PEMILU 2019: ‘PERTARUNGAN PANCASILA VS KHILAFAH’ LAKU KARENA PEMILIH ‘BELUM RASIONAL’

JIC, JAKARTA–Pernyataan mantan kepala Badan Intelijen Negara, A.M. Hendropriyono, yang mengatakan bahwa Pilpres 2019 merupakan pertarungan ideologi antara Pancasila dan khilafah, dianggap sebagai contoh terbaru dinamika politik identitas yang kental terasa pada pemilu kali ini.

Pengamat politik menilai, taktik semacam itu masih banyak dimakan pemilih yang dianggap “belum rasional”.

“Sayangnya masih (terpengaruh politik identitas). Bahkan terjadi di kota-kota besar, termasuk Jakarta sekali pun,” ungkap Yunarto Wijaya, direktur eksekutif Charta Politika, kepada BBC News Indonesia (3/4).

Menurutnya, perilaku memilih pemegang hak suara sangat dipengaruhi oleh strategi kampanye kedua kubu.

“Pemilih ini kan suka atau tidak suka akan terbawa dengan situasi psikologis yang dibangun kandidat dan timses,” tuturnya.

“Jadi, selama partai kita masih bermasalah, timses kita, bahkan kandidat kita masih bermasalah, belum matang dalam berdemokrasi, masih memainkan isu SARA, menurut saya mau tidak mau akan terbawa.”

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku hanya bisa mengeluarkan imbauan kepada para peserta pemilu untuk tidak melancarkan kampanye dengan menggunakan politik identitas, dan kepada pemilih untuk memilih dengan melihat visi-misi kandidat.

“Iya, karena memang begitu yang bisa kita lakukan, tinggal kemudian masyarakat memilih,” ujar komisioner KPU Ilham Saputra.

Di sisi lain, timses kedua pasangan capres-cawapres mengklaim bahwa mereka berupaya untuk mengedepankan program kerja para paslon saat berkampanye. Akan tetapi, mereka mengaku tak bisa membiarkan begitu saja serangan-serangan politik identitas menerpa calon yang mereka dukung.

Saling tuduh dan saling klaim

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf mengaku bahwa kampanye program saja tak cukup untuk merebut suara rakyat.

“Politik identitas yang dipakai oleh pihak lawan harus kita lawan juga,” ujar juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Arya Sinulingga.

Hak atas fotoJUNI KRISWANTO/AFP/GETTY IMAGES

Menurut Arya, karena pihak lawan tetap mengeluarkan isu-isu politik identitas, seperti isu Jokowi akan meniadakan azan (panggilan ibadah umat Islam) dan pendidikan agama Islam, maka timnya akan melawan dengan mengklarifikasi tuduhan tersebut.

“Yang kita lawan kan hoaksnya, bukan politik identitas(nya) yang kita angkat, tapi politik identitas yang dibikin jadi sebuah politicking yang dipakai untuk meraih kekuasaan,” tuturnya.

Di kubu seberang, langkah serupa diambil.

Merasa diserang dengan kampanye hitam yang menuduh Prabowo sebagai pendukung ‘Islam radikal’ dan ‘khilafah’, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tak tinggal diam.

“Hasto (Kristianto) bilang (Prabowo) ‘Islam Radikal’, lalu Luhut Binsar sama Hendro(priyono) bilang bahwa ini (Pilpres 2019) antara khilafah dan Pancasila. Itu kan fitnah,” ungkap Andre Rosiade, juru bicara BPN Prabowo-Sandi, kepada BBC.

Hak atas fotoJUNI KRISWANTO/AFP/GETTY IMAGES

Namun Andre mengklaim bahwa BPN tidak menjalankan strategi politik identitas. Ia mengaku timnya telah mensosialisasikan hal itu kepada jajaran pendukung Prabowo-Sandi.

“Bilang Pak Jokowi kafir itu nggak boleh, bilang Pak Jokowi itu PKI itu nggak boleh, kita harus bicara program.

“Tapi kalau ada yang bilang Pak Jokowi bohong, ya itu masuk akal, karena kan banyak tidak menepati janji kampanyenya,” ujarnya.