). Selain itu, Kemenag juga telah membentuk tim khusus penegakan hukum (Timsusgakum) travel umrah nakal. Sedikitnya sudah ada 12 kasus penipuan umrah yang telah diproses oleh timsusgakumbekerjasama dengan Bareskrim Polri.
Salurkan PIP Kepada 452.878 Siswa Madrasah dan 55.689 Santri Pontren
Kerja nyata pemerintah dalam dua tahun, untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kementerian Agama telah menyalurkan manfaat PIP kepada 452.878 siswa madrasah dan 55.689 santri pondok pesantren.
Selain penyaluran PIP bagi siswa madrasah dan santri pondok pesantren, kerja nyata juga dilakukan Kemenag dalam memajukan pendidikan agama dan keagamaan. Saat ini, tidak kurang 500 santri pondok pesantren yang telah mendapatkan beasiswa kuliah di sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).
“Lebih dari 500 santri terpilih mendapat akses pendidikan kuliah di perguruan tinggi ternama di Indonesia,” ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam Persbriefing 2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Senin (24/10).
Menag menyampaikan, sebanyak 2.200 dosen perguruan tinggi keagaman Islam juga telah menempuh kuliah doktoral melalui beasiswa Kemenag, baik di dalam maupun luar negeri. Targetnya, hingga tahun 2019 terdapat 5.000 dosen yang kuliah S3. “Sehingga, jumlah doktor di nusantara semakin banyak,” ucap Menag. Selain beasiswa bagi dosen, sebanyak 1.500 guru madrasah dan 2.400 guru pendidikan agama Islam juga telah menerima beasiswa pendidikan dari Kementerian Agama.
Menag memaparkan, dalam dua tahun terakhir, Kementerian Agama telah berhasil menyelesaikan pembayaran tunjangan profesi guru yang terhutang sejak 2008 dengan total anggaran Rp1,7 Triliun.
Terobosan lain yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama antara lain transformasi perguruan tinggi keagamaan meliputi 6 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 5 IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) dan Penegerian 2 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), 1 Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) dan 1 Sekolah Tinggi Kristen Protestan (STKP).
“Untuk melayani dengan baik, harus bersih terlebih dahulu,” ujar Menag pada Pers Briefing yang juga dihadiri oleh Menko PMK Puan Maharani, Menteri Ristek & Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri PP & PA Yohana Yembise, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pemuda & Olahraga Imam Nahrawi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi. (didah/dm/dm).
Sumber ; kemenag.go.id
