WAWANCARA KHUSUS WAPRES MA’RUF AMIN: TENTANG RADIKALISME, EKONOMI SYARIAH, KAUM MINORITAS DAN AHOK (3)

BBC INDONESIA

JIC, JAKARTA —

Beralih ke topik lain, pada saat pelantikan Pak Jokowi menyebut bahwa beliau menargetkan tahun 2045 Indonesia menjadi negara maju dengan penduduk berpendapatan sekitar Rp 27 juta per bulan. Menurut Pak Ma’ruf, langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mengejar target itu?

Yang pertama itu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Makanya kita menggenjot investasi dan ekspor. Kemudian melakukan industrialiasi, tidak hanya dari hulu, tapi dari hulu sampai ke hilir. Sehingga kita nanti menjual barang yang sudah jadi, sehingga tenaga kerja kita bisa terserap.

Kemudian kita juga mengembangkan atau melakukan penguatan sumber daya manusianya, melalui pendidikan formal sehingga pendidikan kita harus kita reformasi untuk supaya tamatannya, output-nya itu memang seperti yang dibutuhkan oleh pasar kerja, untuk itu perlu direformasi. Kita akan melibatkan, selain pemerintah, akademisi, juga saya menyebutnya DUDI, dunia usaha dan dunia industri.

Hak atas fotoBBC INDONESIA

Yang kedua, melalui pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini yang kemudian kita lakukan melalui skilling, re-skilling, upskilling, supaya mereka memiliki keterampilan, membangun BLK-BLK di mana-mana sehingga akan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Kita harapkan dengan begitu kita tidak lagi menjadi negara yang middle income trap, tapi kita naik menjadi high income country.

Makanya sumber daya manusia yang ingin kita bangun adalah sumber manusia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak mulia dan memiliki semangat berkompetisi, fighting spirit yang tinggi sehingga dia bisa memacu dirinya untujk lebih maju dan melakukan inovasi-inovasi. Ini yang saya kira apa yang akan kita lakukan.

Tantangan kita tentu, ekonomi global yang tidak menentu. Pengaruh global, perang dagang Amerika dan Tiongkok itu juga menjadi kendala dan adanya resesi [ekonomi] di berbagai negara.

Dalam negeri kita sendiri, sumber daya manusia kita yang lemah, yang harus kita tingkatkan. Ini tantangan kita ke dalam. Kemudian juga ekspor kita yang kurang memiliki daya saing, akan kita pacu. Oleh karena itu perlu adanya penguatan ekspor melalui peningkatan kualitas, melalui investas-investasi yang besar. Sehingga ini menjadi bagian yang harus ditangani, baik hambatan dari eksternal, maupun hambatan dari dalam.

Hak atas fotoED WRAY/GETTY IMAGES

Bapak dikenal sebagai ahli ekonomi syariah. Kalau kita berbicara mengenai ekonomi syariah, bagaimana peran serta ekonomi syariah dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia adan bagaimana itu bisa berkontribusi menjadikan Indonesia sebagai negara maju?

Ekonomi syariah itu berkontribusi yang optimal terhadap perekonomian nasional. Ada beberapa sektor yang ingin kita kembangkan, misalnya industri halal. Kita ingin supaya indonesia tidak hanya tukang memberi sertifikat halal dan menjadi konsumen [produk] halal, tapi menjadi produsen produk halal.

Karena itu perlu dikembangkan halal industrial estate, halal trading centre, sehingga indonesia ini menjadi produsen produk halal yang kita ekspor ke luar. Ini akan memperkuat ekonomi nasional kita.

Begitu juga di sektor keuangan, misalnya soal perbankan, asuransi dan pasar modal. Sukuk kita kan sekarang menjadi yang terbesar di seluruh dunia. Karena itu kita dorong yang lain berkontribusi dalam mendorong ekonomi nasional.

Ada lagi sektor yang sangat penting, yaitu social fund, artinya dana sosial. Ada namanya wakaf, ada namanya zakat, itu kita optimalkan. Zakat itu sekarang baru Rp 8 triliun, itu baru 5% dari target. Kalau itu kita kembangkan itu akan jadi dana besar yang bisa menstimuli masyarakat untuk berkembang dalam hal perekonomian, seperti membantu [masyarakat] ekonomi lemah.

Hak atas fotoGETTY IMAGES

Kemudian, wakaf itu dana abadi yang bisa kita kembangkan dan dia akan terus menjadi seperti bola salju yang semakin besar. Dan itu dana murah yang bisa kita kembangkan. Kemudian juga bisnis syariah di berbagai sektor bisnis yang bisa dikembangkan secara lebih luas karena pangsa pasar kita dan juga pelaku usaha kita cukup besar sebagai negara muslim terbesar di dunia. Ini sebenarnya potensi untuk dikembangkan besar sekali.

Ketika berbicara mengenai ekonomi syariah, sebenarnya kan potensinya sangat besar, dan pasarnya sendiri luar biasa besar karena kita adalah negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia. Namun menurut bapak, apa yang menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia?

Kendalanya itu ada yang sifatnya kelembagaan yang masih lemah. Ada yang sifatnya sumber daya manusia, sehingga sumber daya manusianya harus ditingkatkan sebab banyak sumber daya manusianya. Kemudian juga jaringannya, produknya, sehingga perlu adanya perngembangan produk yang market friendly. Jadi banyak hal yang menjadi kendala.

Kemudian tentu kebijakan pemerintah yang pro-ekonomi syariah, artinya yang memberikan dorongan yang kuat, political will pemerintah. Seperti Malaysia itu punya political will yang tinggi. Kita akan dorong ke sana. Jadi ada political will, ada infrastrukturnya, ada sumber daya manusianya yang harus kita tingkatkan, kemudian juga permodalannya. Kita akan pikirkan supaya bank-bank kita itu bisa jadi bank besar, minimal buku II, buku III, buku IV, artinya bisa bertransaksi cukup besar lah. Sekarang ini sduah diikut-sertakan tapi volumenya masih kecil. Karena itu masih menggunakan konsorsium. Tapi kalau sudah besar nanti bisa berperan lebih besar lagi, baik di usaha-usaha perdagangan maupun pembangunan infrastruktur.

Hak atas fotoJUNI KRISWANTO / AFP

Kita baru saja melewati pemilu. Berkaitan dengan pemilu, itu menyebabkan masyarakat terpolarisasi. Dan pandangan bapak sebelumnya dianggap tidak memihak kelompok minoritas. Apa langkah bapak selanjutnya untuk merangkul kalangan minoritas ini?

Saya dari dulu selalu mengembangkan apa yang namanya kerukunan. Say dulu juga menjadi wantimpres bidang hubungan antar agama karena itu saya mengembangkan bagaimana kita mengembangkan kerukunan itu.

Saya membuat semacam pandangan untuk membangun kerukunan itu ada empat bingkai. Bingkai politis, jadi semua agama harus berkomitmen terhadap empat pilar ini, apapun agamanya. Bingkai yuridis, yaitu kita harus taat pada aturan-aturan yang ada. Kemudian bingkai sosiologis, itu kita membangun kearifan lokal. Biasanya di mana-mana itu ada kearifan lokal untuk menyatukan itu. Yang keempat, bingkai teologi. Teologi yang harus kita bangun adalah teologi kerukunan.

Saya mempopulerkan ini ke seluruh provinsi, sampai ke 34 provinsi. Teologi kerukunan yang kita bangun itu bukan hanya kita bisa hidup berdampingan secara damai, tapi juga lebih dari itu, saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu, saling menolong, sehingga kita menjadi satu kesatuan dalam pengertian apa yang kita populerkan sebagai ukhuwah wataniyyah, persaudaraan sesama bangsa dan negara. Ini dari dulu saya kembangkan itu.

Jadi tidak benar kalau saya itu kurang merangkul minoritas. Makanya majelis-majelis agama itu tetap merindukan seperti apa yang pernah saya dulu pernah lakukan, sering berdiskusi dan juga saya mensporosi lembanga FKUB, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama. FKUB itu lembaga yang sifatnya antisipatif, sehingga kalau terjadi sesuatu yang bisa merusak, mencederai kerukunan, forum ini yang mencegah terjadinya itu. Ini membangun pranata kerukunan itu.

Hak atas fotoEKO SISWONO TOYUDHO/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

Jadi saya akan terus kembangkan, dan akan terus merangkul semua kelompok minoritas. Makanya waktu kampanye saya datang ke Sumatra Utara, ke Tapanuli Utara, ke Tarutung. Saya berkomunikasi dengan mereka.

Satu hal yang menjadi perhatian publik adalah hubungan bapak dengan Pak Ahok, terkait kasus yang melibatkanya pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta silam.. Bagaimana hubungan bapak sekarang dengan Pak Ahok?

Sebenarnya, masalah dengan Ahok itu bukan masalah agama, bukan masalah etnis, bukan masalah politik, tapi soal penegakan hukum, itu saja.

Ada pandangan bahwa beliau melakukan penistaan agama. Karena itu maka kemudian ada tuntutan supaya diproses lewat pengadilan, nah yang memutuskan pengadilan.

Jadi bukan majelis ulama waktu itu, majelis ulama punya penilaian ini, coba diproses melalui hukum. Jadi tidak memberi vonis, karena yang memutuskan adalah pengadilan. Jadi penegakan hukum.

Oleh karena itu kalau ada diskriminasi, baik itu agama, baik itu etnis, atau soal-soal politik. Itu tidak betul. Karena itu sudah selesai, tidak boleh diteruskan karena persoalannya sudah selesai.

Dan kita tetap bersatu sebagai satu kesatuan bangsa, kita jangan hanya karena berbeda agama kita bermusuhan. Berbeda warna politik, berbeda etnis, itu tidak boleh menjadi sumber perpecahan dan konflik, itu yang harus kita hindari.

Tapi kalau soal penegakan hukum, siapa saja, misalnya ada kelompok Islam yang melanggar hukum, ya ditegakkan hukumnya. Bukan karena dia kelompok sana dan dia kelompok sini.