RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA DARI JAKARTA: BERAPA LAMA WAKTU YANG DIPERLUKAN? (2)

Pelajaran dari negara lain

JIC, JAKARTA–Pada tanggal 21 April 1960, Brasil mencatat sejarah baru dengan memindahkan ibu kota negara dari Rio de Janeiro ke Brasilia sebagai ibu kota yang memang dirancang untuk keperluan tersebut.

“Untuk master plan-nya disayembarakan secara internasional untuk mendapatkan desain terbaik. Lalu konstruksi awalnya butuh hampir empat tahun. Dengan desain yang menarik Brasilia dianugerahi status World Heritage oleh UNESCO,” kata dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang sekaligus menjabat sebagai kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan ITB, Wilmar A. Salim.

Mengapa ibu kota Indonesia harus dipindahkan?

Dalam pemaparannya di rapat kabinet terbatas pada Senin (29/04), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut banyak faktor yang membuat DKI Jakarta tidak layak dipertahankan sebagai ibu kota.

Dua yang utama adalah:

Pertama, Jakarta mempunyai persoalan lalu lintas yang kian lama kian padat. Ibu kota Indonesia itu menempati peringkat keempat kota terburuk sedunia berdasarkan kondisi lalu lintas saat sibuk dari 390 kota yang disurvei. Demikian dipaparkan Bambang.

Hak atas fotoINDRIANTO EKO SUWARSO/ANTARA

Tentu masalah kemacetan itu menimbulkan kerugian nyata.

“Kerugian ekonomi yang diakibatkan tahun 2013 sebesar Rp56 triliun per tahun, yang kami perkirakan angkanya sekarang sudah mendekati Rp100 triliun per tahun dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta,” jelasnya.

Kedua, DKI Jakarta semakin rawan banjir. Sekitar 50% wilayah Jakarta masuk kategori rawan bajir atau memiliki tingkat kerawanan banjir di bawah 10 tahunan.

Kondisi itu jelas membuat Jakarta tidak lagi layak menjadi ibu kota, sebab sebagaimana dikatakan oleh Bambang, idealnya tingkat kerawanan banjir untuk kota besar minimum adalah 50 tahunan.

Ibu kota pemerintahan dan pusat bisnis dipisah?

Ibu kota baru yang diusulkan oleh menteri PPN/Kepala Bappenas hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sedangkan pusat bisnis akan tetap di Jakarta.

Hak atas fotoBBC INDONESIA

Konsep tersebut sama dengan yang berlaku di Malaysia, ketika pusat pemerintahan dipindahkan ke Putrajaya dan mempertahankan Kuala Lumpur sebagai pusat bisnis.

Demikian juga Myanmar yang memisahkan pusat pemerintahan, Naypyidaw, dan pusat bisnis, di Yangon.

Pemisahan tersebut, kata pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, yang juga merangkap sebagai kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan ITB, Wilmar A. Salim, mempunyai keuntungan seraya mengutip hasil penelitian seorang ahli sosial dan konsultan independen.

“Menurut penelitian Vadim Rossman mengenai pemindahan ibuk ota di beberapa negara di dunia, pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis akan lebih efisien karena menjauhkan terjadinya kolusi antara pemerintah dan pelaku bisnis.”

Sebagaimana disebut di bagian awal, keinginan memindahkan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke tempat lain sudah lama ada dan keinginan yang belakangan tampak semakin bulat itu diyakini didukung pula oleh kepasitas.

“Secara ekonomi, kita mampu. Dari segi wilayahnya, kita punya. Sekarang memang lebih kepada kemauan politik, mau atau tidak. Saya yakin kalau kita punya kemauan politik, kita mampu menjalani proses pemindahan ibu kota,” tutup Wilmar A. Salim.