JIC– Riyad Mansour, Duta Besar Palestina untuk PBB telah meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menambahkan Israel ke dalam daftar hitam pelanggar hak terhadap anak-anak.
Mansour membuat permohonan pada Selasa (6/6) di konferensi internasional tentang perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata, yang diadakan di ibu kota Norwegia, Oslo. seperti yang diberitakan Mina, Kamis (8/6/2023).
Dia mengatakan bahwa menambahkan rezim Tel Aviv ke dalam “daftar rasa malu” tahunan PBB, yang mencakup pemerintah dan kelompok bersenjata yang melakukan pelanggaran berat terhadap anak-anak, akan berguna sebagai pencegahan.
Utusan tersebut selanjutnya mendesak negara-negara anggota PBB untuk mendukung tindakan moral, politik dan hukum terhadap Israel, dengan mengatakan itu adalah langkah yang perlu dan penting untuk melindungi anak-anak selama konflik.
Mereka yang termasuk dalam daftar hitam dapat dikenakan sanksi Dewan Keamanan atas pelanggaran mereka, serta harus menandatangani dan melaksanakan rencana aksi PBB untuk mengakhiri pelanggaran mereka agar dapat dihapus dari daftar.
Juga dalam sambutannya, Mansour meramalkan bahwa tahun 2023 akan lebih mematikan dari tahun sebelumnya. Dia mengutip pembunuhan lebih dari 20 anak Palestina oleh pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyebut tahun 2022 sebagai tahun paling mematikan bagi warga Palestina di Tepi Barat sejak 2006, dengan lebih dari 40 anak Palestina terbunuh.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pembangunan Sosial Palestina, Assem Khamis, mengatakan 170 anak Palestina yang saat ini dipenjara oleh Israel telah mengalami berbagai bentuk pelecehan dan penyiksaan. Khamis mengatakan, sejak 2005 hingga 2022, Israel telah menahan 7.500 anak Palestina.
“Pendudukan Israel berusaha, dalam upaya permanen dan terus menerus, menghalangi kehidupan anak-anak Palestina, menargetkan mereka dengan penangkapan, pelecehan, dan mengekspos mereka pada kekerasan dan ancaman,” kata Khamis, dilaporkan Middle East Monitor, Senin (29/5/2023).
Khamis menyerukan agar dunia internasional mendesak Israel untuk bertanggung jawab atas pelanggaran terkait hak anak di hadapan pengadilan internasional. Khamis juga meminta dukungan bagi Kementerian Pembangunan untuk dapat melindungi, merawat, dan merehabilitasi anak-anak Palestina.
