ARTIKEL : MENJELANG PELANTIKAN SENATOR, ORIENTASI DAN MASALAH YANG DIHADAPI

Jakarta, JIC – Sebanyak 136 orang akan dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih dari 34 Daerah Pemilihan (Dapil) di Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Republik Indonesia Senayan Jakarta, Selasa.

Nama-nama baru diharapkan dapat bersinergi dengan nama-nama lama yang sudah lebih dulu mengisi ruang sidang di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI Jakarta.

“Anggota DPD RI yang benar-benar baru terpilih dan anggota DPD RI yang terpilih kembali untuk dapat saling berkenalan dan berinteraksi, sehingga dapat langsung bekerja dan bersinergi antara anggota yang benar-benar baru dan anggota DPD RI yang terpilih kembali,” kata Wakil Ketua DPD periode 2017-2019, Nono Sampono di Jakarta, Selasa.

Anggota DPD paling senior di periode 2019-2024, Sabam Sirait (82) dari Dapil DKI Jakarta akan menjadi pimpinan sidang dalam pembukaan sidang awal DPD pada 1 Oktober mendatang.

Kursi DPD di periode mendatang akan banyak diisi oleh nama-nama baru yang jumlahnya mencapai 92 senator (67,65 persen). Sisanya 44 orang anggota DPD berstatus petahana (32,35 persen).

Periode mendatang juga tidak akan ada lagi anggota DPD yang berpartisipasi pada kepengurusan partai politik dikarenakan keputusan Mahkamah Konstitusi melarang hal itu.

Akibat adanya keputusan MK itu, Ketua DPD periode 2014-2019, Oesman Sapta Odang (OSO) gagal menjadi anggota Senator di periode mendatang. Dia harus mengubur harapan untuk bisa kembali menjadi anggota DPD karena menolak untuk melepaskan status pengurus di Partai Hanura.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mendukung adanya keputusan MK tersebut. Dia mengatakan DPD dibentuk untuk memenuhi sistem parlemen dua kamar legislatif (bikameral).

“Yaitu untuk menegakkan prinsip check and balances dalam kedudukan kekuasaan legislatif agar mencegah adanya monopoli satu lembaga dalam pembuatan Undang-Undang,” ujarnya.

Ekspektasi masyarakat terhadap DPD sangatlah tinggi. Di level legislatif, DPD mendapat legitimasi paling kuat dari rakyat dalam konteks jumlah pemilih.

Lihat saja jumlah pemilih anggota DPD petahana Oni Suwarman dari Dapil Jawa Barat yang mencapai 4.132.681 suara. Belum ada anggota DPR yang memperoleh suara sebanyak itu di Pemilu serentak 2019. Sebelumnya, Oni pernah menjabat sebagai anggota DPD terpilih 2014-2019 mewakili Dapil Jawa Barat.

Selain Oni, Istri dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas juga memperoleh suara signifikan dalam pemilu 2019 lalu dengan 1.017.686 suara. Ia pun mengungguli 12 calon anggota DPD lain di dapilnya.

Selain meraih suara terbanyak di dapilnya, Ratu Hemas juga menjadi anggota yang paling lama menjabat sebagai senator. Ia menjabat selama empat periode atau sekitar 20 tahun jika dihitung sejak periode pertama (2004) sampai 2024 nanti.

Jika ada anggota DPD yang paling senior, maka ada pula anggota DPD yang paling muda. Namanya adalah Jialyka Maharani (22) yang terpilih dari Dapil Sumatera Selatan.

Perempuan kelahiran 20 September 1997 itu berhasil menjadi senator untuk pertama kalinya setelah mendapatkan 337.954 suara.

Sumatera Selatan menjadi satu-satunya provinsi yang mampu mengantarkan wakil perempuan seluruhnya untuk mengisi kursi Dewan Perwakilan Daerah.

Sedangkan, provinsi terbanyak nomor dua adalah dari Jawa Tengah dan Maluku dengan wakil perempuan sejumlah tiga orang.

Jumlah kursi DPD yang diisi oleh perempuan periode 2019-2024 nanti berjumlah 42 kursi (30,14 persen) dari 136 kursi yang tersedia. Jumlah itu meningkat dibandingkan hasil pemilu sebelumnya yaitu hanya 35 kursi (26 persen).

Kendati meningkat, tidak ada perempuan terpilih sebagai senator di delapan provinsi ini yaitu: Provinsi Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.