JIC, JAKARTA–
Politik Sontoloyo dan Genderuwo
genderuwo/gen·de·ru·wo/ nomina
Hantu yang konon serupa manusia yang tinggi besar dan berbulu tebal. Joko Widodo menyebut politik genderuwo dalam pidatonya saat membagikan sertifikat tanah di Tegal, Jawa Tengah, 9 September 2018.
Dia menyebut bahwa saat ini ada politik dengan propaganda menakutkan, yang membuat ketakutan dan kekhawatiran di masyarakat.
“Cara-cara seperti ini adalah cara-cara politik yang tidak beretika. Masa masyarakatnya sendiri dibuat ketakutan? Nggak benar kan? Itu sering saya sampaikan itu namanya ‘politik genderuwo’, nakut-nakuti,” kata Joko Widodo.
Beberapa pekan sebelumnya, Jokowi juga melontarkan istilah “politik genderuwo”, juga dalam acara pembagian sertifikat tanah, di Jakarta Selatan.
“Hati-hati banyak politik yang baik-baik, tapi juga banyak sekali politik yang sontoloyo. Ini saya ngomong apa adanya saja sehingga mari kita saring, kita filter mana yang betul dan mana yang tidak betul,” kata Jokowi.
Setelah mengeluarkan pernyataan itu, Jokowi mengaku kelepasan.
“Kemarin saya kelepasan, saya sampaikan ‘politikus sontoloyo’ ya itu. Jengkel saya. Saya nggak pernah pakai kata-kata seperti itu. Karena sudah jengkel ya keluar. Saya biasanya ngerem, tapi sudah jengkel ya bagaimana,” kata Jokowi seperti dikutip dari detikcom.
Mukidi
Mukidi mulai dibicarakan warganet pada Agustus 2016. Saat itu, Mukidi adalah karakter fiksi dalam cerita-cerita lucu yang jadi populer di media sosial.
Saat itu, Mukidi dipandang sebagai konten segar yang menghibur warganet di tengah pertengkaran agama, suku, dan politik.
Karakter Mukidi sebenarnya diciptakan oleh Soetantyo Moechlas atau yang akrab dipanggil Yoyo pada tahun 1990an. “Iseng aja pakai nama itu,” kata Yoyo kepada BBC Indonesia tahun 2016.
Kala itu, berbagai cerita lawakan dengan tokoh utama Mukidi, yang dikisahkan berasal dari Cilacap dan merupakan “orang biasa-biasa saja, tidak terlalu alim, mudah akrab dengan siapa saja” itu, kerap dikirimkannya ke Radio Prambors.
Meski demikian, kini istilah Mukidi banyak dipakai oleh kubu Prabowo-Sandi sebagai kata ganti untuk menyebut Joko Widodo dan “rezimnya”.
Menurut pengajar dan peneliti di Pusat Kajian Komunikasi UI, Clara Endah Triastuti, kini pengguna internet memang tidak hanya mengkonsumsi konten tapi juga menjadi menciptakan konten.
“Pergerakan politik menurut saya sekarang berubah. Mereka yang melakukan propaganda politik mulai melihat pasar juga dan mulai mengubah bentuk-bentuk propagandanya. Jadi politik itu tidak diletakkan dalam ranah formal, tapi dalam ranah yang populer.”
sumber : bbcindonesia.com
