JIC, JAKARTA–
Lalu, bagaimana dengan rencana pemindahan ibu kota?
Itu sudah lama. Saya berbicara dengan tim di sini sudah 3 tahun yang lalu. Lalu, 1,5 tahun yang lalu saya sampaikan ke Bappenas dan itu bukan pemikiran kita. Itu pemikiran lama sejak Bung Karno. Sudah ada pemikiran untuk memindahkan ibu kota. Hanya eksekusinya belum.
Perencanaan dimatangkan. Kemarin kami berpikir, saya pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Betapa sangat berat beban Jakarta, baik menanggung beban kepadatan penduduk, menanggung beban tata ruang, hingga menanggung beban masalah macet dan banjir.
Pemindahan ibu kota ini utamanya bukan bertujuan untuk Jakarta sendiri, tapi juga Jawa. Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, tapi 57 persen penduduk kita atau sebanyak 149 juta ada di Jawa. Padahal, Jawa tanah yang subur. Banyak lahan pertanian produktif, namun berganti menjadi permukiman, industri, perumahan. Kita harus punya visi besar ke depan agar Jawa betul-betul tetap menjadi penopang kita dalam hal pangan.
Ini juga berkaitan dengan kebencanaan. Jakarta termasuk daerah rawan, baik banjir atau gempa. Saya kira ini sesuatu yang memang harus dilakukan. Inilah yang sedang kita persiapkan dan segera kita eksekusi. Kita akan konsultasikan ke DPR mengenai undang-undangnya. Ini harus disiapkan.
Kajiannya harus komprehensif, termasuk kajian hukum, historis, sosial, politik, ekonomi. Kita ingin ada titik pertumbuhan ekonomi baru selain di Jawa. Sekarang di Jawa ini 57 persen penduduknya (dari Indonesia), Sumatra 21 persen, Kalimantan 6 persen, Sulawesi 7 persen. Kita harus berani berpikir untuk kepentingan jangka panjang.
Ini harus saya sampaikan langkah masuk ke tangga yang lebih atas. Harus berani berpikir. Berpikir dan segera memutuskan. Iya atau tidak. Semuanya harus dihitung, tapi segera kami putuskan. Di mana lokasinya juga akan kami putuskan segera. Karena sudah ada calon-calonnya.
Ada yang 80 ribu hektare, lahannya sudah siap, 120 ribu hektare juga ada, dan 300 ribu hektare ada. Kalau 80 ribu hektare lebih besar dari Jakarta yang 66 ribu hektare. Kalau untuk ibu kota pemerintahan, hitungan kemarin sebetulnya 45 ribu hektare sudah cukup. Tapi, kalau bisa 80 ribu hektare lebih baik karena kita berpikir untuk 100 tahun yang akan datang untuk kebutuhan yang ada.
Jakarta sebagai ibu kota juga menjadi kota bisnis, ekonomi, perdagangan, jasa, semuanya diborong sehingga perputaran uang hampir 60-an persen ada di Jakarta. Ini yang harus mulai kita bagi. Jadi, selain pertumbuhan, kita berpikir soal pemerataan. Saya kemarin bilang, infrastruktur harus ada di semua wilayah. Pertumbuhan juga kita ingin ratakan di pulau-pulau lain dan wilayah lainnya.
sumber : republika.co.id
