PEMILU 2019: ‘PERTARUNGAN PANCASILA VS KHILAFAH’ LAKU KARENA PEMILIH ‘BELUM RASIONAL’ (2)

‘KPU hanya bisa mengimbau’

JIC, JAKARTA–Aksi saling serang di antara kedua kubu disadari oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu. Meski demikian, menurut komisioner KPU Ilham Saputra, peran KPU terbatas hanya pada memberikan imbauan terkait masalah tersebut.

“KPU hanya bisa mengimbau, kita mengimbau bahwa kemudian jangan melakukan cara-cara seperti itu (politik identitas),” kata Ilham, Rabu (3/4).

Ia mengaku bahwa KPU sendiri sejauh ini telah mensosialisasikan pemilu yang rasional, di mana pemilih diharapkan untuk memilih sesuai visi-misi kandidat dan hati nurani.

Upaya menciptakan pemilu rasional tersebut dikatakan Ilham dilakukan dengan “mengumumkan orang-orang yang pernah terlibat korupsi, kemudian juga nanti kita juga memastikan orang-orang yang bersih ini mau melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)”.

Hak atas fotoADEK BERRY/AFP/GETTY IMAGES

KPU hanya meminta pemilih memilih dengan bijak.

“Sekarang kan lagi masa kampanye rapat umum nih, biarkan masyarakat memilih, menilai, dan kemudian memilih berdasarkan keinginan mereka,” ungkapnya.

“Jangan kemudian (memilih) gara-gara diancam-ancam, dikasih bayar uang, sehingga mereka memilih karena itu, bukan karena sesuai hati nurani.”

Antara pilihan rasional dan hati nurani

Menurut pengamat politik Yunarto Wijaya, pilihan hati nurani dengan pilihan rasional bukanlah hal yang sama.

“Ketika dikatakan sesuai dengan keimanan, hati nurani, jatuhnya bisa kemudian kita berbicara mengenai isu primordial saja. Kalau hati nurani bisa saja diartikan dengan apakah ini dosa atau tidak,” paparnya.

Isu primordial sendiri merupakan hal-hal yang dikenal pemilih sejak kecil, mulai dari tradisi, adat istiadat, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya.

Sementara pilihan rasional, menurut Yunarto, seharusnya bisa dipertimbangkan dengan melihat rekam jejak dan nilai-nilai yang diusung para kandidat. Terlebih, pemilihan presiden kali ini mempertemukan dua sosok yang sama, yang seharusnya membuat pemilih lebih mudah menelusuri berbagai sikap dan kebijakan mereka.

“Temanya mengevaluasi kebijakan inkumben,” tuturnya.

“(Jika) inkumben dipersepsikan baik, dia akan terpilih. (Jika) inkumben dipersepsikan tidak baik, dia tidak akan terpilih, sehingga bahasan tentang kebijakan, program, harusnya lebih ramai dibicarakan dibandingkan dengan (tahun) 2014 ketika dua-duanya adalah orang baru,” papar Yunarto.

Hak atas fotoADEK BERRY/AFP/GETTY IMAGES

Namun, melihat kondisi pemilu tahun ini yang disebutnya lebih buruk dibandingkan tahun 2014, ia tak yakin pemilih rasional akan mendominasi pemilu kali ini.

Tensi terkait isu primordial disebutnya semakin meningkat sejak kasus Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu, yang berakhir dengan pemenjaraan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hal itu diperkuat dengan berkembangnya populisme agama beberapa waktu terakhir.

“Kualitas kampanye itu malah jadi lebih rendah, karena isu-isu yang mensegregasi masyarakat ini malah lebih terjadi di 2019,” ungkapnya.

Selain itu, peran Badan Pengawas Pemilu pun menjadi sorotan.

Menurut Yunarto, peran Bawaslu masih sangat minim dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran pemilu yang menyinggung SARA (Suku, Agama, Tas, Antar Golongan).

“Apakah mereka punya perangkat untuk mengatasi isu tersebut (politik identitas)? Akhirnya lebih banyak (dilaporkan) ke polisi dalam konteks pidana,” katanya.