BEKASI (islamic-center.or.id)–Ketua Umum Sahabat Majelis Ulama Indonesia (SMUI) Kota Bekasi, Ustaz Ismail Ibrahim (UII), mendesak Wali Kota Bekasi Tri Adhianto segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Perilaku Menyimpang Seksual serta Perilaku Seksual Berisiko di Kota Bekasi.
Desakan tersebut disampaikan menyusul disahkannya perda tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi pada Selasa (27/10/2026). Menurut Ismail, penerbitan Perwal menjadi langkah penting agar perda tidak sekadar menjadi regulasi formal, tetapi dapat segera diimplementasikan melalui kebijakan yang terarah dan memiliki pedoman teknis yang jelas.
“Perda ini sudah disahkan. Kami berharap segera diimplementasikan. Pemerintah Kota Bekasi harus segera menerbitkan Perwal, mengingat persoalan perilaku seksual menyimpang di Kota Bekasi sudah sangat mengkhawatirkan,” tegas UII, Senin (9/11/2026).
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang di Kota Bekasi. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk mewujudkan Kota Bekasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan bernuansa ihsan.
UII turut mengapresiasi DPRD Kota Bekasi yang telah mengesahkan perda tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pengesahan regulasi harus diikuti langkah konkret pemerintah daerah agar implementasinya tidak berlarut-larut.
“Kami mengapresiasi pengesahan perda ini. Namun, agar dapat dilaksanakan secara efektif, pemerintah daerah harus segera menyusun dan menerbitkan Perwal sebagai aturan pelaksananya,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi juga mendorong Wali Kota Bekasi segera menerbitkan Perwal untuk memastikan implementasi perda berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.
Hal tersebut disampaikan Sardi saat berdialog dengan Sahabat MUI pada Selasa (3/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi dukungan masyarakat, khususnya Sahabat MUI, yang turut mengawal proses pembahasan hingga pengesahan perda tersebut.
“Pengesahan perda bukanlah akhir, melainkan awal tanggung jawab untuk memastikan kebijakan ini bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, kami mendorong Wali Kota Bekasi segera menerbitkan Perwal sebagai pedoman pelaksanaan yang jelas dan sesuai ketentuan hukum,” tegas Sardi.
Ia menambahkan, DPRD Kota Bekasi akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan implementasi perda berlangsung secara konsisten. Pelaksanaannya, kata dia, harus mengedepankan edukasi dan pencegahan serta tetap menghormati hak-hak warga.
“Kami tidak ingin perda hanya menjadi dokumen formal. DPRD akan mengawal pelaksanaannya agar kebijakan ini benar-benar melindungi masyarakat dan menjawab aspirasi publik,” pungkasnya.*
