PILPRES IRAN: SISTEM PEMERINTAHAN UNIK YANG GABUNGKAN TEOKRASI ISLAM DENGAN DEMOKRASI (1)

Pemilihan presiden tengah berlangsung di Iran. Semua, kecuali satu dari empat kandidat dipandang sebagai sosok berpaham garis keras.

JIC, JAKARTA– Jajak pendapat menunjukkan Ebrahim Raisi, ulama Syiah konservatif yang saat ini menjabat posisi ketua hakim, adalah kandidat favorit.

Di Iran, presiden bukanlah pemimpin tertinggi negara. Peran tersebut dipegang oleh Pemimpin Agung yang tidak dipilih oleh rakyat.

Sistem politik Iran yang kompleks dan tidak biasa menggabungkan elemen teokrasi Islam modern dengan demokrasi. Jaringan institusi yang tidak dipilih rakyat dan dikendalikan oleh Pemimpin Agung bekerja bersama presiden dan parlemen yang dipilih oleh rakyat.

Berikut ini sistem politik Iran, dan orang-orang yang memegang kekuasaan.

Pemimpin Agung

Sosok paling berkuasa di Iran (hanya ada dua sejak Revolusi Islam pada 1979) adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini (pendiri republik) dan penerusnya, Ayatollah Ali Khamenei. Khomeini menempati posisi puncak struktur politik Iran ini setelah rezim Shah Muhammad Reza Pahlevi digulingkan.

Pemimpin Agung adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata Iran dan mengendalikan aparat keamanan.

Ia juga menunjuk kepala kehakiman, setengah anggota Dewan Penjaga yang berpengaruh, imam salat Jumat, dan kepala jaringan televisi dan radio pemerintah. Yayasan amal milik Pemimpin Agung, yang bernilai miliaran dolar, juga mengontrol sebagian besar ekonomi Iran.

Ayatollah Khamenei menjadi Pemimpin Agung setelah kematian Khomeini pada 1989. Ia telah mempertahankan kekuasaan dan meredam tantangan terhadap sistem kekuasaan.

Presiden

Presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun dan tidak bisa menjabat lebih dari dua periode berturut-turut.

Konstitusi menjabarkannya sebagai pejabat tertinggi kedua di negara Iran. Ia mengepalai cabang eksekutif pemerintahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan konstitusi.

Presiden memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kebijakan domestik dan urusan luar negeri. Namun keputusan akhir tentang seluruh urusan negara ada di tangan Pemimpin Agung.

Bulan ini, rakyat Iran akan memilih penerus Hassan Rouhani, ulama moderat yang menang telak dari lawan-lawan berhaluan garis keras dalam dua pemilihan presiden terakhir. Dalam dua pemilu dia memenangkan lebih dari 50% suara dalam putaran pertama, sehingga tidak ada putaran kedua.

Semua calon presiden harus disetujui oleh Dewan Penjaga, badan beranggotakan 12 pakar teologi dan pakar hukum.

Mereka menyetujui hanya tujuh dari 590 orang yang mendaftar sebagai bakal calon untuk pemilu bulan ini. Tidak ada perempuan yang mendapat persetujuan.

Parlemen

Sebanyak 290 anggota parlemen, atau Majlis, dipilih oleh rakyat setiap empat tahun.

Parlemen berwenang membuat undang-undang dan menolak anggaran tahunan, serta mengangkat dan memakzulkan menteri pemerintah dan presiden. Namun, semua undang-undang yang diloloskan oleh parlemen harus disetujui oleh Dewan Pemerintah.

Banyak politikus garis keras menang dalam pemilihan parlemen 2020, setelah Dewan Penjaga mendiskualifikasi lebih dari 7000 bakal calon kandidat, sebagian besarnya dari kalangan reformis dan moderat.