JAKARTA (islamic-center.or.id)–Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut baik inisiatif penguatan satu data masjid nasional sebagai langkah strategis membenahi fragmentasi informasi rumah ibadah di tanah air. Hal itu disampaikan Menag saat menerima audiensi Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi bersama tim Satu Data Masjid Indonesia di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pertemuan tersebut menggarisbawahi persoalan mendasar dalam tata kelola rumah ibadah, di mana besarnya populasi masjid dan mushola belum diimbangi dengan ketersediaan data yang komprehensif, mutakhir, dan terpadu. Perbedaan sumber rujukan serta keterbatasan data di tingkat akar rumput selama ini menjadi kendala dalam penyusunan kebijakan maupun penyaluran program pemberdayaan umat agar tepat sasaran.
Nasaruddin mengapresiasi langkah penguatan pendataan tersebut dan mengungkapkan bahwa gagasan mengintegrasikan sistem informasi masjid sebenarnya telah lama menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk Dewan Masjid Indonesia (DMI).
“Saya berterima kasih atas gagasan-gagasan ini, dahulu saya juga sudah merencanakan impian untuk membuat seperti itu,” ujar Menag.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan tim Satu Data Masjid Indonesia, Rizky Pratama, memaparkan bahwa persoalan pendataan bukan semata-mata menghitung jumlah fisik bangunan, melainkan menyangkut mutu data yang dihimpun. Berdasarkan Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag, saat ini tercatat 315.124 masjid dan 388.713 musala. Kendati demikian, tim memperkirakan masih ada sekitar 100 ribu rumah ibadah yang belum terdata secara resmi.
Urgensi pemutakhiran data terlihat nyata pada proyek percontohan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lewat pendataan ulang yang melibatkan para penyuluh agama Kemenag, jumlah masjid melonjak dari sekitar 6.000 menjadi 8.400 unit—terdapat selisih sekitar 2.400 masjid yang sebelumnya luput dari pencatatan sistem.
Kondisi tersebut dinilai berisiko membuat kebutuhan riil dan dinamika pengelolaan rumah ibadah tidak terjangkau program bantuan pemerintah.
“Tanpa data yang berkualitas, program hanya tebakan,” ungkap Rizky.
Guna mengatasi persoalan ini, tim menawarkan penguatan ekosistem pendataan melalui platform Satu Data Masjid Indonesia yang disiapkan untuk melengkapi sistem SIMAS Kemenag. Melalui skema ini, SIMAS diposisikan sebagai basis registrasi dan identitas resmi, sementara platform pelengkap memberi ruang bagi para pengurus (takmir) masjid untuk membarui profil, agenda dakwah, dokumentasi, hingga laporan kebutuhan secara berkala.
Transformasi ini mengubah paradigma pendataan dari sekadar pencatatan administratif pasif menjadi partisipasi aktif pengelola rumah ibadah. Pelaksanaannya di lapangan turut mengoptimalkan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan para penyuluh agama di tingkat kecamatan.
Selain basis data profil, tim turut memperkenalkan aplikasi pendukung e-Masjid Connect untuk tata kelola internal—meliputi kepengurusan, inventarisasi, jadwal kegiatan, hingga transparansi donasi dan keuangan masjid—yang terhubung dengan aplikasi jemaah e-Ummah. Audiensi ini menjadi penjajakan awal kolaborasi lintas pihak guna mewujudkan tata kelola rumah ibadah yang transparan, presisi, dan berbasis data riil.*
