JIC, JAKARTA- Banyak contoh yang bisa diekspose tentang kisah sukses dari syariat Islam yang diadopsi negara dengan penduduk mayoritas non-Muslim seperti di Inggris. Inggris menyatakan secara terbuka ingin menjadi pusat ekonomi syariah dunia.
Inggris mengeluarkan banyak regulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Mereka menghilangkan pajak ganda dalam akad jual beli yang mengutamakan kesepakatan antara tempat harga dan keuntungan antara penjual dan pembeli.
Kebijakan ini membuat produk-produk syariah kompetitif. Inggris pun mereformasi peraturan demi mendukung perkembangan sukuk (obligasi syariah) yang kini tumbuh pesat. Mereka membuat aturan bersahabat bagi transaksi keuangan syariah.
Langkah lainnya, melalui Financial Services Authority (FSA) atau lembaga pembuat regulasi dan pengawas sistem perbankan dan keuangan di Inggris, sebagai regulator, memberi kemudahan sekaligus melakukan efisiensi bagi sistem keuangan Islam.
Sampai sekarang, di Inggris, terdapat tiga bank yang beroperasi penuh sebagai bank syariah dan satu perusahaan takaful. Selain itu, semua perusahaan hukum bisa menangani perkara dalam praktik keuangan Islam.
Dengan potensi ditinjau dari sisi finansial, sosial, ekonomi, serta regulasi, ada peluang pertumbuhan yang memberi manfaat bagi konsumen, sekaligus mendorong Inggris pada umumnya dan London khususnya, sebagai pusat keuangan Islam yang bisa diandalkan.
Para pemimpin gerakan Islam NKRI bersyariah, perlu membuka kembali sejarah perumusan Pancasila oleh para pendiri bangsa, yang dibahas di Badan Konstituante kemudian berakhir pada Dekrit Presiden Sukarno, 5 Juli 1959.
Dekrit menyatakan kembali ke UUD 1945. Pembukaan dekrit menyatakan, Piagam Jakarta yang berisi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” menjiwai UUD 1945 dan merupakan bagian integral dari UUD 1945.
Jadi, agar penyampaian aspirasi syariat Islam seperti kelompok 212 tidak menimbulkan perpecahan baru dalam bingkai NKRI haruslah sebagai implementasi jiwa dan semangat Dekrit Presiden Sukarno 5 Juli 1959.
Tak kalah pentingnya, jangan sampai agenda perjuangan untuk menegakkan keadilan distribusi ekonomi dan memulihkan kedaulatan nasional dari invasi luar telantar.
sumber : republika.co,.id
