Penahanan Massal
JIC, JAKARTA- Penahanan orang-orang dari kelompok etnis mayoritas Muslim di XUAR meningkat sejak Maret 2017, ketika aturan terkait “Deradikalisasi” diadopsi di daerah tersebut. Secara terbuka atau pribadi menunjukkan afiliasi agama dan budaya termasuk menumbuhkan jengggot yang “tidak normal”, menggunakan hijab, melaksanakan ibadah, berpuasa atau tidak meminum alkohol, atau memiliki buku atau artikel terkait Islam ataupun budaya Uighur dapat dianggap sebagai “ekstremis”.
Bepergian ke luar negeri untuk bekerja dan melanjutkan pendidikan khususnya ke negara-negara mayoritas Muslim atau melakukan komunikasi dengan orang-orang yang berada di luar Cina bisa menjadi alasan utama seseorang menjadi target dari aktivitas pengintaian. Laki-laki, perempuan, muda ataupun tua, mereka yang tinggal di kota atau di daerah perdesaan semuanya berisiko untuk ditahan.
Pemeriksaan keamanan yang hampir ada di setiap wilayah dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari bagi mereka yang tinggal di XUAR. Sering petugas keamanan memerika telepon genggam untuk memeriksa konten-konten yang mencurigakan atau memeriksa identitas orang-orang menggunakan software pendeteksi wajah.
Orang-orang dengan mudah dicurigai melalui pemantuan pesan-pesan yang dikirimkan di aplikasi media sosial seperti WeChat yang tidak menggunakan sistem enkripsi. Menggunakan aplikasi alternatif berenkripsi seperti WhatsApp bisa berujung pada penahanan.
Otoritas setempat menyebut kamp-kamp tersebut sebagai pusat “transformasi-melalui-pendidikan”, tapi banyak juga yang menyebutnya “kamp-kamp pendidikan ulang”. Mereka yang dikirim ke kamp-kamp tidak akan menjalani pengadilan dan tidak memiliki akses pengacara dan tidak memiliki hak untuk menggugat penahanan tersebut.
Orang-orang akan menderita berbulan-bulan di kamp-kamp penahanan karena hanya otoritas setempat yang berhak untuk menyatakan apakah seseorang telah “berubah” atau belum.
Seorang warga Uighur, Kairat Samarkan, dikirim ke kamp penahanan pada Oktober 2017 pada saat kembali ke XUAR setelah melakukan kunjungan singkat ke Kazakhstan. Polisi mengatakan kepada dia bahwa dia ditahan karena memiliki dua kewarganegaraan dan hal tersebut dianggap sebagai penghianatan terhadap negara. Ia dibebaskan pada Februari 2018.
Kairat menceritakan kepada Amnesty International bahwa tangan dan kakinya dibelenggu dan dia dipaksa untuk berdiri tegap dan tidak boleh bergerak selama 12 jam ketika pertama ditahan. Ada sekitar 6.000 orang di kamp yang sama, dimana mereka dipaksa untuk menyanyikan lagu-lagu politik dan mempelajari pidato-pidato Partai Komunis Cina.
Mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara dan dipaksa menyanyikan “Hidup Xi Jinping” sebelum makan. Kiarat mengatakan kepada Amnesty International bahwa penyiksaan yang dideritanya mengakibatkan dia mencoba untuk bunuh diri sebelum akhirnya dibebaskan.
Mereka yang menolak atau gagal menunjukkan perkembangan terancam hukuman mulai dari makian hingga tidak diberi makan, ditempatkan di ruang isolasi dan dipukuli. Banyak laporan terkait kematian di dalam tahanan termasuk bunuh diri oleh mereka yang tidak sanggup menjalani proses tersebut.
Otoritas setempat menjustifikasi penggunaan tindakan ekstrim tersebut dengan dalih untuk melawan “terorisme” dan menjamin “keamanan nasional”. Bagaimanapun juga, tindakan untuk melindungi warga negara dari ancaman harus proporsional.
“Kamp-kamp penahanan massal tersebut adalah tempat untuk mencuci otak dan menyiksa. Penahanan karena menghubungi keluarga di luar negeri menunjukkan betapa tindakan otoritas China sangat tidak dapat dibenarkan,” ujar Nicholas Bequelin.
sumber : panjimas.com
