PILPRES IRAN: SISTEM PEMERINTAHAN UNIK YANG GABUNGKAN TEOKRASI ISLAM DENGAN DEMOKRASI (2)

Dewan Penjaga

JIC, JAKARTA– Sebagai lembaga paling berpengaruh di Iran, Dewan Penjaga bertugas menyetujui semua undang-undang yang diloloskan oleh parlemen dan memiliki kewenangan untuk memvetonya. Mereka juga berwenang menyetujui kandidat yang hendak mengikuti pemilu parlemen, presiden, dan Majelis Ahli.

Dewan Penjaga beranggotakan enam ahli teologi yang ditunjuk oleh Pemimpin Agung dan enam ahli hukum yang dicalonkan oleh dewan hakim dan disetujui parlemen. Anggota Dewan dipilih untuk masa jabatan enam tahun tetapi tidak sekaligus, jadi setengah anggota Dewan berganti setiap tiga tahun.

Dewan Penjaga didominasi tokoh-tokoh garis keras, termasuk kepala dewan Ayatollah Ahmad Jannati.

Majelis Ahli

Majelis Ahli adalah lembaga beranggotakan 88 ulama yang bertanggung jawab menunjuk Pemimpin Agung dan mengawasi kinerjanya – dan, jika ia dianggap tidak mampu melaksanakan tugasnya, mereka berwenang mencopotnya.

Meskipun mereka diketahui tidak pernah menentang keputusan Pemimpin Agung, peran Majelis Ahli dipandang semakin penting karena adanya kekhawatiran mengenai kesehatan Ayatollah Khamenei yang usianya sudah menginjak 82 tahun.

Seandainya Pemimpin Agung meninggal dunia atau tidak mampu menjalankan tugasnya, majelis akan mengadakan pemungutan suara untuk memilih penerusnya berdasarkan suara mayoritas.

Pemilihan langsung untuk anggota majelis diadakan setiap delapan tahun. Pemilihan terakhir, pada 2016, banyak dimenangkan kaum moderat dan reformis yang mengisi hampir 60% kursi setelah hanya mengisi kurang dari 25% dalam periode sebelumnya.

Saat ini Majelis Ahli dipimpin oleh Ayatollah Ahmad Jannati, sosok garis keras yang juga mengepalai Dewan Penjaga.

Dewan Penasihat

Dewan ini berfungsi sebagai dewan penasihat bagi Pemimpin Agung dan memiliki wewenang tertinggi untuk menyelesaikan perselisihan terkait hukum antara parlemen dan Dewan Penjaga.

Pemimpin Agung menunjuk 45 anggotanya, yang terdiri dari tokoh-tokoh agama, politik, dan sosial. Kepalanya saat ini adalah Ayatollah Sadeq Amoli Larijani, mantan ketua hakim yang berpaham keras.

Ketua hakim

Diangkat oleh dan melapor pada Pemimpin Agung, ketua hakim Iran mengepalai sistem peradilan di negara itu, yang pengadilan dan hakimnya memastikan penerapan hukum Islam (dan mendefinisikan kebijakan hukum). Ketua hakim – saat ini dijabat ulama garis keras, Ebrahim Raisi – juga mencalonkan enam anggota untuk Dewan Penjaga.

Kehakiman, bekerja sama dengan lembaga keamanan dan intelijen, telah menindak keras pembangkangan dan kerap dituduh oleh para pegiat hak asasi manusia mengadili orang-orang yang dituduh melanggar keamanan nasional dengan dakwaan yang tidak jelas.

Elektoral

Dari 83 juta penduduk Iran, sekitar 58 juta orang – semua yang berusia di atas 18 tahun – berhak memberikan suara. Sebagian besar pemilih di Iran adalah kaum muda, dengan hampir setengah dari populasinya berusia di bawah 30 tahun.

Jumlah pemilih secara konsisten berada di atas 50% sejak Revolusi Islam pada tahun 1979 kecuali pada pemilihan parlemen tahun 2020, ketika banyak orang menolak memberikan suara di tengah meningkatnya ketidakpuasan dengan kekuasaan ulama dan keadaan ekonomi.

Angkatan bersenjata

Angkatan bersenjata terdiri dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan militer.

IRGC didirikan setelah revolusi untuk mempertahankan sistem Islam dan berfungsi sebagai penyeimbang bagi militer. Sejak itu mereka telah menjadi kekuatan bersenjata, politik, dan ekonomi terbesar di Iran, serta menjalin hubungan dekat dengan Pemimpin Agung.

IRGC memiliki pasukan darat, angkatan laut dan angkatan udara sendiri, dan mengawasi persenjataan strategis Iran. Mereka juga satuan paramiliter Pasukan Perlawanan Basij, yang telah membantu menekan perbedaan pendapat di dalam negeri.

Semua komandan senior IRGC dan militer diangkat oleh Pemimpin Tertinggi, yang merupakan panglima tertinggi, dan hanya bertanggung jawab kepadanya.

Kabinet

Anggota kabinet, atau Dewan Menteri, dipilih oleh presiden. Mereka harus disetujui oleh parlemen, yang juga dapat memakzulkan menteri.

Kabinet dikepalai oleh presiden atau wakil presiden pertama, yang bertanggung jawab atas urusan kabinet.

Sumber : bbcindonesia.com