JIC, Jakarta — Wacana Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan Ibukota sebagai destinasi wisata halal mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini juga sinergi dengan komitmen Presiden Jokowi menjadikan DKI sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia.
Sekretaris Komisi Fatwa, Asrorun Niam Sholeh mengatakan Presiden sudah berkomitmen untuk jadikan Jakarta sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia. Karena itu wisata Halal atau Halal Tourism menjadi salah satu hal penting dalam membangun sinergi atas komitmen tersebut.
Pihaknya menilai, Halal Tourism bukan sekedar obyek pariwisata yang menyesuaikan dengan norma-norma keagamaan. Tapi juga pariwisata yang bebas dari kriminalitas dan perbuatan ilegal.
“Halal tourism bukan sekedar menyesuaikan dengan norma keagamaan, tetapi di situ ada moralitas dan aspek ekonomi, yang sifatnya universal. Halal tourism adalah tourism yang baik, yang bebas dari kriminalitas dan tindakan illegal dan sifatnya universal,” jelas Asrorun.
Sementara itu, berkaitan pengembangan wisata halal, MUI telah memiliki beberapa standar yang bisa diikuti oleh Pemprov DKI Jakarta. “Di antaranya harus bebas dari prostitusi hingga narkoba. Pastinya bebas prostitusi, sex bebas, minuman keras, narkoba dan segala hal yang bertentangan dengan hukum,” tutur Asrorun.
Bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Pemprov DKI akan mendorong pemilik usaha pariwisata ikut mengembangkan Halal Tourism. Dalam hal ini pihak Pemprov DKI Jakarta juga sudah berkordinasi dengan pihak MES terkait rencana gagasan beberapa kegiatan berkaitan dengan program Halal Tourism. Kemudian usulan itu juga disambut baik Direktur BUMD Jakarta Tourisindo (JakTour) G. Jeffrey Rantung.
“Wisata halal atau Halal Tourism dapat mendorong kegiatan ekonomi usaha kecil dan menengah (UKM) di Jakarta. Alhamdulillah, sebetulnya halal tourism itu juga sudah menjadi visi kami,” ujar Jeffrey.
Sumber ; gomuslim.co.id
