ARTIKEL HOAKS, BUKAN SEKEDAR KABAR BOHONG (2)

Langkah Pemerintah

JAKARTA, JIC — Presiden Joko Widodo menilai masalah penyebaran kabar bohong atau hoaks sebagai sesuatu yang memprihatinkan dan perlu penanganan yang serius agar tidak menyebar dan kemudian membuat suasana menjadi tidak stabil.

Dalam sebuah kesempatan saat membuka Kongres XXIV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 28 September 2018, Presiden mengatakan kabar bohong menjadi masalah bersama sehingga perlu penanganan yang serius.

Menurut Presiden, penyebaran kabar-kabar itu cenderung dilakukan melalui media yang tidak terdaftar atau tidak jelas penanggung jawab dan alamatnya. Selain itu, ia juga mencatat informasi bohong itu juga kerap disebar secara berantai melalui media sosial maupun aplikasi sehingga bisa mempengaruhi persepsi massa bahwa informasi yang disampaikan berstatus benar.

“Tentu saja di balik penyebaran hoaks itu ada modus kepentingan-kepentingan tertentu, utamanya ini kepentingan politik yang sangat kuat untuk mempengaruhi persepsi pembaca sehingga sesuai dengan tujuan kepentingan itu, sesuai dengan kepentingan politiknya,” kata Presiden Joko Widodo saat itu.

Dalam banyak kasus memang kabar bohong memang digunakan untuk memancing emosi masyarakat agar terjadi kekacauan atau memicu keresahan.

Yang terbaru misalnya terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Wamena, unggahan-unggahan informasi yang misalkan menggambarkan kondisi korban atau mereka yang meninggal seakan-akan berasal dari lokasi peristiwa akan dengan mudah ditemukan, meskipun saat ini belum ada penjelasan kronologis peristiwa dari masyarakat.

Atau juga dalam aksi unjuk rasa yang berujung pada bentrokan antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan di Jakarta pada pertengahan September lalu, informasi tentang korban dan juga hal lainnya yang belum terkonfirmasi kebenarannya berseliweran di media sosial.

Mencegah lebih baik 

Pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika telah melakukan sejumlah langkah penanganan ketika kabar bohong tersebut telah tersebar.

Secara rutin pihak kementerian mengeluarkan laporan klarifikasi informasi atau artikel yang terindikasikan hoaks dan kemudian disebarkan kepada wartawan sebagai salah satu upaya diseminasi informasi sehingga masyarakat dapat segera mengetahui tingkat kebenaran informasi tersebut.

Namun upaya perbaikan dan klarifikasi kabar bohong saat hal itu sudah menjadi konsumsi informasi oleh masyarakat bukanlah hal yang mudah.

Ketika informasi tersebut sudah terlanjur beredar, seringkali beberapa saat kemudian informasi tersebut kembali bergulir, kali ini dengan jalur persebaran yang berbeda dengan persebaran informasi sebelumnya.

Langkah yang tepat dan efektif untuk mencegah peredaran kabar bohong antara lain memberikan pemahaman kepada masyarakat dan berbagai kalangan tentang bagaimana pola kerja media sosial dan bagaimana mengetahui sebuah informasi yang diterima adalah benar atau salah.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam sebuah kesempatan mengatakan pemerintah telah menempuh cara pencegahan salah satunya adalah dengan program melek teknologi digital.

“Sebetulnya dalam dunia digital bagaimana membuat masyarakat Indonesia pandai memilah dan memilih konten positif di media sosial penting. Pandai memanfaatkan alat untuk memberi nilai tambah,” kata Rudiantara.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, kata Rudiantara, melakukan literasi digital untuk masyarakat melalui berbagai program salah satunya melalui gerakan Siberkreasi yang merupakan gabungan dari komunitas dan individu.

Menurutnya, hasil penelitian Siberkreasi terhadap 2.000 orang di Bandung, Denpasar, Surabaya dan Pontianak pada September hingga November 2018 menunjukkan mayoritas responden belajar teknologi digital secara otodidak dengan persentasi lebih dari 55 persen di setiap kota yang diteliti.

“Bukan berarti yang sudah dilakukan salah tapi bagaimana supaya lebih efektif lagi,” katanya.

Menkominfo mengatakan literasi digital adalah salah satu cara yang paling baik agar masyarakat bisa memahami konsekuensi positif maupun negatif tentang internet dan teknologi.

Tapi cara tersebut memang memakan waktu dan anggaran yang tidak sedikit, namun bukan berarti hal itu tidak bisa dilakukan.

Bagi Presiden Joko Widodo dan jajaran kabinet Kerja, penanganan informasi hoaks dan mendorong masyarakat agar melek media dan digital telah dilakukan.

Memang tak ada jalan yang lunak, namun upaya untuk menciptakan kondisi yang lebih baik telah dilakukan dan terus diupayakan hingga akhir masa jabatan pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Oleh Panca Hari Prabowo