JIC, JAKARTA- Penangkapan demi penangkapan terhadap kepala daerah dan anggota legislatif yang terus terjadi tentu memprihatinkan. Hal itu menimbulkan citra buruk kepala daerah dan anggota legislatif.
Kasus demi kasus korupsi yang diungkap telah menimbukan skeptis yang dikawatirkan menimbulkan antipati di masyarakat atas program pembangunan. Padahal masyarakat adalah komponen sangat penting dalam pembangunan.
Betapa beratnya sebuah program dilaksanakan kalau masyarakat skeptis. Hal ini yang tampaknya perlu didasari.
Di sisi lain, kasus demi kasus korupsi yang telah diungkap juga menimbulkan beragam pertanyaan. Misalnya, mengapa masih terjadi korupsi atau mengapa masih bisa melakukan korupsi?
Padahal kepala daerah sudah dapat gaji, tunjangan dan beragam fasilitas untuk dirinya dan keluarganya. Beragam fasilitas itu juga berlaku di kantor maupun di keluarganya.
Begitu juga saat menjalankan tugas di daerahnya maupun keluar daerah. Beragam jawaban muncul dari dua pertanyaan itu.
Sebenarnya dari segi penegakan hukum, aturan mengenai pelarangan korupsi sudah sedemikian lengkap. Dari sisi institusi pengawas dan penegak aturan juga lengkap, mulai dari internal birokrasi (inspektorat) hingga eksternal, yakni kepolisian, kejaksaan, dan KPK, bahkan masih ditambah BPK dan BPKP.
Pertanyaannya, kalau secara aturan sudah lengkap serta institusi pencegah dan penindak korupsi juga lengkap dan kuat tetapi mengapa masih terjadi korupsi?
Pertanyaan ini selayaknya menyadarkan semua pihak terkait bahwa aturan yang lengkap dan aparat yang demikian kuat serta lengkap masih juga bisa dibobol oleh koruptor. Ada apa dengan bangsa ini dan bagaimana mengatasinya?
sumber : antaranews.com
