Jakarta (islamic-center.or.id)–Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah mempercepat penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri. Pemerintah juga diminta mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN).
Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas yang membahas perluasan akses pendidikan negeri gratis di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pendidikan gratis akan mencakup sejumlah jenjang pendidikan negeri, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD)/taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
“Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” ujar Teddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Selain pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pendidikan tinggi negeri bebas biaya. Rencana tersebut mencakup pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal.
“Dalam 2-4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” kata Teddy.
Perkuat Pendidikan Pesantren
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pendidikan pesantren. Penguatan pendidikan pesantren ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026.
Perpres tersebut mengubah struktur Kementerian Agama dan membentuk Direktorat Jenderal Pesantren. Pembentukan lembaga tersebut menjadi bagian dari penguatan kelembagaan pemerintah dalam menangani urusan pesantren, termasuk pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Teddy mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai jalur pendidikan.
“Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memastikan setiap jalur pendidikan mendapat perhatian dan dukungan yang dibutuhkan,” kata Teddy.*
